Dugaan Jual-Beli Surat Dukungan Dokumen Lelang Galian C di Gayo Lues Disorot, Legalitas Pasokan Material Dipertanyakan, Publik Menunggu Langkah Penyelidikan Ditreskrimsus Polda Aceh - GPN NEWS

BANDA ACEH – Dugaan penyalahgunaan surat dukungan material galian C dalam proses tender proyek pemerintah di Kabupaten Gayo Lues menjadi perhatian publik. Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Ditreskrimsus Polda Aceh, diharapkan menindaklanjuti informasi tersebut melalui penyelidikan yang profesional, objektif, dan transparan.

Persoalan ini sebelumnya telah diberitakan sejumlah media daring. TribuneIndonesia.com menerbitkan berita berjudul “Dugaan Jual-Beli Dokumen Lelang, APH Didesak Usut Tuntas Formalitas Surat Dukungan Galian C” pada Senin, 19 Oktober 2026. Media yang sama juga menerbitkan pemberitaan lanjutan berjudul “Skandal Mafia Dokumen Lelang Galian C di Gayo Lues: Ditreskrimsus Polda Aceh Jangan Jadi ‘Macan Ompong’!” pada Senin, 19 Oktober 2026.

Kedua pemberitaan tersebut menyoroti dugaan penggunaan surat dukungan material yang diterbitkan CV Lhok Keutapang Utama, beralamat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

Dalam pemberitaan tersebut, muncul dugaan bahwa surat dukungan penyediaan material batuan, pasir, dan batu digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi tender, sementara realisasi pasokan material kepada pelaksana proyek dipertanyakan.

Informasi itu juga menyoroti jarak lokasi usaha dengan sejumlah titik pekerjaan serta kondisi akses jalan yang terdampak bencana pada 2025. Namun, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi faktual dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Surat dukungan material pada dasarnya berkaitan dengan komitmen penyediaan bahan konstruksi. Karena itu, kesesuaian dokumen dengan kemampuan penyedia serta realisasi pasokan di lapangan menjadi hal yang patut diperiksa apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian.

Untuk memperoleh kejelasan, APH diharapkan menelusuri dokumen tender, persyaratan yang ditetapkan, bukti transaksi pembelian material, dokumen pengangkutan, serta keterangan kontraktor dan penyedia material. Pemeriksaan juga perlu memastikan sumber material dan legalitas perizinannya sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Publik Menunggu Lidik APH

Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, masyarakat menantikan langkah aparat untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam penggunaan surat dukungan material pada proses pengadaan proyek pemerintah di Gayo Lues.

Konfirmasi kepada CV Lhok Keutapang Utama, kontraktor pelaksana, Pokja Pemilihan, serta Ditreskrimsus Polda Aceh penting dilakukan untuk memberikan ruang klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan media lain dan dimaksudkan untuk mendorong transparansi serta klarifikasi. Penyebutan pihak-pihak terkait tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa telah terjadi tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan pihak berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Hingga berita ini disusun, tuduhan mengenai jual-beli surat dukungan, manipulasi dokumen, maupun penggunaan material dari sumber yang tidak berizin belum dapat dinyatakan terbukti tanpa hasil pemeriksaan yang berwenang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi CV Lhok Keutapang Utama, kontraktor pelaksana, Pokja Pemilihan, serta instansi terkait guna menghadirkan informasi yang berimbang.

Publik kini menunggu tindak lanjut aparat: apakah terdapat pelanggaran dalam penggunaan surat dukungan tersebut atau justru ada penjelasan yang dapat meluruskan dugaan yang berkembang.(TIM)