Pangda FPI Aceh Kecewa Penanganan Bencana, Soroti Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

Tgk. Juah Al-Bandani menyayangkan belum adanya penetapan status bencana nasional terhadap bencana alam yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra. 

Media GPN NEWS 

Kamis, 18 Desember 2025

Sumber: Tgk. Jual Al- Bandani 

Pangda FPI Aceh Kecewa Penanganan Bencana, Soroti Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

BANDA ACEH — Panglima Daerah (Pangda) Front Persaudaraan Islam (FPI) Nanggroe Aceh Darussalam, Tgk. Juah Al-Bandani, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat dan sejumlah pemangku kebijakan daerah terkait penanganan bencana alam yang melanda Aceh dan telah berlangsung selama sekitar tiga pekan terakhir.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Tgk. Juah Al-Bandani menyebutkan bahwa masyarakat Aceh merasakan dampak bencana tersebut secara luas. Menurutnya, bencana alam berupa banjir dan tanah longsor terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh, saatnya segera berlakukan Bencana Nasional untuk tiga wilayah di Sumatra Kareng begitu dahsyatnya dampak langsung yang dirasakan bagi kehidupan masyarakat.

Ia menilai kondisi saat ini dirasakan lebih berat dibandingkan sebagian dampak tsunami pada masa lalu, karena bencana kali ini, menurutnya, memengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat. 

Selain itu, ia juga menyoroti lonjakan harga kebutuhan rumah tangga, termasuk gas elpiji ukuran 3 kilogram, 5 kilogram, hingga 12 kilogram, yang dinilainya sudah di luar perikemanusiaan serta tidak terkendalinya kebutuhan pokok lainnya.

“Gejolak harga kebutuhan pokok, khususnya gas elpiji, sangat dirasakan masyarakat. Kami menilai kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tgk. Juah Al-Bandani menyayangkan belum adanya penetapan status bencana nasional terhadap bencana alam yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra. Menurutnya, penetapan tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

“Kami sangat menyayangkan bencana yang melanda Aceh dan Sumatra tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal, Aceh dan Sumatra memiliki kontribusi besar terhadap kekayaan alam bagi pemerintah pusat dan Republik Indonesia,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait tanggapan atas pernyataan tersebut.