 |
Oleh: Teuku Muhammad Jamil Akademisi dan Pengamat Sosial Universitas Syiah Kuala (USK) |
KETIKA LAPANGAN HIJAU LEBIH BERADAB DARIPADA RUANG KEKUASAAN
Refleksi Filosofis Piala Dunia 2026 tentang Hukum, Sportivitas, dan Masa Depan Bangsa
Di atas rumput hijau Piala Dunia 2026, dunia sesungguhnya tidak hanya menyaksikan pertandingan sepak bola. Dunia sedang menyaksikan sebuah peradaban bekerja.
Selama lebih dari sebulan, 48 negara bertanding dalam 12 grup melalui 104 pertandingan. Ribuan pemain, pelatih, ofisial, dan jutaan suporter dari berbagai ras, agama, bahasa, ideologi, dan budaya berkumpul dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang cedera, ada yang menangis, ada yang menerima kartu kuning, bahkan kartu merah. Ada pula pelatih yang harus meninggalkan bangku cadangan karena melanggar aturan.
Namun, di tengah begitu kerasnya persaingan, hampir tidak ada yang mempertanyakan satu hal: kewibawaan aturan permainan.
Seorang pemain terbaik dunia tetap keluar lapangan ketika menerima kartu merah. Seorang pelatih paling terkenal pun harus menerima hukuman ketika melanggar. Sebuah negara dengan sejarah sepak bola paling gemilang tetap pulang ketika gagal memenangkan pertandingan. Tidak ada yang mengerahkan massa untuk membatalkan hasil pertandingan. Tidak ada yang mencari pembenaran di luar aturan yang telah disepakati bersama.
Mengapa? Karena semua memahami bahwa kehormatan sebuah pertandingan tidak ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi oleh kesediaan semua pihak untuk tunduk kepada aturan yang sama.
Ironisnya, pelajaran sederhana itu justru sering gagal kita praktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan publik, kita masih menyaksikan orang yang kalah sulit menerima kenyataan. Mereka yang terbukti melanggar aturan sering kali merasa sebagai korban. Penegak hukum justru dipersalahkan ketika menjalankan tugasnya. Jabatan, kedekatan politik, kekuasaan, bahkan popularitas, tidak jarang dijadikan tameng untuk menawar hukum.
Padahal, jika sepak bola saja mampu menjaga martabat kompetisi dengan menjadikan aturan sebagai panglima, mengapa negara yang mengaku menjunjung supremasi hukum justru masih sering memperdebatkan hukum ketika menyentuh kepentingan?
Di sinilah Piala Dunia menjadi lebih dari sekadar olahraga. Ia berubah menjadi cermin besar yang memantulkan wajah peradaban manusia. Lapangan hijau ternyata mampu mengajarkan sesuatu yang kadang gagal diajarkan di ruang-ruang kekuasaan: bahwa tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada aturan.
Pertandingan boleh berakhir dengan satu juara. Akan tetapi, kemenangan terbesar sesungguhnya adalah ketika semua pihak tetap menghormati hukum, meskipun hukum itu tidak selalu menguntungkan dirinya.
Dan mungkin, inilah pelajaran paling mahal yang diwariskan Piala Dunia kepada dunia.
Bukan tentang bagaimana mencetak gol. Melainkan tentang bagaimana membangun bangsa yang mampu menghormati aturan, menerima kekalahan dengan bermartabat, dan merayakan kemenangan tanpa kesombongan.
Lapangan Hijau: Miniatur Sebuah Negara
Mengapa sepak bola mampu mempersatukan miliaran manusia yang berbeda bahasa, agama, warna kulit, ideologi, bahkan sejarah permusuhan?
Jawabannya bukan semata-mata karena olahraga ini menarik. Lebih dari itu, sepak bola dibangun di atas satu fondasi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kepercayaan terhadap aturan.
Dalam perspektif sosiologi klasik, Émile Durkheim menyebutnya sebagai collective conscience (kesadaran kolektif), yakni kesediaan individu untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kesadaran itulah yang memungkinkan masyarakat hidup tertib meskipun terdiri atas individu-individu yang berbeda.
Piala Dunia 2026 memperlihatkan teori Durkheim itu bekerja secara nyata. Empat puluh delapan negara datang membawa identitas, kebanggaan, dan ambisi masing-masing. Namun, ketika peluit pertama dibunyikan, semuanya tunduk pada aturan yang sama. Tidak ada negara yang memperoleh ukuran gawang lebih besar. Tidak ada pemain yang mendapat tambahan waktu bermain karena berasal dari negara kuat. Semua diperlakukan setara.
Di situlah letak keindahan sepak bola. Ia tidak mengenal hak istimewa. Ia hanya mengenal aturan. Bukankah negara seharusnya demikian?
Konstitusi seharusnya menjadi “aturan permainan” yang dihormati semua warga negara. Hukum seharusnya berlaku sama bagi yang kaya maupun miskin, bagi rakyat biasa maupun pejabat tinggi. Ketika prinsip itu runtuh, yang tersisa bukan lagi negara hukum, melainkan arena pertarungan kepentingan.
Dalam sepak bola, pemain yang melanggar menerima kartu tanpa bertanya siapa lawannya. Sebaliknya, dalam kehidupan publik kita sering menyaksikan pelanggaran justru diikuti dengan negosiasi, tekanan, pembentukan opini, bahkan upaya melemahkan institusi penegak hukum. Ironi inilah yang patut kita renungkan.
Jangan-jangan, lapangan hijau hari ini lebih berhasil mendidik manusia tentang disiplin daripada ruang-ruang kekuasaan yang setiap hari berbicara atas nama demokrasi.
Wasit Tidak Pernah Populer, Tetapi Tanpanya Permainan Berakhir Kacau
Salah satu tokoh yang paling menarik dalam sepak bola bukanlah pencetak gol, melainkan wasit. Hampir tidak pernah ada wasit yang dipuji selama sembilan puluh menit pertandingan. Apa pun keputusannya, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Ketika memberi kartu, ia dianggap terlalu keras. Ketika membiarkan permainan berlanjut, ia dianggap lemah. Bahkan dengan bantuan teknologi VAR sekalipun, kritik tetap tidak pernah berhenti. Namun, pertandingan tetap berlangsung.
Mengapa? Karena semua memahami bahwa legitimasi wasit lebih penting daripada kepuasan setiap pemain.
Dalam teori Max Weber, negara hanya dapat berdiri apabila masyarakat mengakui legitimasi otoritas yang bekerja berdasarkan aturan. Kekuasaan bukan dihormati karena kekuatan fisiknya, melainkan karena dipercaya menjalankan kewenangan secara sah. Wasit adalah simbol paling sederhana dari teori Weber.
Ia bukan pemain terbaik. Bukan pula orang yang paling populer. Tetapi tanpa dirinya, pertandingan berubah menjadi kekacauan.
Bukankah demikian pula negara? Hakim, penyidik, jaksa, pengawas pemilu, auditor, hingga berbagai lembaga pengawas sering kali diposisikan layaknya wasit. Mereka memang tidak selalu menyenangkan semua pihak. Namun keberadaan mereka adalah syarat agar permainan demokrasi tidak berubah menjadi arena saling menyingkirkan.
Masalahnya, dalam kehidupan politik kita, sering kali yang diserang bukan pelanggarannya, melainkan wasitnya.
Seolah-olah dengan melemahkan wasit, pelanggaran otomatis menjadi benar. Padahal dalam sepak bola, mengganti wasit tidak pernah mengubah fakta bahwa pelanggaran tetaplah pelanggaran.
Demikian pula dalam kehidupan bernegara. Mengganti pejabat, mengganti institusi, bahkan mengganti pemerintahan tidak akan pernah mengubah hakikat bahwa keadilan hanya akan lahir apabila aturan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Karena itu, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah berbeda pendapat terhadap wasitnya, melainkan bangsa yang tetap menghormati keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme yang sah.
Sepak Bola, Kekuasaan, dan Harga Sebuah Integritas
Mengapa Piala Dunia mampu menyihir lebih dari separuh penduduk bumi?
Jawabannya bukan semata-mata karena indahnya gol atau megahnya stadion. Sepak bola memiliki satu kekuatan yang jarang dimiliki institusi sosial lainnya, yaitu kepercayaan (trust).
Dalam teori Robert D. Putnam, kepercayaan merupakan modal sosial (social capital) yang menentukan kualitas demokrasi dan kemajuan suatu bangsa. Negara-negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi cenderung lebih stabil, lebih produktif, dan lebih mudah membangun kerja sama.
Sepak bola menunjukkan bagaimana modal sosial itu bekerja. Seorang penjaga gawang percaya kepada bek di depannya.
Bek percaya kepada gelandang. Gelandang percaya kepada penyerang. Pelatih percaya kepada pemain. Pemain percaya kepada wasit. Suporter percaya bahwa pertandingan berlangsung sesuai aturan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada permainan.
Begitu pula sebuah negara. Negara yang kehilangan kepercayaan publik sesungguhnya sedang kehilangan fondasi peradabannya. Ketika rakyat tidak lagi percaya kepada hukum, tidak percaya kepada institusi, tidak percaya kepada pemimpinnya, maka pembangunan hanya tinggal angka-angka statistik yang kehilangan makna sosial.
Karena itu, sesungguhnya trofi terbesar dalam kehidupan berbangsa bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negaranya.
Tidak Ada Pemain yang Lebih Besar daripada Permainan
Salah satu pelajaran paling berharga dari Piala Dunia adalah kenyataan bahwa sehebat apa pun seorang pemain, ia tetap tunduk kepada aturan.
Nama besar tidak menghapus pelanggaran. Popularitas tidak menghapus kartu merah. Reputasi tidak mengubah keputusan wasit. Di sinilah sepak bola mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan dalam kehidupan politik.
Dalam negara demokrasi, jabatan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang dibatasi oleh konstitusi. Tidak ada seorang pun yang boleh merasa dirinya lebih besar daripada hukum. Tidak ada lembaga yang boleh berdiri di atas konstitusi. Tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan mengorbankan keadilan.
Sebagaimana pertandingan sepak bola akan kehilangan kehormatannya ketika aturan dipermainkan, demikian pula negara akan kehilangan martabatnya ketika hukum mulai dipilih-pilih. Keadilan tidak boleh mengenal warna bendera. Tidak boleh mengenal jabatan. Tidak boleh mengenal kedekatan. Karena hukum yang membedakan manusia bukan lagi hukum. Melainkan kekuasaan.
Ekonomi Mengikuti Kepercayaan, Bukan Sekadar Kekayaan
Piala Dunia juga mengajarkan bahwa kemajuan ekonomi tidak lahir dari uang semata. Ia lahir dari tata kelola yang dipercaya. Puluhan juta wisatawan bergerak. Maskapai penuh. Hotel terisi. UMKM hidup. Hak siar bernilai miliaran dolar. Sponsor datang dari berbagai belahan dunia.
Mengapa? Karena dunia percaya bahwa turnamen ini dikelola secara profesional.
Dalam perspektif Douglas C. North, pemenang pembangunan bukanlah bangsa yang memiliki sumber daya alam paling banyak, melainkan bangsa yang memiliki institusi yang kuat.
Investasi tidak datang kepada negara yang kaya. Investasi datang kepada negara yang dipercaya. Kepercayaan itu dibangun oleh kepastian hukum, tata kelola yang bersih, birokrasi yang profesional, dan kepemimpinan yang berintegritas. Karena itu, bangsa yang ingin maju harus mulai membangun institusi, bukan sekadar membangun gedung.
Malam Final, Malam Perenungan
Malam ini, dunia menunggu satu nama yang akan tercatat sebagai juara Piala Dunia 2026.
Namun sesungguhnya, kemenangan terbesar tidak berada di papan skor. Ia berada pada kenyataan bahwa selama turnamen berlangsung, puluhan negara dengan latar belakang yang sangat berbeda mampu menerima satu aturan yang sama.
Inilah kemenangan peradaban. Kemenangan hukum atas ego. Kemenangan disiplin atas kesewenang-wenangan. Kemenangan sportivitas atas ambisi. Dan kemenangan akal sehat atas hasrat untuk selalu merasa benar.
Barangkali, dunia tidak sedang membutuhkan lebih banyak stadion. Dunia membutuhkan lebih banyak nilai-nilai yang lahir dari lapangan hijau. Karena sebuah bangsa tidak menjadi besar hanya karena memiliki pemain-pemain hebat.
Bangsa menjadi besar ketika memiliki warga negara yang menghormati aturan, pemimpin yang siap dikoreksi, lembaga yang berani menegakkan keadilan, dan masyarakat yang mampu menerima kemenangan maupun kekalahan dengan bermartabat.
------------------------------------------------------------------
Sekilas tentang Penulis
Teuku Muhammad Jamil adalah akademisi dan pengamat sosial pada Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh. Aktif mengajar, meneliti, dan menulis di bidang politik, kebijakan publik, sosiologi pembangunan, ekonomi politik, serta tata kelola pemerintahan.
Selain mengabdikan diri sebagai dosen di Sekolah Pascasarjana USK, ia juga dikenal sebagai penulis opini yang secara konsisten menyuarakan isu-isu demokrasi, keadilan, pendidikan tinggi, pembangunan Aceh, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Tulisan-tulisannya memadukan pendekatan akademik, filosofis, sosiologis, dan konstitusional dengan bahasa yang kritis, reflektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Baginya, ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di ruang kuliah atau jurnal ilmiah. Ia harus hadir di ruang publik untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat etika kehidupan berbangsa, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban.
Sagoe Atjeh Rayeuk, Minggu Malam 19 Juli 2026
0 Komentar