Banda Aceh, 30/04/2025
Jajaran pengurus MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh) Kota Banda Aceh menyelenggarakan halal bihalal antar pengurus di DKupi Aceh Kedah Banda Aceh, Selasa (30/4).
Hadir dalam acara ini mewakili Polda Aceh, Kombes.Pol Donny Siswoyo beserta jajarannya. Selain itu tampak juga hadir mantan anggota DPR Aceh Tgk. Drs. H. Adnan Beuransah dan beberapa tokoh Aceh lainnya.
Dalam halal bihalal ini masing-masing pengurus memperkenalkan diri. Ketua MUNA Kota Banda Aceh masih dijabat oleh Tgk. H. Abdul Aziz, Sekretaris Tgk. Isramudi Al-Usmani, Bendahara Dr (C) Dedy Sumardi Nurdin, MM.
Dalam struktur kepengurusan periode 2025-2030 ini terdapat nama Dr. Tgk. M. Yusuf Al-Qardhawy, SHI., MH., CPM sebagai Ketua Tuha Lapan. Nama lain yang masuk struktur MUNA Kota Banda Aceh adalah Tgk. H. Usman Abubakar alias Posmen eks Libya sebagai Ketua Tuha Peut, Tgk. Abubakar Al-Quessya mantan Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tgk. Marwidin, S.Sos.I mantan Ketua Iskada Aceh, Aby Syukri Gano pimpinan dayah Gano Kuta Alam, Tgk. Muhammad Yunus, SH mantan anggota DPR Aceh, H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal, MBA Ketua Komisi VII DPR Aceh serta sejumlah aktivis dan tokoh Islam lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua MUNA Kota Banda Aceh, Tgk. H. Abdul Aziz mengungkapkan asal sejarah nama MUNA adalah atas usulan Abon Abdullah Jeunieb. Di Banda Aceh MUNA terbentuk tahun 2006. Lebih lanjut ditegaskan, "MUNA dilahirkan oleh Partai Aceh (PA)," tandas Tgk. Abdul Aziz.
"Kontribusi MUNA cukup banyak di Aceh, antara lain pembentukan dinas dayah Aceh, inisiator pengajian dan zikir di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh semuanya atas perjuangan MUNA, lanjut Tgk. Aziz.
"Adanya dinas dayah, zikir dan pengajian ulama dayah di mesjid Raya Baiturrahman atas perjuangan MUNA," tukas penceramah terkenal ini.
Tgk. Muhammad Yunus, SH (Abon Yunus) mantan anggota DPR Aceh dari Partai Aceh dalam tausiyahnya mengungkapkan bahwa ke depan MUNA harus bisa berkontribusi di semua lini khususnya di lembaga-lembaga Keistimewaan Aceh seperti MPU, MPA, Baitul Mal, MAA dan lain-lain.
"MUNA harus bisa berkontribusi dalam pemerintahan Aceh ke depan terutama di lembaga-lembaga Keistimewaan Aceh," ungkap Abon Yunus.
Ketua Komisi VII DPR Aceh, H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal dalam taushiyahnya menyampaikan bahwa dalam revisi UUPA ke depan jangan sampai terjadi kecolongan seperti Papua yang dipangkas kewenangannya.
"Dalam revisi UUPA ke depan kita tidak ingin kecolongan seperti Papua, dalam hal fiskal 2,5 persen diakomodir, tapi kewenangannya dipangkas," terang politisi PPP Aceh ini.*
*Redaksi
Social Header