Aceh Utara --Ketua Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Utara, Mansur, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di wilayah Aceh Utara agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya perusahaan yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun perusahaan swasta lokal dan perusahaan dari luar Aceh yang terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di daerah tersebut.
Menurut Mansur, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), aturan hukum, atau adanya indikasi penyalahgunaan anggaran negara, maka pihaknya akan segera mengambil langkah tegas dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara benar-benar dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Investigasi dan Penelitian Aset Negara, Jamal Luddin alias Tgk Rohid, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Aliansi Indonesia – Badan Penelitian Aset Negara siap mengawal dan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemantauan langsung di lapangan guna memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaan, kualitas yang ditetapkan, serta tidak merugikan negara maupun masyarakat.
Menurut Jamal Luddin alias Tgk Rohid, pengawasan yang dilakukan oleh lembaganya merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
“Kami dari Aliansi Indonesia – Badan Penelitian Aset Negara akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta lokal, maupun perusahaan dari luar Aceh, maka kami tidak akan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, pihaknya bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk Mabes TNI dan Polri, guna memastikan bahwa proses pengawasan berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan di daerah, sehingga tidak ada pihak yang mencoba melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran negara.
Selain itu, Jamal Luddin alias Tgk Rohid juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan di daerah masing-masing. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan transparan.
Ia menegaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek pembangunan akan diterima dan ditindaklanjuti secara serius oleh pihaknya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Aceh, khususnya di Aceh Utara. Apabila ada indikasi penyimpangan, laporkan kepada kami agar dapat segera ditindaklanjuti. Kami berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang melanggar hukum,” ujarnya.
Dengan adanya pengawasan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan seluruh program pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik, transparan, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.(Ir.Marwan)
Social Header
Kontributor