Gajahputihnews | Gayo Lues - Jika pemerintah daerah masih berani berbicara soal reformasi birokrasi dan kesejahteraan, maka realitas yang dihadapi PPPK Paruh Waktu (PPPK PW) hari ini adalah tamparan yang memekakkan telinga. Di balik pidato-pidato manis dan seremonial yang penuh senyum, ada puluhan bahkan ratusan pekerja yang justru dibiarkan menggantung tanpa kepastian, tanpa gaji, dan tanpa masa depan yang jelas.
Lebaran yang seharusnya menjadi momen kemenangan, justru berubah menjadi simbol kekalahan bagi para PPPK PW di Kabupaten Gayo Lues. Mereka kalah oleh sistem yang tidak adil, kalah oleh kebijakan yang tidak berpihak, dan kalah oleh pemimpin yang seolah kehilangan empati.Janji pemerintah menjadikan status PPPK Paruh Waktu sebagai jembatan kesejahteraan kini terbukti hanya ilusi. Hingga hari ini, Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legalitas kerja belum juga diterbitkan. Akibatnya jelas,tidak ada SK, tidak ada gaji.Sudah berbulan-bulan kami kerja, tapi hak kami seperti dianggap tidak ada. Mau makan apa kami? Anak istri kami juga butuh hidup,ungkap salah satu PPPK PW yang meminta namanya disamarkan, suaranya bergetar menahan kecewa.Selasa ( 17/03/2026 )
Lebih pahit lagi, kondisi ini terjadi tepat menjelang Idul Fitri. Saat ASN lain dan PPPK Penuh Waktu mulai menerima gaji bahkan tunjangan, PPPK PW justru dipaksa menelan kenyataan getir.Kami ini seperti tidak dianggap manusia. Lebaran tinggal hitungan hari, tapi kami belum pegang uang sepeser pun. Jangankan beli baju anak, beras pun harus berutang, kata narasumber lainnya dengan nada getir.Pemerintah daerah berdalih pada defisit anggaran. Namun alasan ini mulai terasa hambar, bahkan terkesan sebagai tameng usang yang terus dipakai untuk menutupi kegagalan tata kelola.Kalau memang defisit, kenapa tidak dari awal dihitung? Kenapa kami yang harus jadi korban? Jangan jadikan kami tumbal kebijakan yang tidak matang,tegas seorang PPPK PW lainnya.
Kecurigaan publik pun semakin menguat. Ada dugaan praktik nepotisme dalam proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Nama-nama baru yang tidak berasal dari honorer lama disebut-sebut ikut menumpang dalam skema tersebut.Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar kelalaian administratif,ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap para pengabdi lama yang telah bertahun-tahun bekerja dalam diam.
Ironi terbesar dari kebijakan ini adalah realitas di lapangan. Meski berstatus paruh waktu, beban kerja yang ditanggung para PPPK PW tetap penuh.Kami tetap masuk setiap hari, kerja seperti biasa, tidak pernah setengah-setengah. Tapi hak kami? Nol besar, ujar salah satu tenaga PPPK PW.
Status paruh waktu kini bukan lagi solusi, melainkan jebakan. Dari honorer yang berharap naik kelas, mereka justru terperosok dalam ketidakpastian yang lebih dalam.Apa yang terjadi di Gayo Lues hari ini bukan sekadar persoalan administrasi atau keuangan. Ini adalah krisis empati. Krisis kepemimpinan.Di saat pejabat sibuk dengan agenda seremonial, rapat, dan persiapan Lebaran, ada rakyatnya sendiri yang bahkan tidak tahu harus makan apa esok hari.Tidak perlu janji besar. Kami cuma minta hak kami dibayar. Itu saja,ucap seorang PPPK PW dengan nada pasrah.
Pemerintah daerah tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata proses atau menunggu. Waktu terus berjalan, dan penderitaan para PPPK PW semakin nyata.Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya kegagalan kebijakan, tetapi kegagalan moral.Gayo Lues hari ini tidak hanya berduka karena persoalan anggaran, tetapi karena hilangnya keberpihakan kepada rakyat kecil.Dan jika suara-suara ini terus diabaikan, maka satu hal yang pasti,kepercayaan publik akan runtuh, perlahan tapi pasti.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah daerah belum berhasil dikonfirmasi oleh awak media. Upaya konfirmasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, seiring kondisi perkantoran yang mulai lengang dan aktivitas pejabat yang berangsur sepi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Reporter : Dir
Social Header
Kontributor