|"GPNews.com"|Gayo Lues — Dugaan permainan anggaran kembali menyeruak dari tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues. Provinsi Aceh.Empat paket jasa konsultasi perencanaan bernilai fantastis disinyalir kuat sarat mark-up.Polanya bukan baru.Ini pola lama yang diduga kembali dihidupkan,angka dibesarkan, pekerjaan disederhanakan, uang rakyat digiring pelan-pelan ke kantong tertentu.
Untuk pekerjaan perencanaan yang hanya memakan waktu sekitar satu bulan setengah, BPBD Gayo Lues berani menganggarkan lebih dari Rp 200 juta per paket.Totalnya tembus lebih dari Rp 1,2 miliar APBD.Angka besar untuk pekerjaan yang hasilnya nyaris tak terdengar gaungnya di publik.Di saat rakyat Gayo Lues masih berkutat dengan jalan rusak, sawah porak-poranda, dan ekonomi pascabencana yang belum pulih, justru anggaran perencanaan yang tak terlihat wujudnya digelontorkan tanpa rasa malu. Ini bukan lagi ironi, tapi penghinaan terbuka terhadap penderitaan masyarakat.Data LPSE Kabupaten Gayo Lues mencatat empat paket tersebut:
Perencanaan Teknis DI Cempa Rp 279.999.000
Perencanaan Teknis Tanggul Banjir Rerebe Rp 279.999.000
Perencanaan Teknis DI Cinte Rp 279.999.000
Perencanaan Teknis Tanggul Uyem Beriring Rp 199.999.000
Tiga paket bernilai nyaris kembar. Terlalu rapi untuk kebetulan. Terlalu halus untuk disebut jujur. Ini ciri klasik pengaturan tender. Angka dipoles agar aman di atas kertas, sementara substansi dipreteli.Munandar, narasumber yang biasa disapa Mafia Ucak, menilai dugaan mark-up tersebut sangat kasar dan mudah dibaca.Perencanaan satu bulan setengah, tapi anggarannya ratusan juta per paket. Ini bukan salah hitung, ini pola. Nilainya hampir sama, itu tanda permainan lama dipakai lagi,” kata Munandar.Sabtu 20/12/2025
Ia menegaskan, praktik seperti ini kerap berulang di proyek pemerintah daerah dan dibiarkan karena lemahnya pengawasan.Kalau aparat diam, pola ini akan terus hidup. BPBD seharusnya fokus ke keselamatan rakyat, bukan menjadikan bencana sebagai ladang basah,” tegasnya.
Hingga kini, BPBD Gayo Lues belum menjelaskan secara terbuka apa output nyata dari perencanaan tersebut. Dokumen apa yang dihasilkan? Apa urgensinya? Mengapa nilainya sedemikian besar? Bungkamnya pihak BPBD justru menambah kecurigaan.Jika anggaran kebencanaan dijadikan alat bancakan, ini bukan lagi pelanggaran administratif. Ini dugaan perampokan uang publik yang terstruktur dan sistematis.
Aparat Penegak Hukum tidak boleh lagi bermain aman. Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian wajib turun, membedah dokumen, menguliti proses tender, menelusuri perusahaan penyedia, dan menghitung ulang kewajaran harga. Siapa mengatur, siapa menikmati, siapa melindungi,semua harus dibuka.Gayo Lues bukan tempat uji coba keserakahan. BPBD bukan mesin pencetak uang. Jika praktik ini terus dibiarkan, publik berhak curiga,bencana terbesar di Gayo Lues bukan alam, tapi mental pejabat yang rakus anggaran.
**By Redaksi GPN**
Social Header
Kontributor