Oleh : Tgk.Subki Muhammad Bintang
Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah dengan kekhususan dan keistimewaan. Namun, di balik semua label itu, ada realitas pahit yang tak bisa ditutup-tutupi, rakyat Aceh masih hidup dalam jerat kemiskinan, sementara partai-partai politik justru berpesta dengan dana hibah bernilai puluhan miliar rupiah.
Ironi ini sungguh menusuk hati. Di saat rakyat kecil berjuang mencari sesuap nasi, ketika kaum dhuafa harus tinggal di rumah tak layak huni, dan banyak anak muda terjebak dalam lingkaran pengangguran, uang negara justru mengalir deras ke kantong partai politik. Pertanyaan sederhana pun muncul,untuk siapa sebenarnya dana itu diberikan? Untuk rakyat, atau hanya untuk memperkuat mesin politik kekuasaan?
Dana hibah yang seharusnya bisa menjadi harapan untuk membangun pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, malah dialihkan ke lembaga politik yang hanya ramai saat musim pemilu. Setelah itu, rakyat kembali dibiarkan bergelut dengan penderitaan mereka sendiri.
Apakah ini yang disebut keadilan? Apakah begini cara pemerintah memperlakukan rakyat Aceh yang telah lama menderita akibat konflik, bencana, dan keterpurukan ekonomi? Sungguh, jika hati nurani masih hidup, seharusnya pejabat dan politisi malu menerima dana hibah puluhan miliar ketika rakyatnya sendiri tak berdaya membeli beras.
Aceh butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat, bukan pada partai. Aceh butuh kebijakan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, bukan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Mari kita renungkan bersama: apakah layak membiarkan partai politik berfoya-foya dengan uang hibah, sementara rakyat masih menangis karena lapar dan hidup dalam kesengsaraan?
Sejarah akan mencatat, dan rakyat akan menagih.
Social Header