Oleh: Teuku Saifuddin Alba
Gajahputihnews.comProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan unggulan yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tujuan mulia untuk membangun sumber daya manusia unggul, menurunkan angka stunting, menekan kemiskinan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, program ini disambut dengan penuh harapan oleh banyak pihak.
Namun, harapan besar itu ternyata tidak berjalan mulus di lapangan. Fakta yang kini mencuat justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah program MBG benar-benar efektif dan tepat sasaran?
Beberapa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak peserta program MBG menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Anak-anak yang seharusnya menerima asupan gizi sehat dan aman, justru terjerumus pada situasi berbahaya yang bisa mengancam kesehatan mereka. Inilah titik lemah yang tak boleh diabaikan.
Jika memang program ini ingin dilanjutkan, alangkah lebih bijak bila mekanismenya dievaluasi secara menyeluruh. Salah satu opsi yang lebih realistis adalah menyalurkan anggaran MBG langsung kepada orangtua murid. Dengan begitu, orangtua dapat lebih hati-hati dalam memilih, mengolah, dan memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi anak mereka.
Selain itu, mekanisme ini juga dapat mengurangi potensi praktik curang dalam pengadaan, sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga secara langsung. Tanggung jawab gizi anak seharusnya kembali kepada lingkup keluarga, bukan sepenuhnya dilepas kepada pihak ketiga yang terkadang abai terhadap kualitas makanan.
Program MBG memang memiliki tujuan mulia, namun tujuan mulia tanpa eksekusi yang tepat hanya akan melahirkan masalah baru. Anak-anak kita bukan bahan percobaan, mereka adalah generasi penerus bangsa yang layak mendapatkan jaminan gizi sehat tanpa risiko keracunan.
Kini, sudah saatnya pemerintah benar-benar mendengar suara masyarakat. Bila niatnya adalah menyehatkan generasi muda, maka langkah yang ditempuh harus disusun dengan hati-hati, transparan, dan berpihak pada keselamatan anak. Jangan sampai program yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan ini justru menjadi bumerang yang menyakitkan.
Social Header