PSI dan Partai Gerakan Rakyat: Perebutan Pemilih Akar Rumput di Bawah Bayang-Bayang Oligarki Politik Menuju 2029

PSI dan Partai Gerakan Rakyat: Perebutan Pemilih Akar Rumput di Bawah Bayang - Bayang Oligarki Politik Menuju 2029

Oleh: Junaidi Yusuf.,
Wartawan Media GPNews 

Menjelang Pemilu 2029, kemunculan dan penguatan partai-partai politik baru kembali memunculkan satu pertanyaan klasik dalam demokrasi Indonesia: siapa yang benar-benar mewakili rakyat, dan siapa yang sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan elite? 

Dalam konteks ini, persaingan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerakan Rakyat (PGR) tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, serta jejaring politik di belakang layar.

PSI selama ini tampil sebagai partai modern dengan citra bersih, progresif, dan antikorupsi. Namun secara faktual, perjalanan politik PSI menunjukkan kedekatan yang kuat dengan lingkaran kekuasaan nasional. 

Akses terhadap elite negara, ruang media arus utama, serta legitimasi politik dari pusat kekuasaan menempatkan PSI pada posisi yang relatif diuntungkan dibanding partai baru lainnya. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa PSI lebih merepresentasikan kepentingan elite reformis perkotaan ketimbang aspirasi rakyat kelas bawah.

Secara investigatif, sejumlah pengamat menilai PSI belum sepenuhnya lepas dari politik oligarkis yang selama ini mengakar dalam sistem kepartaian nasional. 

Ketergantungan pada figur, patron politik, dan dukungan elite membuat basis kemandirian partai dipertanyakan. Narasi perubahan yang diusung berpotensi kehilangan makna jika tidak diikuti dengan keberanian mengambil jarak dari kepentingan kekuasaan yang mapan.

Berbeda dengan PSI, Partai Gerakan Rakyat (PGR) hadir dengan narasi perlawanan terhadap elite dan ketimpangan struktural. PGR mengusung semangat politik dari bawah, menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama perubahan. 

Namun di balik jargon “gerakan rakyat”, muncul pertanyaan krusial: siapa aktor sebenarnya yang menggerakkan PGR, dan dari mana sumber daya politiknya berasal?

Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa banyak partai yang mengklaim berbasis rakyat, namun pada praktiknya justru menjadi kendaraan baru elite lama yang gagal menemukan ruang di partai besar. 

“Tanpa transparansi pendanaan, struktur kepemimpinan yang demokratis, serta mekanisme kontrol internal yang kuat, PGR berisiko terjebak dalam politik populisme elektoral mengkapitalisasi kekecewaan rakyat tanpa benar-benar memperjuangkan perubahan struktural.”

Persaingan PSI dan PGR menuju 2029 sejatinya adalah pertarungan dua wajah kekuasaan: politik elite dengan kemasan modern versus politik gerakan dengan potensi kooptasi oligarki baru. Keduanya sama-sama membidik pemilih grassroots yang selama ini menjadi korban janji politik tanpa realisasi.

Dalam konteks ini, pemilih rakyat kecil kembali berada di persimpangan. Apakah mereka akan menjadi basis legitimasi baru bagi kekuasaan lama dengan wajah segar, atau justru menjadi fondasi lahirnya kekuatan politik alternatif yang benar-benar independen dari oligarki ? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak hanya akan menentukan nasib PSI dan PGR, tetapi juga arah demokrasi Indonesia menuju 2029.

Pemilu mendatang dengan demikian bukan sekadar soal siapa yang menang, melainkan siapa yang mengendalikan kekuasaan setelah kemenangan diraih rakyat atau elite.