KETIKA MERITOKRASI DIKALAHKAN KEDEKATAN: JABATAN, PATRONASE, DAN KRISIS AKAL SEHAT KEKUASAAN

KETIKA MERITOKRASI DIKALAHKAN KEDEKATAN: JABATAN, PATRONASE, DAN KRISIS AKAL SEHAT KEKUASAAN

Oleh: Teuku Muhammad Jamil

Pengamat Politik dan Guru pada Sekolah Pascasarjana (SPs), USK, Aceh

Ada sesuatu yang semakin menggelisahkan dalam praktik kekuasaan kita hari ini: ketika orang yang layak justru terabaikan, sementara mereka yang dekat dengan lingkar kekuasaan tiba-tiba memperoleh tempat dan jabatan.

Ini bukan sekadar persoalan siapa mendapatkan kursi dan siapa yang tidak mendapatkannya. Persoalannya jauh lebih serius: ketika kedekatan mulai mengalahkan kelayakan, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seseorang, tetapi kualitas institusi dan masa depan meritokrasi.

Lebih menyedihkan lagi apabila kedekatan personal, klaim sebagai tim sukses, loyalitas politik, atau kemampuan membangun hubungan dengan penguasa dianggap lebih bernilai daripada kompetensi, rekam jejak, integritas, pengalaman, dan kontribusi nyata.

Jika gejala semacam ini dibiarkan menjadi kebiasaan, kita patut mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar:

Apakah kekuasaan masih bekerja berdasarkan akal sehat, atau mulai dikendalikan oleh kedekatan?

Sebab jabatan bukan hadiah. Jabatan adalah amanah. Kekuasaan bukan instrumen untuk membayar utang budi kepada orang-orang terdekat. Kekuasaan adalah mandat untuk menempatkan manusia terbaik pada posisi yang memungkinkan institusi bekerja secara profesional dan kepentingan publik terlindungi.

Karena itu, setiap keputusan pengangkatan pejabat semestinya dapat diuji dengan pertanyaan sederhana:

Apa ukurannya?

Kompetensi atau kedekatan?

Prestasi atau loyalitas?

Integritas atau kemampuan mengambil hati penguasa?

Rekam jejak atau hubungan personal?

Jika ukuran-ukuran tersebut tidak jelas, maka publik memiliki alasan untuk mencurigai bahwa meritokrasi sedang digeser oleh patronase.

Dan patronase adalah salah satu penyakit paling berbahaya dalam tata kelola kekuasaan. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk transaksi yang terang-terangan. Kadang ia bekerja secara halus: melalui kedekatan, rekomendasi, loyalitas, jasa politik, jaringan pertemanan, atau klaim sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan.

Masalahnya, ketika patronase menjadi mekanisme distribusi jabatan, institusi perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara orang yang benar-benar kompeten dan orang yang sekadar pandai mendekat.

KAMPUS SEHARUSNYA MENJADI BENTENG TERAKHIR MERITOKRASI

Persoalan ini menjadi jauh lebih serius ketika berlangsung di lembaga pendidikan tinggi. Kampus seharusnya menjadi salah satu benteng terakhir meritokrasi.

Di kampus, seseorang semestinya dinilai berdasarkan kapasitas akademik, pengalaman, integritas, kepemimpinan, kontribusi kelembagaan, prestasi, dan kemampuan membawa institusi menuju keadaan yang lebih baik.

Bukan karena siapa yang paling sering berada di sekitar pimpinan. Bukan karena siapa yang paling pandai mengklaim dirinya sebagai orang dekat. Dan bukan pula karena siapa yang merasa memiliki jasa politik atau jasa personal kepada seseorang yang sedang memegang kekuasaan.

Bukankah kampus adalah tempat kita mengajarkan objektivitas, keadilan, profesionalisme, etika, dan integritas?

Lalu bagaimana mungkin kita menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya meritokrasi jika pada saat yang sama mereka melihat bahwa kedekatan dapat menjadi jalan pintas menuju kekuasaan?

Di ruang kuliah kita mengajarkan meritokrasi. Tetapi jika di ruang kekuasaan yang berlaku justru patronase, maka ada kontradiksi yang sangat serius.

Kita sedang mengajarkan nilai yang tidak kita praktikkan sendiri. Dan tidak ada pendidikan yang lebih buruk daripada pendidikan yang kehilangan keteladanan.

JABATAN BUKAN HAK ORANG YANG PALING DEKAT

Saya menulis ini bukan karena kecewa, tapi malu sebagai insan terdidik yang selalu mengajarkan dengan ilmu yang saya ketahui, bukan dengan ilmu yang mareka mau.

Saya pribadi sudah pernah dipercaya menduduki berbagai posisi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Karena itu, tulisan ini tidak boleh dibaca sebagai tuntutan agar seseorang yang telah lama mengabdi otomatis mendapatkan kursi kekuasaan.

Saya tidak sedang memperjuangkan kursi. Saya sedang mempertanyakan cara memilih orang yang akan menduduki kursi. Pengabdian panjang memang tidak otomatis membuat seseorang paling layak. Senioritas juga bukan tiket menuju jabatan.

Namun ada prinsip yang jauh lebih penting: Setiap orang yang diberi amanah harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan institusional.

Jika seseorang memang terbaik, berikan kepadanya.

Jika seseorang lebih kompeten, pilihlah dia.

Jika seseorang memiliki rekam jejak yang lebih kuat, jangan kalahkan dia hanya karena ada orang lain yang lebih dekat dengan penguasa.

Di situlah kualitas kepemimpinan diuji.

Sebab pemimpin yang benar-benar berani tidak memilih berdasarkan siapa yang paling dekat dengannya. Ia memilih berdasarkan siapa yang paling layak menjaga amanah.

KETIKA ORANG BAIK MULAI BELAJAR UNTUK DIAM

Dampak patronase tidak berhenti pada orang yang tidak mendapatkan jabatan. Dampaknya jauh lebih panjang.

Orang-orang yang bekerja keras, meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, dan mengabdi dengan tulus dapat sampai pada kesimpulan yang sangat berbahaya:

“Ternyata kualitas tidak cukup.”

Mereka kemudian melihat bahwa kedekatan lebih cepat daripada prestasi. Loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi. Kepatuhan lebih aman daripada keberanian menyampaikan kritik. Dan kemampuan menyenangkan pimpinan kadang lebih menentukan daripada kemampuan memperbaiki institusi.

Jika keadaan seperti ini terus berlangsung, jangan heran apabila orang-orang terbaik akhirnya memilih diam, menjaga jarak, kehilangan motivasi, atau meninggalkan institusi.

Pada titik itu, yang sesungguhnya mengalami kerugian bukan individu. Institusilah yang kehilangan modal manusianya. Dan ketika institusi kehilangan orang-orang terbaiknya karena mereka merasa sistem tidak lagi adil, sesungguhnya institusi tersebut sedang melakukan bunuh diri secara perlahan.

Ada ungkapan sederhana yang patut direnungkan: “Ada masa ada orangnya, dan adanya orang bermasa-masa.”

Kekuasaan memiliki batas waktu. Jabatan memiliki masa berlaku. Kursi pimpinan suatu saat akan ditinggalkan.

Orang yang hari ini menentukan nasib orang lain, suatu hari juga akan berada pada posisi yang nasibnya ditentukan oleh orang lain. Karena itu, jangan memperlakukan kekuasaan seolah-olah ia akan menjadi milik kita selamanya.

PEMIMPIN TIDAK MEMBUTUHKAN PEMBISIK, TETAPI PENASIHAT YANG JUJUR

Salah satu tanda pemimpin yang matang adalah kemampuannya menerima kritik. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang selalu dikelilingi orang-orang yang mengatakan “ya”.

Pemimpin yang kuat justru membutuhkan orang yang berani mengatakan “tidak” ketika sesuatu memang tidak benar. Ia membutuhkan penasihat yang jujur, bukan pembisik yang menyenangkan.

Ia membutuhkan orang-orang kompeten, bukan sekadar orang-orang loyal. Ia membutuhkan kritik yang sehat, bukan tepuk tangan yang terus-menerus.

Sebab tepuk tangan tidak selalu menunjukkan keberhasilan. Kadang tepuk tangan hanya menunjukkan bahwa terlalu banyak orang takut mengatakan kebenaran. Dan sejarah kekuasaan telah berulang kali memperlihatkan bahwa pemimpin yang hanya mendengar suara orang-orang yang menyenangkannya akan semakin jauh dari kenyataan.

Lingkaran kekuasaan yang terlalu nyaman dapat menciptakan apa yang dalam kajian politik sering disebut sebagai echo chamber: sebuah ruang ketika penguasa hanya mendengar kembali pendapat yang sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Pada kondisi demikian, kritik dianggap sebagai ancaman, sementara pujian dianggap sebagai loyalitas.

Padahal keduanya belum tentu demikian. Kritik yang jujur dapat menyelamatkan kekuasaan. Pujian yang palsu justru dapat menenggelamkannya.

KRISISNYA BUKAN KEKURANGAN ORANG PINTAR

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Kampus juga tidak kekurangan orang berpendidikan.

Kita memiliki doktor, profesor, birokrat, profesional, aktivis, teknokrat, dan orang-orang berpengalaman.

Persoalannya bukan apakah kita memiliki manusia yang kompeten. Persoalannya adalah:

Apakah kompetensi tersebut benar-benar diberi ruang ketika keputusan kekuasaan dibuat?

Kita terlalu sering berbicara tentang good governance, meritokrasi, transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas.

Tetapi semua konsep tersebut kehilangan makna apabila keputusan akhirnya kembali ditentukan oleh kedekatan, kepentingan kelompok, atau hubungan personal.

Meritokrasi tidak boleh berhenti sebagai jargon dalam seminar. Meritokrasi harus hidup dalam keputusan.

Ia harus terlihat dalam proses rekrutmen.

Ia harus terlihat dalam promosi jabatan.

Ia harus terlihat dalam penempatan pejabat.

Dan ia harus dapat diuji secara objektif oleh publik dan warga institusi.

Sebab kekuasaan yang tidak dapat menjelaskan alasan di balik keputusannya akan selalu membuka ruang bagi kecurigaan.

PEMIMPIN SEJATI MEMILIH YANG TERBAIK, BUKAN YANG TERDEKAT

Karena itu, saya ingin mengingatkan para pemegang kekuasaan, di mana pun berada: Jangan jadikan jabatan sebagai alat membayar utang kedekatan.

Jangan menjadikan institusi sebagai ruang pembagian hadiah kepada orang-orang yang merasa berjasa.

Jangan pula mengorbankan orang yang lebih kompeten hanya demi menyenangkan orang yang lebih dekat.

Pilihlah manusia berdasarkan kemampuan dan kepatutannya. Berikan amanah kepada mereka yang mampu menjaga marwah institusi.

Dan jika ada orang yang lebih layak daripada orang yang dekat dengan kita, pilihlah yang lebih layak. Itulah keberanian seorang pemimpin.

Sebab pemimpin sejati tidak bertanya:

“Siapa yang paling dekat dengan saya?”

Ia bertanya:

“Siapa yang paling mampu menjaga amanah ini?”

Pertanyaan sederhana itu sesungguhnya menjadi pembeda antara kepemimpinan dan sekadar kekuasaan.

INI BUKAN SOAL SATU ORANG

Saya tidak sedang berbicara tentang satu orang. Saya tidak sedang menyerang satu jabatan. Saya juga tidak sedang menghakimi satu institusi.

Saya sedang berbicara tentang sebuah gejala yang jauh lebih besar: budaya patronase yang perlahan-lahan dapat menggerogoti sendi-sendi kehidupan publik. Ketika kedekatan menjadi mata uang politik, kompetensi kehilangan nilai.

Ketika loyalitas personal menjadi ukuran utama, integritas menjadi beban. Dan ketika orang-orang terbaik disingkirkan karena tidak berada dalam lingkaran kekuasaan, institusi sedang kehilangan masa depannya.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar:

“Siapa yang mendapatkan jabatan?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

“Sistem nilai apa yang sedang kita wariskan melalui keputusan tersebut?”

Jika yang kita wariskan adalah keyakinan bahwa kedekatan lebih penting daripada kemampuan, maka jangan salahkan generasi muda jika kelak mereka belajar bahwa untuk maju seseorang tidak perlu menjadi yang terbaik cukup menjadi yang terdekat. Itulah pendidikan politik yang paling buruk.

KEKUASAAN BOLEH BERADA DI TANGAN MANUSIA, TETAPI JANGAN BIARKAN KEKUASAAN MENGHILANGKAN AKAL SEHAT

Kekuasaan memang memiliki kemampuan mengubah manusia.

Bukan hanya karena ia memberikan kewenangan, tetapi karena ia menciptakan lingkungan yang sering kali penuh dengan orang-orang yang berkepentingan.

Semakin tinggi seseorang berada dalam struktur kekuasaan, semakin penting baginya kemampuan untuk membedakan antara orang yang mencintai kebenaran dan orang yang mencintai akses kepada kekuasaan.

Sebab tidak semua orang yang selalu berada di samping pemimpin adalah orang yang setia kepada kebenaran.

Sebagian mungkin hanya setia kepada kepentingannya sendiri. Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki mata yang mampu melihat melampaui lingkaran terdekatnya.

Ia harus mampu mendengar suara yang tidak menyenangkan.

Ia harus mampu mengakui kesalahan.

Dan yang paling penting, ia harus mampu memilih orang yang terbaik meskipun orang tersebut bukan bagian dari lingkarannya. Itulah ujian moral kekuasaan.

Dan bagi saya, sebagai akademisi yang telah puluhan tahun berada dalam dunia pendidikan, diam terhadap gejala semacam ini bukan lagi sekadar pilihan pribadi. Diam dapat berubah menjadi pembiaran moral.

Maka saya memilih untuk berbicara.

Bukan untuk merebut kursi.

Bukan untuk mengejar jabatan.

Bukan pula untuk membalas perlakuan siapa pun.

Saya berbicara karena institusi terlalu berharga untuk dikorbankan demi kepentingan orang-orang yang kebetulan sedang berkuasa.

Kekuasaan akan berakhir.

Jabatan akan selesai.

Kursi akan berganti.

Orang-orang yang hari ini berada di sekitar kita suatu saat akan pergi satu per satu.

Tetapi jejak keputusan kita akan tetap tertinggal dalam ingatan institusi dan sejarah. Karena itu, sebelum menunjuk seseorang, tanyakan kepada akal sehat dan hati nurani:

Apakah ia memang yang terbaik, atau hanya yang paling dekat?

Jika jawabannya yang kedua, maka mungkin sudah waktunya kita berhenti sejenak. Sebab bangsa tidak menjadi besar hanya karena memiliki banyak orang yang berkuasa.

Bangsa menjadi besar ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang masih memiliki akal sehat, mata yang mampu melihat keadilan, dan hati yang tidak dapat dibeli oleh kedekatan. Dan pada akhirnya, ada satu kalimat yang barangkali perlu terus kita ingat:

Jangan takut kehilangan orang yang hanya dekat dengan kekuasaan. Takutlah kehilangan orang-orang terbaik karena kekuasaan tidak lagi menghargai kelayakan. Sebab ketika meritokrasi kalah oleh patronase, yang kehilangan bukan hanya mereka yang tersingkir.

Yang kehilangan adalah institusi. Yang kehilangan adalah kepercayaan publik. Dan pada akhirnya, yang kehilangan adalah masa depan kita sendiri. Kekuasaan boleh berada di tangan manusia.

Tetapi jangan sampai manusia kehilangan akal sehat ketika memegang kekuasaan.