Banda Aceh – 30 April 2025
Dunia pendidikan Aceh kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari Muhammad Ali, yang lebih dikenal dengan nama Ali Gondrong. Tokoh muda Aceh yang juga merupakan anggota tim pemenangan Gubernur Aceh, Mualem dan Dek Fad, menilai Dinas Pendidikan Aceh telah melakukan kesalahan besar dalam kebijakan strategisnya.
Ali Gondrong menyampaikan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Aceh untuk melakukan seleksi massal penggantian kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan PKLK justru dilakukan di saat yang tidak tepat. Menurutnya, keputusan ini dilakukan pada masa krusial, di mana siswa dan sekolah sedang fokus dalam menghadapi persiapan Asesmen Nasional dan Ujian Akhir Semester.
“Tes massal untuk kepala sekolah di saat siswa sedang fokus persiapan ujian jelas tidak bijak. Ini mengganggu konsentrasi sekolah dan menambah beban psikologis di lapangan,” kata Ali Gondrong kepada media, Rabu (30/4/2025).
Ia menegaskan bahwa saat ini seharusnya Dinas Pendidikan lebih fokus membantu sekolah dan siswa agar bisa menjalani ujian dengan lancar, bukan justru menciptakan instabilitas melalui rotasi jabatan besar-besaran.
Lebih jauh, Ali Gondrong juga menyoroti lemahnya kepemimpinan di tubuh Dinas Pendidikan Aceh. Menurutnya, permasalahan utama berasal dari tidak tepatnya penempatan pejabat, terutama Kepala Dinas Pendidikan, yang menurutnya tidak memiliki latar belakang maupun kompetensi di bidang pendidikan.
“Ini akibat Kepala Dinas dijabat oleh orang yang bukan ahli pendidikan. Jadi wajar kalau arah kebijakan jadi kacau dan tidak sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, ia mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengganti Kepala Dinas Pendidikan serta jajaran pejabat lain yang dinilai tidak profesional dan hanya memperkeruh keadaan.
Ali Gondrong juga menekankan bahwa jika pun ada kebutuhan mendesak dalam rotasi kepala sekolah, seharusnya Dinas Pendidikan memprioritaskan pengisian posisi kepala sekolah yang hingga kini masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Menurutnya, hal ini jauh lebih mendesak ketimbang melakukan seleksi ulang untuk semua kepala sekolah aktif yang telah bekerja dengan baik.
“Yang lebih penting dan mendesak adalah mengisi jabatan kepala sekolah yang masih kosong atau dijabat oleh PLT. Ini kebutuhan riil di lapangan, bukan malah membuat kegaduhan dengan mengganti semua kepala sekolah,” jelasnya.
Ia juga menyerukan pentingnya pelibatan para praktisi pendidikan baik guru, kepala sekolah, maupun akademisi dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Aceh. Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah sektor strategis yang harus ditangani oleh orang-orang yang benar-benar memahami dunia pendidikan.
“Kebijakan pendidikan harus dirancang oleh mereka yang memahami dunia pendidikan, bukan sekadar birokrat. Kita butuh visi jangka panjang, bukan eksperimen jabatan,” tambahnya.
Desakan ini, kata Ali, mewakili suara dari banyak kalangan termasuk guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan yang resah melihat kondisi pendidikan Aceh yang dinilai semakin terpuruk karena salah urus birokrasi.*
*Redaksi
Social Header
Kontributor