Dalam Persimpangan Menuju Rakyat Aceh Yang berkeadilan, Makmur dan Sejahtera
Breaking News
 |
| Ketua Mandataris - Sekretariat Bersama DPD SWI Kota Banda (Foto: Junaidi Yusuf) |
GajahPutihNews.com
Banda Aceh - Napak tilas perjalanan panjang kondisi rakyat Aceh dari masa ke masa dalam struktur ekonomi dan kesejahteraan hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan.
Mengapa hingga saat ini persoalan tersebut belum terpecahkan. Mari kita telisik kebelakang sebentar dengan melihat Aceh sejenak. Aceh memiliki dan tersedianya semua logistic tersebut baik berupa sumberdaya alam : “Minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, emas, tembaga, uranium dan berbagai sumber kekayaan alam lainnya”
Saatnya pemerintahan Aceh kedepan di bawah kepemimpinan H.Muzakkir Manaf - Fadhullah, SE , dituntut harus mampu dan peka dalam melihat persoalan ini. Masyarakat juga harus mampu serta reaktif, responsif serta partisipatif dalam control balancing pemerintahan sehingga masyarakat itu sendiri saat nya nanti bisa menikmati serta merasakan kekayaan alamnya.
Aceh juga telah juga diberikan kekhususan yang cukup luas, dalam mengurus diri dan pemerintahannya.
Sebagaimana termaktub dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) serta diiringi kewenangnya dalam mengurusi pemerintahannya, penggunaan kekuasaan dengan penerapan anggaranya sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat saat ini mutlak yang wajib dibenah. serta dapat memastikan memberikan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Walaupun dalam angka-angka riil masih bersifat politis, tetapi itu semua sudah tampak di atas meja pemerintahan Aceh.
"Saat ini persoalan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh adalah, "kemiskinan, sempitnya ruang pekerjaan, stagnannya putaran roda ekonomi dan merosot nya demand supplay dikalangan masyarakat serta wirausaha.
Fenomena tersebut hingga saat ini sangat berbanding terbalik dengan realitas dan kenyataan. "Aceh bersama rakyatnya sampai saat ini masih dalam garis kemiskinan dan keterpurukan.
Persoalan ini diperburuk lagi dengan ketidak mampuan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang pro rakyat.
Sistem majerial kepemimpinan Aceh dalam pencapaiannya untuk tujuan kesejahteraan rakyat saat ini perlu pembenahan yang lebih baik.
Masyarakat Aceh saat ini sangat membutuhkan seorang Leadership pemimpin yang kuat, berintegritas, dan kemampuan manajerial yang tepat guna dan tepat sasaran.
Kepemimpinan kuat artinya bukan sekedar memiliki masa yang banyak, basis pemilihan yang kuat tetapi bagaimana sosok pemimpin kedepannya memahami perundung-undangan, Konstitusi, regulasi dan cara kerja skala prioritas untuk keadilan, kemakmur dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.
Dengan telah berakhir nya Pilkada Aceh serta terpilihnya H. Muzakkir Manaf sebagai Gubernur Aceh dan Wakil, pastinya harapan dan impian masyarakat Aceh kini telah berada di pundak gubernur terpilih.
Disinilah masyarakat Aceh agar kedepannya dituntut kritis dan cerdas, dalam mengawal pemerintahan yang pro rakyat serta memahami kondisi rakyat Aceh saat ini.
Harapan, semoga masyarakat dan rakyat Aceh kedepan dapat ikut serta partisipatif dan aktif bersama pemerintahan Aceh yang baru terpilih "Haji Muzakkir Manaf [Mua'lem] - H. Fadhullah, SE [Dek Fad] dalam keterlibatannya dalam mengisi, membangun serta memulai kerja-kerja pemerintahan Aceh dalam keberpihakannya bagi rakyat.
Penulis : Junaidi Yusuf, SE
Social Header