SETIAP pergantian kepemimpinan di universitas selalu menghadirkan dua arus yang berjalan bersamaan. Arus pertama adalah harapan. Dan Arus kedua adalah ambisi.
Harapan datang dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan masyarakat yang menginginkan lahirnya pemimpin yang mampu membawa fakultas menjadi lebih bermutu, lebih beradab, dan lebih kompetitif.
Sebaliknya, ambisi sering lahir dari mereka yang memandang perguruan tinggi sebagai tangga kekuasaan. Begitu aroma pergantian pimpinan mulai tercium, lorong-lorong kampus berubah menjadi ruang lobi. Ruang akademik perlahan dipenuhi kalkulasi politik. Orang mulai sibuk membaca arah angin, bukan lagi sibuk untuk membaca buku.
Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di satu kampus. Berbagai penelitian tentang tata kelola perguruan tinggi menunjukkan bahwa tantangan terbesar universitas modern bukan semata keterbatasan anggaran atau infrastruktur, melainkan bagaimana menjaga integritas kepemimpinan ketika kewenangan semakin terpusat. Di sinilah prinsip Good University Governance menjadi penting : keputusan harus berpijak pada merit, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan institusi, bukan pada kedekatan personal atau balas jasa.
Kini Kampus Universitas Syiah Kuala memasuki babak baru. Dengan status PTN-BH, mekanisme penetapan dekan berada pada kewenangan rektor sesuai tata kelola yang berlaku. Perubahan ini membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Semakin besar kewenangan, semakin besar pula tuntutan untuk memastikan bahwa setiap keputusan lahir dari rekam jejak, integritas, kapasitas akademik, dan kemampuan memimpin manusia. Jika tak ada aral melintang diperkirakan pertengahan Juli ini, semua fakultas dalam lingkungan USK akan memiliki dekan definitif yang dilantik oleh Rektor.
Berkaitan dengan itu, untuk dipahami, seorang dekan tidak sedang mengelola gedung. Ia sedang membentuk watak sebuah fakultas. Ia tidak hanya mengurus administrasi. Ia sedang menentukan arah lahirnya ilmuwan, profesional, dan pemimpin masa depan. Karena itu, memilih dekan sejatinya adalah memilih masa depan universitas.
Robert K. Greenleaf melalui konsep Servant Leadership mengingatkan bahwa pemimpin besar adalah mereka yang lebih dahulu melayani. Jim Collins dalam teori Level 5 Leadership menunjukkan bahwa organisasi terbaik justru dipimpin oleh pribadi yang rendah hati, tetapi memiliki tekad profesional yang luar biasa. Amy Edmondson menambahkan bahwa organisasi unggul tumbuh ketika setiap orang merasa aman menyampaikan gagasan dan kritik tanpa rasa takut.
Ketiga gagasan itu bertemu pada satu kesimpulan yang sama: kepemimpinan bukan soal kekuasaan, melainkan tentang karakter.
Karena itu, sebagai mantan anggota senat Universitas Syiah Kuala, 10 tahun, saya ingin menyampaikan pesan kepada para dosen muda.
“Janganlah terlalu cepat mengejar kursi Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, ataupun Kepala Bagian.” Biarkan reputasi akademik berjalan lebih cepat daripada ambisi jabatan.
Universitas tidak dibangun oleh orang-orang yang pandai mendekati kekuasaan. Universitas dibangun oleh mereka yang tekun mengajar, jujur meneliti, ikhlas membimbing mahasiswa, dan konsisten menghasilkan karya ilmiah yang memberi manfaat.
Sayangnya, selama ini, setiap musim pergantian pimpinan, selalu muncul kelompok yang saya sebut sebagai “musafir jabatan.”
Mereka selalu berpindah dari satu lingkaran ke lingkaran lain.
Hari ini memuji A. Besok memuja B. Lusa mengaku paling berjasa kepada C. Kesetiaan mereka bukan kepada ilmu pengetahuan. Melainkan kepada peluang dan kesempatan.
Yang mereka kejar bukan keberhasilan fakultas. Melainkan posisi dalam struktur organisasi. Mereka lupa bahwa sejarah akademik tidak pernah ditulis oleh para pemburu jabatan.
Sejarah ditulis oleh para pemburu ilmu. Mereka juga lupa bahwa gelar profesor atau doktor tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Gelar adalah pengakuan atas kompetensi akademik, tetapi kepemimpinan menuntut sesuatu yang lebih: kerendahan hati, keberanian moral, kemampuan mendengar, dan kesediaan menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan diri sendiri.
Dalam kaitan ini, Rektor pun memikul amanah yang tidak ringan. Beliau tidak sedang memilih siapa yang paling dekat. Beliau sedang memilih siapa yang paling layak memikul amanah ribuan mahasiswa, ratusan dosen, puluhan program studi, serta nama baik USK di mata bangsa dan dunia.
Dosen tidak membutuhkan dekan yang hanya pandai berpidato. Dosen membutuhkan pemimpin yang adil. Tenaga kependidikan tidak membutuhkan dekan yang hanya sibuk dengan seremoni. Mereka membutuhkan pemimpin yang membangun sistem kerja yang profesional dan bermartabat.
Mahasiswa tidak membutuhkan dekan yang hanya muncul ketika wisuda. Mereka membutuhkan pemimpin yang hadir ketika laboratorium rusak, layanan akademik tersendat, beasiswa bermasalah, dan aspirasi mereka memerlukan jawaban.
Universitas besar tidak lahir dari gedung yang megah. Universitas besar lahir dari pemimpin yang mampu menyalakan akal, menjaga nurani, dan merawat kebebasan berpikir.
Jabatan adalah pinjaman. Kekuasaan adalah ujian. Integritas adalah warisan. Dan sejarah hanya mengenang mereka yang menjadikan jabatan sebagai jalan pengabdian, bukan sebagai tujuan kehidupan.
Ketika suatu hari nanti, nama para dekan itu tidak lagi tertulis di pintu kantor dan tidak ada lagi foto di spanduk, tidak ada yang akan bertanya berapa lama mereka berkuasa.
Yang akan ditanya oleh sejarah hanyalah satu : Apakah selama memimpin mereka berhasil melahirkan ilmu, menegakkan keadilan, dan meninggalkan jejak peradaban?
Itulah ukuran seorang pemimpin akademik. Selain itu, semua hanyalah riuh yang akan hilang bersama tepuk tangan. Untuk itu, jangan bangga dengan gemuruhnya suara tepukan tangan saat berkuasa, sebab nyamuk mati pun karena tepuk tangan.
------------------------------------------------
Sekilas Tentang Penulis
Teuku Muhammad Jamil adalah Guru pada Sekolah Pascasarjana, USK, pengamat politik, akademisi, dan pakar kebijakan publik yang aktif menulis tentang administrasi publik, hukum, pendidikan, tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan pembangunan Aceh.
Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan teori negara, filsafat hukum, dan kebijakan publik, ia konsisten mendorong terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, pendidikan yang bermutu, serta pembangunan yang berkeadilan. Berbagai opini dan karya ilmiahnya dipublikasikan di media lokal, nasional, jurnal nasional, internasional dan aktif di berbagai forum seminar dan akademik sebagai lahan untuk kontribusi bagi penguatan peradaban bangsa.
0 Komentar