![]() |
Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh, Tgk. Zainuddin Ubit (Foto.Ist-Dok.Gpn) |
"Kita mengharapkan kepada pejabat pemerintahan baik eksekutif dan legislatif untuk dapat berhati-hati dalam mengambil kebijakan ditengah perekonomian masyarakat kita yang tidak baik-baik saja. Kata Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh sekalian menyerukan pemimpin daerah untuk peka sekaligus bisa mendengarkan suara rakyat.”
Hal tersebut disampaikan Tgk. Zainuddin pada Ahad (31/8/2025) di sela-sela perawatan mertuanya yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah daerah seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan justru menambah beban hidup mereka.
Menurutnya, gelombang aksi demonstrasi yang belakangan marak di berbagai daerah merupakan bentuk akumulasi kekecewaan rakyat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online (ojol), terhadap situasi ekonomi dan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.
Menyikapi perkembangan situasi saat ini diberbagai daerah dimana demontrasi mengarah anarkhis, Tgk. Zainuddin menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk sama-sama menjaga perdamaian dan ketertiban di Aceh dengan tidak melakukan aksi-aksi anarkhis saat melakukan demo. Mari kita jaga bersama-sama keamanan, ketertiban yang selama ini sudah terajut dalam ukhuwah Islamiyah di provinsi Aceh.
Aksi demontrasi dibenarkan oleh negara tetapi salurkan aksi penyampaian pendapat tersebut dengan damai, tertib dan tidak anarkhis serta memastikan setiap aksi-aksi yang dilakukan tidak ditumpangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tutur Tgk. Zainuddin.
“Rakyat hari ini sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok, sandang dan pangan, biaya sekolah anak, belum lagi kenaikan PBB yang semakin tidak masuk akal sehat. Apakah kepekaan dengan situasi masyarakat seperti saat ini dirasakan oleh pejabat dan DPR....? Ditambah lagi lapangan kerja yang semakin sempit membuat kondisi ekonomi semakin tertekan.
Jika pemerintah justru memaksakan dan memberlakukan aturan atau kebijakan yang membebani, seperti kenaikan pajak dan pungutan lainnya, maka bukan tidak mungkin masyarakat Aceh juga akan terpancing untuk ikut turun ke jalan,” ujar Tgk. Zainuddin kepada awak media Gajahputihnews.com.
Ia berharap Pemerintah Aceh bersama para bupati dan wali kota DPRA/K dapat menjaga stabilitas sosial dengan menghadirkan kebijakan yang menenangkan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Kita menginginkan pemimpin yang benar-benar mendengar jeritan rakyatnya. Jangan biarkan masyarakat merasa ditinggalkan, karena hal itu hanya akan memperbesar potensi konflik dan keresahan,” tegasnya.
Seruan ini muncul di tengah kekhawatiran berbagai pihak bahwa situasi nasional yang memanas dan dapat saja merembet ke daerah, termasuk Aceh, apabila pemerintah tidak segera mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh
Social Header