Menurut Nurhayati, kegiatan tersebut bukan sekadar seminar atau forum diskusi biasa, melainkan momentum penting untuk memperjuangkan masa depan Tari Saman sebagai Warisan Budaya Takbenda yang telah diakui dunia. Upaya meningkatkan status Tari Saman di UNESCO membutuhkan keseriusan, komitmen, dan dukungan nyata dari seluruh pihak, terutama pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pelestarian budaya.
Namun, ia menyayangkan sejumlah pemangku kepentingan tidak hadir secara langsung dan hanya sebagian yang mengirimkan perwakilan.
“Terus terang, saya sangat kecewa. Kita berbicara tentang masa depan Tari Saman, warisan budaya kebanggaan masyarakat Gayo yang telah dikenal dunia. Tetapi, ketika ada forum penting untuk membahas pelestarian dan peningkatan statusnya, justru banyak pemangku kepentingan tidak hadir secara langsung. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua: sejauh mana keseriusan dan kepedulian kita terhadap budaya sendiri?” ungkap Nurhayati.
Ia menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan slogan, seremoni, atau kebanggaan ketika Tari Saman tampil di berbagai panggung. Dibutuhkan keterlibatan aktif, dukungan anggaran, kebijakan yang berpihak, serta program berkelanjutan agar tradisi ini tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Saman Harus Masuk Kurikulum Muatan Lokal
Sebagai langkah konkret, Nurhayati menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempertimbangkan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) atau Qanun sebagai landasan kebijakan untuk menjadikan Tari Saman sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu cara strategis untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak dini. Dengan mengenalkan Tari Saman secara terarah di lingkungan sekolah, generasi muda tidak hanya belajar gerakan dan syairnya, tetapi juga memahami nilai kebersamaan, kedisiplinan, kekompakan, serta filosofi yang terkandung di dalamnya.
“Kalau kita ingin Tari Saman tetap lestari, anak-anak kita harus mengenalnya sejak dini. Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal Tari Saman sebagai tontonan atau pertunjukan, tetapi tidak memahami nilai, makna, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan konkret, salah satunya melalui Perbup atau Qanun yang mendukung Saman sebagai muatan lokal di sekolah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan kurikulum muatan lokal hanyalah salah satu langkah yang dapat ditempuh. Masih banyak upaya lain yang perlu dilakukan, seperti memperkuat peran sanggar seni, memberikan pembinaan kepada generasi muda, meningkatkan dukungan terhadap para pelatih dan seniman, mendokumentasikan tradisi, serta melibatkan tokoh adat dan komunitas budaya dalam proses pelestarian.
Nurhayati juga mengingatkan bahwa perjuangan meningkatkan status Tari Saman dari Urgent Safeguarding List menuju Representative List tidak bisa dibebankan kepada seniman dan komunitas budaya semata. Pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, tokoh adat, pelaku seni, dan masyarakat harus bersinergi dengan tanggung jawab yang jelas.
“Jangan sampai kita baru sibuk berbicara tentang pelestarian ketika budaya kita mulai kehilangan pelaku dan generasi penerusnya. Kalau Tari Saman benar-benar menjadi kebanggaan kita, mari buktikan dengan kebijakan, pendidikan, pembinaan, dan tindakan nyata. Jangan hanya bangga dengan pengakuan dunia, tetapi lupa menjaga keberlangsungannya di tanah sendiri,” ujarnya.
Ia berharap kekecewaan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Gayo Lues agar lebih serius dan konsisten dalam menjaga warisan budaya daerah.
Tari Saman bukan sekadar kesenian, melainkan identitas, kehormatan, dan warisan leluhur masyarakat Gayo. Melestarikannya bukan hanya tentang mempertahankan pengakuan dunia hari ini, tetapi memastikan generasi mendatang tetap mengenal, memahami, dan mewarisinya.
0 Komentar