Oleh : REM Institute
Jakarta,gajahputihnews.com " 16 Oktober 2026 - Dua tahun pemerintahan bukan sekadar momentum untuk menghitung program, melainkan kesempatan untuk menilai bagaimana negara menjaga kebutuhan dasar rakyat, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membangun masa depan Indonesia.
Dunia dalam dua tahun terakhir menghadapi ketidakpastian akibat konflik di Eropa dan Timur Tengah, gejolak energi, gangguan rantai pasok, serta persaingan ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, kemampuan menjaga stabilitas domestik sekaligus mendorong perubahan menjadi ujian penting bagi pemerintah.
Data yang dihimpun mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan agenda luas, mulai dari pangan, energi, kesehatan, pendidikan, industrialisasi, perumahan, penegakan hukum, hingga diplomasi. Sebagian berupa kebijakan yang telah berjalan, sebagian merupakan capaian yang diklaim, dan sebagian lainnya masih berupa target atau rencana.
Karena itu, penilaian yang adil perlu melihat bukan hanya apa yang berubah, tetapi juga apa yang telah terlaksana dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Hal yang tetap dijaga: stabilitas kebutuhan dasar. Di tengah gejolak global, lima hal yang disorot adalah:
1. BBM: harga Pertalite dan Solar disebut tetap, dengan pasokan terjaga.
2. Listrik: tarif disebut tetap dan pasokan terus dipertahankan.
3. LPG: harga dan ketersediaan dijaga agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi.
4. Pangan: harga relatif stabil dan stok tersedia.
5. Politik: kondisi dalam negeri relatif stabil dibandingkan sejumlah negara yang menghadapi tekanan ekonomi dan energi.
Stabilitas ini penting karena energi dan pangan memengaruhi hampir seluruh biaya kehidupan. Namun, harga yang tidak berubah belum tentu berarti daya beli membaik. Ketersediaan nasional juga belum otomatis menjamin distribusi merata. Karena itu, stabilitas perlu dinilai bersama inflasi, pendapatan, biaya subsidi, dan keterjangkauan kebutuhan dasar.
Pangan: memperkuat produksi dan melindungi petani
Pangan menjadi salah satu fondasi utama kemandirian nasional. Data yang disampaikan menunjukkan sejumlah perubahan:
• Irigasi dan kekeringan: 77.270 pompa disalurkan pada 2024–2025, dengan tambahan 11.000 pompa pada 2026, untuk membantu lahan pertanian yang terdampak kekeringan hingga sekitar satu juta hektare.
• Distribusi pupuk: 145 aturan penyaluran disederhanakan menjadi satu Peraturan Presiden; penyaluran diarahkan langsung dari Pupuk Indonesia ke pengecer dan petani.
• Harga gabah: harga pembelian pemerintah ditetapkan Rp6.500 per kilogram.
• Koperasi desa: ditugaskan menjual pupuk sesuai HET dan memperpendek rantai perdagangan.
• Cadangan beras: disebut mencapai lima juta ton pada April 2026, dibandingkan sekitar dua juta ton sebelumnya.
• Kampung Nelayan: dibangun dengan dermaga, fasilitas penyimpanan dingin, dan sentra ekonomi.
• Modernisasi perikanan: direncanakan pengadaan 4.582 kapal ikan berukuran 10–1.500 GT serta pengembangan 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik.
• Tambak dan udang: 14.090 hektare tambak Pantura diarahkan menjadi tambak nila salin; tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare dikembangkan di Waingapu, NTT.
• Garam: sentra garam seluas 2.000 hektare direncanakan di Rote Ndao, NTT, untuk mengurangi ketergantungan impor sekitar 2,7 juta ton per tahun.
• Peternakan: investasi peternakan modern didorong untuk mengurangi impor daging; produksi susu nasional ditargetkan meningkat dua kali lipat.
• Swasembada: pemerintah mengklaim swasembada delapan komoditas pangan.
• Perlindungan konsumen: dugaan pengoplosan 212 merek beras premium dan pelanggaran takaran minyak goreng ditindak.
• Antisipasi iklim: ratusan operasi modifikasi cuaca dilakukan dan BRIN disebut menghasilkan 28 varietas unggul pangan.
Makna strategisnya bukan sekadar memperbesar produksi. Ketahanan pangan harus memastikan petani memperoleh harga layak, nelayan memiliki akses pasar, konsumen terlindungi, dan keluarga mampu membeli makanan bergizi.
Energi dan sumber daya alam: mengurangi ketergantungan impor
Agenda energi diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, memperkuat kapasitas pengolahan, dan memperluas energi terbarukan.
• Biodiesel B50: diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor solar yang sebelumnya disebut mencapai 4,9 juta kiloliter.
• Bioetanol E20: dikembangkan bertahap untuk mengurangi ketergantungan impor bensin yang disebut memenuhi 61% kebutuhan, dengan target swasembada bensin pada 2029.
• Pasokan minyak: pemerintah mengupayakan pasokan berharga khusus dari Rusia dan mempercepat substitusi impor.
• Energi surya: pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW dicanangkan di tengah kapasitas pembangkit yang masih didominasi energi fosil.
• Subsidi LPG: jaringan gas dan kompor listrik diperluas untuk mengurangi beban subsidi yang disebut mencapai Rp87 triliun.
• Kilang dan mutu BBM: RDMP Balikpapan didorong untuk meningkatkan kualitas BBM dari EURO 2 menuju EURO 5.
• Cadangan BBM: investasi 10 kilang modular dan enam tangki penyimpanan baru direncanakan untuk memperkuat ketahanan pasokan.
• Tenaga air: potensi PLTA dikembangkan, termasuk di Sungai Kayan, Kalimantan, dan Mamberamo, Papua.
• Sumur minyak rakyat: Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberi dasar legal bagi pengelolaan sumur rakyat dan pembelian hasilnya oleh Pertamina.
• Mineral strategis: Badan Industri Mineral dan PT Perminas dibentuk untuk memperkuat pengelolaan logam tanah jarang.
• Alternatif LPG: CNG dalam negeri disiapkan sebagai pengganti.
• Karbon: Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dikembangkan untuk menyatukan pencatatan karbon.
Keberhasilan agenda ini perlu diukur dari realisasi kapasitas, penurunan impor, biaya energi, keandalan pasokan, dan dampak lingkungan. Target proyek tidak boleh disamakan dengan fasilitas yang sudah beroperasi.
Kesehatan: dari pengobatan menuju pencegahan
Kebijakan kesehatan berupaya memperluas akses layanan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.
• Gizi dan stunting: MBG diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
• Rumah sakit: 66 rumah sakit ditingkatkan layanannya, dengan target RSUD yang lebih lengkap di seluruh daerah pada 2029.
• Pemeriksaan kesehatan: Cek Kesehatan Gratis tersedia sekali setahun untuk memperluas deteksi dini.
• Keamanan MBG: petunjuk teknis diperketat setelah insiden keracunan; bahan berisiko dibatasi, kapasitas dapur ditingkatkan bertahap, dan model prasmanan diuji coba.
• Tuberkulosis: anggaran deteksi dan pengobatan disebut meningkat sepuluh kali lipat untuk menghadapi sekitar 100.000 kematian per tahun.
• Dokter spesialis: pembukaan program studi baru dan pendidikan berbasis rumah sakit diperluas untuk mengatasi kekurangan lulusan yang disebut sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun.
• Informasi gizi: pelabelan Nutri Level A–D dikembangkan agar konsumen lebih mudah mengenali kadar gula dan kandungan gizi minuman.
Tolok ukur akhirnya bukan jumlah pemeriksaan atau anggaran semata, melainkan penurunan penyakit, tindak lanjut pasien, pemerataan dokter, serta berkurangnya beban biaya kesehatan keluarga.
Pendidikan: membuka kesempatan yang lebih adil
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing bangsa dan mobilitas sosial.
• Teknologi pembelajaran: program dua juta layar interaktif dan aplikasi Rumah Pendidikan dikembangkan; aplikasi tersebut disebut mendapat penghargaan e-government ITU PBB.
• Revitalisasi sekolah: program 2025–2029 menargetkan perbaikan 300.000 sekolah, di tengah klaim lebih dari 500.000 ruang kelas rusak.
• Perlengkapan belajar: bantuan perlengkapan sekolah dimulai pada 2026.
• Jembatan sekolah: target pembangunan 5.000 jembatan pada 2026; lebih dari 3.000 disebut telah terbangun hingga Agustus 2026.
• Sekolah unggulan: disiapkan 500 sekolah terintegrasi SD–SMA, 20 Sekolah Garuda baru, dan 80 sekolah transformasi.
• Guru: Studio Guru dikembangkan untuk menghubungkan guru terbaik dengan kelas di berbagai daerah.
• Tunjangan guru: sejak Maret 2025, tunjangan guru ASN disebut ditransfer langsung dari pusat ke rekening guru.
• Laboratorium virtual: fasilitas fisika, kimia, biologi, dan bahasa tersedia melalui Rumah Pendidikan dan layar interaktif.
• Sekolah Rakyat: 500 sekolah berasrama direncanakan untuk keluarga termiskin; 182 disebut telah beroperasi pada September 2026.
• Pendidikan tinggi: disiapkan 10 universitas baru berbasis STEMM, disertai perluasan pendidikan dokter spesialis.
• Akses talenta: program Istana untuk Anak Sekolah dibuka setiap Selasa dan Kamis; Rumah Inovasi Indonesia BRIN dikembangkan; pendidikan talenta diarahkan terintegrasi melalui LPUPK Universitas Republik Indonesia.
Agenda ini akan berhasil apabila teknologi disertai guru berkualitas, fasilitas yang berfungsi, hasil belajar yang meningkat, serta akses yang adil bagi anak dari berbagai latar belakang.
Hilirisasi dan industrialisasi: memperbesar nilai tambah nasional
Indonesia perlu bergerak dari sekadar pemilik sumber daya menjadi negara yang menguasai pengolahan, teknologi, dan rantai nilai industri.
• Investasi hilirisasi: Danantara didorong terlibat agar negara memperoleh manfaat lebih besar dari pengolahan sumber daya.
• Mobil nasional: Danantara dan Pindad mengembangkan kendaraan nasional; Maung Garuda digunakan sebagai kendaraan resmi Presiden sejak 20 Oktober 2024.
• Semikonduktor: kerja sama Danantara–Arm dikembangkan, dengan program pelatihan 15.000 insinyur yang disebut dimulai pada Mei 2026.
• Beasiswa: pilihan studi dan kampus dalam program Beasiswa Garuda diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Namun, simbol nasional dan besarnya investasi harus diikuti hasil yang terukur: peningkatan kandungan lokal, riset, transfer teknologi, produktivitas, pekerjaan berkualitas, dan daya saing produk Indonesia.
Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
• Perlindungan pesisir: Giant Sea Wall sepanjang 575 km direncanakan untuk menghadapi ancaman banjir rob dan kenaikan muka laut di pesisir utara Jawa, yang disebut dihuni lebih dari 50 juta orang.
• Pemulihan Sumatera: 90.109 personel TNI–Polri disebut dikerahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
• Kebersihan lingkungan: Gerakan Indonesia ASRI mengajak pemerintah, TNI–Polri, BUMN, dan masyarakat melakukan korve rutin.
• Sampah menjadi energi: teknologi WTE/PSEL didorong untuk membantu mengatasi TPA yang penuh.
• Hunian layak: keluarga yang tinggal di bantaran rel Senen dipindahkan ke hunian yang lebih layak.
• Whoosh: pembayaran cicilan disebut diputuskan ditopang APBN; keputusan ini perlu dinilai melalui manfaat, kewajiban fiskal, dan risiko jangka panjang.
• Rumah subsidi: kuota dinaikkan dari 220.000 menjadi 350.000 unit.
• Bedah rumah: alokasi 2026 disebut mencapai 400.000 unit, dari realisasi 45.073 unit pada 2025, dengan dukungan e-BSPS, data BPS, dan Tender Rakyat.
• Pembiayaan perumahan: KUR Perumahan disediakan bagi pengembang dan pemasok.
Pembangunan harus dinilai dari rumah yang benar-benar dihuni, infrastruktur yang berfungsi, keselamatan masyarakat, serta kesesuaian manfaat dengan biaya.
Ekonomi kerakyatan, desa, dan pariwisata
• Pembiayaan murah: koperasi desa diarahkan menyediakan kredit bagi petani dan nelayan untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir.
• Akses pasar: koperasi ditugaskan membeli hasil panen dan tangkapan agar rantai perdagangan lebih pendek.
• Distribusi subsidi: LPG dan barang bersubsidi diarahkan melalui penyaluran langsung dari BUMN ke koperasi desa.
• Pekerja digital: bonus hari raya dan jaminan kerja pengemudi daring diperkuat melalui Perpres 27/2026 sebagaimana disebutkan dalam data.
• Pariwisata: 47 hotel di Indonesia disebut memperoleh Michelin Keys.
Koperasi hanya akan efektif jika dikelola profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan anggota. Pariwisata pun perlu dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat lokal, bukan hanya jumlah kunjungan atau penghargaan.
Penurunan kemiskinan dan kesempatan kerja
• Data sosial: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dibentuk untuk menyatukan basis data kemiskinan.
• Pembaruan digital: masyarakat memperoleh akses untuk memperbarui informasi kondisi keluarga.
• Pengalaman kerja: program magang dibuka dengan target 100.000 peserta per tahun.
Ketepatan data dapat memperbaiki penyaluran bantuan, tetapi tetap membutuhkan verifikasi dan mekanisme koreksi. Sementara itu, program magang harus dievaluasi berdasarkan penyerapan kerja, kualitas upah, dan peluang karier peserta setelah program berakhir.
Pertahanan dan keamanan
• Modernisasi TNI AU: armada angkut dan tempur diperbarui.
• Kehadiran teritorial: pembangunan 17 Kodam baru direncanakan di provinsi yang sebelumnya disebut belum memiliki Kodam.
• Keamanan laut: pengadaan kapal TNI AL diperbesar.
Modernisasi perlu diukur melalui kesiapan operasional, kebutuhan strategis, kemampuan industri pertahanan nasional, dan keberlanjutan anggaran.
Penegakan hukum: ketegasan dan keadilan harus berjalan bersama
• Penertiban sumber daya: aparat dari provinsi lain ditugaskan menangani penyalahgunaan hutan, tambang ilegal, dan kejahatan ekonomi.
• Kesetaraan hukum: Presiden menegaskan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menghalangi pemeriksaan.
• Pemulihan kerugian: denda dan pengembalian kerugian negara dikejar.
• Kawasan hutan: Satgas PKH disebut telah menyita atau menguasai kembali 6,2 juta hektare hingga Oktober 2026.
• Tambang timah: Operasi Halilintar menertibkan tambang ilegal di Bangka Belitung; keuntungan PT TIMAH disebut meningkat sembilan kali lipat.
• Rokok ilegal: 1,4 miliar batang disebut diamankan pada 2025.
• Perkara hukum: Presiden memberikan rehabilitasi kepada mantan direksi ASDP dan dua guru Rasnal serta Abdul Muis, serta abolisi kepada Tom Lembong.
• Kesejahteraan hakim: gaji hakim disebut meningkat hingga 280% pada tingkat terendah.
Setiap klaim penindakan perlu disertai data, dasar hukum, status perkara, dan penjelasan mengenai pemulihan kerugian. Rehabilitasi, abolisi, dan amnesti juga harus dibedakan karena memiliki dasar dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Tata kelola negara, BUMN, dan fiskal
• Koordinasi kabinet: retret di Akmil Magelang pada Oktober 2024 dan Hambalang pada Januari 2026.
• Koordinasi daerah: retret kepala daerah pada Februari 2025 dan pimpinan DPRD pada April 2026.
• Perizinan: PP 28/2025 mengatur batas waktu layanan dan mekanisme persetujuan otomatis sesuai ketentuan.
• Penempatan ASN: kontrak CPNS memuat kesiapan ditempatkan di seluruh Indonesia.
• Konsolidasi BUMN: Danantara mengarahkan penataan sekitar 1.000 menjadi sekitar 300 BUMN.
• Investasi negara: dividen BUMN dihimpun untuk diinvestasikan kembali melalui Danantara.
• Insentif komisaris: tantiem komisaris BUMN dihapus; jumlah komisaris bank BUMN disebut dipangkas menjadi enam orang.
• Talenta global: revisi UU BUMN membuka kesempatan perekrutan tenaga ahli internasional.
• Efisiensi anggaran: Inpres 1/2025 disebut menghasilkan efisiensi Rp306,17 triliun.
• Perpajakan: Coretax diterapkan untuk memperkuat pengawasan berbasis data.
• Ekspor: pertukaran data dengan negara tujuan dan penertiban penyelundupan diperkuat.
• Pengawasan program: BAPPISUS dibentuk pada Oktober 2024.
• Komunikasi pemerintah: Bakom RI dibentuk pada Oktober 2025.
• Disiplin fiskal: Presiden menegaskan batas defisit dan utang.
• Transparansi pasar modal: keterbukaan kepemilikan manfaat saham di BEI direformasi.
• Penyelesaian investasi: 45 keluhan investor disebut diselesaikan hingga Juli 2026, dengan nilai investasi sekitar US$25–30 miliar.
• Restrukturisasi BUMN: Inpres 7/2026 disebut menutup 290 entitas hingga Agustus 2026, dengan penghematan biaya manajemen Rp50 triliun.
• Perlindungan gajah: 22 lanskap seluas sekitar 5,46 juta hektare diarahkan untuk perlindungan habitat melalui Inpres 8/2026.
• Pajak UMKM: PP 20/2026 disebut memperjelas kriteria penerima insentif pajak untuk mencegah pemecahan usaha.
Perubahan tata kelola akan bermakna jika benar-benar mengurangi biaya, memperbaiki pelayanan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga agar uang publik digunakan secara efektif.
Digitalisasi dan perlindungan warga
• Konektivitas: pita frekuensi 6 GHz dibuka untuk mendukung Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7.
• Perlindungan anak: PP TUNAS memperkuat pembatasan usia dan perlindungan anak di ruang digital.
• Perlindungan data: ketentuan perlindungan data disebut dimasukkan dalam ART Indonesia–Amerika.
• Pembayaran lintas negara: QRIS disebut telah dapat digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok pada Oktober 2026.
• Antariksa: PP 22/2026 membuka kerangka pembangunan bandar antariksa.
Digitalisasi harus membuat layanan lebih mudah diakses, transaksi lebih efisien, dan masyarakat lebih terlindungi. Perluasan teknologi juga harus disertai keamanan sistem, perlindungan privasi, dan pemerataan akses.
Diplomasi dan hubungan internasional
• Gaza: Indonesia menawarkan 20.000 personel perdamaian dalam Sidang Umum PBB pada September 2025.
• Bantuan kemanusiaan: 1.200 payung udara disebut dikirim untuk mendukung penerjunan bantuan bersama Yordania menggunakan pesawat Hercules TNI AU.
• Perdagangan Eropa: kesepakatan EU–CEPA disebut tercapai setelah sembilan tahun perundingan.
• Perjanjian dengan Amerika Serikat: klausul kepentingan nasional disebut dimasukkan dalam perjanjian dagang.
• Natuna Utara: kerja sama eksplorasi dan eksploitasi migas ditempuh di tengah persoalan geopolitik.
• Perlindungan WNI: operasi pemulangan dilakukan bagi WNI yang terjebak perdagangan manusia di Kamboja.
• Mobilitas ke Eropa: akses visa Schengen multiple entry disebut dipermudah.
• Kampung Haji: tanah dan hotel dekat Masjidil Haram dibeli melalui Danantara untuk pengembangan fasilitas jemaah Indonesia.
• Kelembagaan haji: Kementerian Haji dan Umrah dibentuk.
• Petugas haji: tugas pelayanan dipisahkan dari ibadah haji; mulai musim 2026, petugas disebut dilarang berhaji dan kepala daerah dilarang merangkap petugas.
• Tenaga kerja global: SMK Go Global diluncurkan dengan target menyiapkan 500.000 lulusan per tahun untuk peluang kerja internasional.
Diplomasi perlu dinilai dari hasil konkret: bantuan yang benar-benar diterima, kesepakatan yang berlaku, perlindungan warga yang efektif, dan manfaat ekonomi yang dapat diukur.
Apa makna keseluruhan perubahan ini ?
Dari lebih dari 100 butir kebijakan dan program di atas, terlihat lima arah besar:
1. Menjaga kebutuhan dasar: pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan.
2. Mengurangi ketergantungan eksternal: melalui produksi domestik, energi alternatif, dan hilirisasi.
3. Memperluas kesempatan ekonomi: melalui koperasi, perumahan, perlindungan pekerja, dan penciptaan keterampilan.
4. Memperbaiki kapasitas negara: melalui efisiensi, digitalisasi, reformasi BUMN, dan penyederhanaan birokrasi.
5. Memperkuat posisi internasional: melalui diplomasi, perdagangan, pertahanan, dan pengembangan teknologi.
Kelima arah tersebut saling berkaitan. Industri membutuhkan tenaga kerja terampil; tenaga kerja membutuhkan pendidikan dan kesehatan; investasi membutuhkan kepastian hukum; dan seluruh program membutuhkan anggaran yang sehat.
Namun, banyaknya program belum otomatis berarti keberhasilan. Kuota rumah berbeda dari rumah yang selesai dibangun. Target pembangkit berbeda dari kapasitas yang telah beroperasi. Anggaran efisiensi berbeda dari penghematan bersih. Tawaran pasukan perdamaian berbeda dari penugasan yang telah disetujui.
Karena itu, angka dan klaim capaian perlu diperiksa melalui dokumen resmi, data statistik, laporan anggaran, serta bukti pelaksanaan. Klaim yang belum terverifikasi sebaiknya tetap disebut sebagai target atau klaim pemerintah.
Keberhasilan akhirnya harus dirasakan rakyat
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, agenda perubahan yang disampaikan mencakup hampir seluruh bidang kehidupan bernegara. Cakupan tersebut menunjukkan ambisi untuk memperkuat ketahanan nasional, membangun industri, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan peran Indonesia di dunia.
Tetapi ukuran akhir pemerintahan bukanlah panjangnya daftar program atau besarnya anggaran. Ukurannya adalah apakah petani memperoleh penghasilan yang lebih layak, anak-anak belajar di sekolah yang lebih baik, pasien mendapatkan pelayanan lebih cepat, keluarga memiliki rumah yang aman, pekerja memperoleh perlindungan, dan hukum berlaku secara adil.
Pemerintahan yang baik tidak harus mengklaim semua persoalan selesai.
Pemerintahan yang baik menunjukkan apa yang telah berhasil, mengakui apa yang belum tercapai, dan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti.
Dua tahun pertama adalah momentum membangun fondasi, bukan akhir dari penilaian. Keberhasilan akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, kualitas tata kelola, ketepatan penggunaan anggaran, dan kemampuan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.
Pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar membuat Indonesia tampak lebih kuat. Pembangunan harus membuat rakyat hidup lebih aman, sehat, sejahtera, bermartabat, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Red
0 Komentar