 |
Oleh: Junaidi Yusuf, ..., (Advokat Paralegal: Asosiasi Pembela Islam (API), Ketua Laskar Aswaja thn, 2020-2024, Consultants Program PPK-PNPK-MP thn, 2005 - 2011, BRA Kab. Bener Meriah Thn, 2007 - 2010) “Jurnalis GPNews” By redaksi GPNews Rabu, 11 Februari 2026 |
Pertanyaan ini menjadi relevan jika melihat kondisi objektif bangsa. Indeks persepsi korupsi stagnan, kesenjangan ekonomi melebar, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara terus tergerus dan itu menjalar kepada Organisasi Masyarakat (Ormas). Namun, alih-alih revolusi, yang muncul justru gelombang keluhan digital yang cepat viral lalu menghilang.
Sejumlah pengamat menilai, absennya revolusi rakyat di Indonesia bukan karena tidak adanya kemarahan sosial, melainkan karena kemarahan itu berhasil dikelola, diredam, dan disalurkan melalui mekanisme sosial modern yang jauh lebih halus.
Revolusi Jempol dan Ilusi Perlawanan Digital
Dalam teori gerakan sosial kontemporer, media sosial kerap disebut sebagai double-edged sword. Di Indonesia, media sosial berfungsi sebagai ruang ekspresi kemarahan, namun sekaligus menjadi katup pengaman kekuasaan. Ketika publik tersulut isu korupsi atau kebijakan kontroversial, reaksi utama yang muncul bukan mobilisasi massa fisik, melainkan hashtag, meme, dan debat daring. Energi kemarahan tersalurkan, rasa puas psikologis tercapai, tetapi tanpa dampak struktural. Fenomena ini dikenal sebagai illusion of action perasaan telah melawan, padahal tidak ada perubahan kebijakan yang benar-benar terjadi. Trending topic berganti dalam hitungan jam, ditimpa isu hiburan atau dikaburkan oleh buzzer politik.
Kelas Menengah dalam Jerat Utang
Secara historis, revolusi hampir selalu dipimpin oleh kelas menengah. Namun di Indonesia, kelas ini justru berada dalam kondisi paling rapuh. KPR, cicilan kendaraan, pinjaman online, dan biaya pendidikan menjadi bentuk sandera ekonomi yang efektif. Dalam kondisi hidup dari gaji ke gaji (paycheck to paycheck), risiko kehilangan pekerjaan akibat aksi politik menjadi terlalu mahal. Ketakutan pada debt collector sering kali lebih nyata dibanding kemarahan pada negara. Sistem ekonomi modern, dalam konteks ini, menciptakan warga yang sibuk bertahan hidup, bukan warga yang punya ruang untuk memperjuangkan perubahan struktural.
Bansos sebagai Peredam Sosial
Untuk kelompok masyarakat miskin, teori klasik revolusi menyebut satu syarat utama: perut kosong. Negara tampaknya sangat memahami ini. Program bantuan sosial, BLT, hingga subsidi pangan berfungsi bukan semata sebagai kebijakan kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen stabilitas. Selama kebutuhan dasar minimal terpenuhi, potensi letupan sosial dapat ditekan. Ketergantungan terhadap bantuan membuat posisi tawar rakyat melemah, melawan berarti berisiko kehilangan akses bantuan. Dalam perspektif politik, bansos bukan sekadar kebijakan populis, melainkan biaya keamanan sosial.
Fragmentasi Sosial dan Politik Adu Domba
Berbeda dengan Nepal yang memiliki musuh tunggal berupa monarki, Indonesia menghadapi musuh yang tidak berwujud dan terfragmentasi. Polarisasi berbasis agama, ras, dan identitas politik terus diproduksi. Akibatnya, konflik horizontal antar-warga menguat, sementara elit politik dan ekonomi justru berada di posisi aman. Strategi divide et impera versi digital ini membuat konsolidasi nasional untuk melawan ketidakadilan struktural menjadi hampir mustahil dan juga sudah menjalar hingga ke Ormas-ormas dengan ketidak mampuan leadership serta otoriter kelompok.
Kekosongan Kepemimpinan Alternatif
Setiap revolusi membutuhkan figur pemersatu. Namun di Indonesia, oposisi politik nyaris kehilangan wajah. Hampir semua partai berada dalam koalisi kekuasaan, tokoh kritis direkrut ke dalam sistem, dan aktivisme mahasiswa terfragmentasi oleh pragmatisme dan isu identitas. Tanpa pemimpin lapangan dan visi alternatif yang jelas, kemarahan publik hanya berujung pada letupan sporadis, bukan gerakan terorganisir.
Kesimpulan:
Koma, Nyaman Demokrasi
Indonesia, menurut sejumlah analis, sedang berada dalam kondisi koma nyaman. Penyakitnya serius korupsi sistemik dan oligarki namun gejalanya diredam oleh hiburan murah, bantuan sosial, dan prosedur demokrasi elektoral yang terasa formalistik. Revolusi sosial besar, sebagaimana tercatat dalam sejarah, biasanya baru terjadi ketika satu hal berhenti berfungsi: uang. Ketika negara tak lagi mampu membayar gaji, subsidi berhenti, dan sistem ekonomi lumpuh, barulah “raksasa tidur” bernama rakyat bangun.
Selama ATM masih mengeluarkan uang meski dari utang dan sinyal internet tetap kuat, yang terjadi kemungkinan besar bukan revolusi, melainkan sekadar keluhan viral yang berumur pendek.
“Tidak naik pikir lagi”....
Social Header
Kontributor