Gabungan LSM Anak NAGARI Tapan ex Pancung soal Corong Aspirasi Masyarakat, Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Marjinal Di Lingkup Ex Pancung soal
MEDIAGAJAHPUTIHNEWS.COM
WILAYAH SABANG (PULAU WEH-ACEH)
REDAKSIGPN-NEWS-NASIONAL
GPN NEWS | 15 Juli 2026 | TAPAN Kabupaten Pesisir Selatan - Forum Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Anak NAGARI Tapan Ex Pancung Soal menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, khusunya kelompok yang dinilai menghadapi berbagai persoalan sosial maupun hukum di wilayah Ex Pancung soal ( 14/07/2026).
Yaparudin MJ Tokoh Muda Aktivis Pemerhati lingkungan dan kawasan hutan kabupaten pesisir selatan sumatera barat, mengatakan Organisasi Forum Lembaga Swadaya Masyarakat lokal' hadir sebagai wadah bagi masyarakat membutuhkan pendampingan dalam menyampaikan aspirasi, termasuk dalam persoalan sengketa lahan, pelayanan publik, hingga isu lingkungan.
Menurut yaparudin, banyaknya konflik teritorial di Kabupaten pesisir selatan terutama pada persoalan kawasan hutan NEGARA baik' kawasan Hutan HPT dan kawasan hutan KONSERVASI TNKS ataupun kawasan HPK Hutan Produksi Konversi di pinang sabatang Tapan.
Persoalan Krusial " oknum dari pada masyarakat lokal Ex Pancung soal yang mengklaim kawasan hutan HPK Hutan Produksi Konversi di pinang sabatang Tapan demi Untuk kepentingan pribadi dan kelompok kecilnya untuk menguasai kawasan hutan, Untuk diperjualbelikan secara Illegal Kepada orang berduit arti kata orang Luar dari kabupaten pesisir selatan.
Yaparudin akrab dipanggil "Yafar "sebagai mitra kerja kementerian kehutanan RI jakarta, bekerja di tingkat tapak, Yafar selalu menyampai perlunya kehadiran kementerian kehutanan dan Dinas Kehutanan propinsi sumatera barat karena sudah sering terjadi konflik fisik dan Internal di tengah-tengah masyarakat Adat Nagari Ex Pancung soal, dan meminta Ruang kepada Kementerian Kehutanan RI di Jakarta untuk melakukan Verifikasi faktual bagi masyarakat Pribumi yang sudah terlanjur memiliki kebun di kawasan hutan HPK Hutan Produksi Konversi di pinang sabatang Tapan.
Ditempat yang terpisah Tokoh masyarakat Tapan "Abu Janar "Mantan Wali Nagari Tergabung didalam Forum Lembaga Swadaya Masyarakat lokal' mengatakan bagi masyarakat Pribumi yang sudah terlanjur berkebun di Kawasan Hutan Negara HPK pinang sabatang Tapan, perlu di data ulang karena menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, bagi perorangan tidak boleh menguasai lahan Kebun seluas-luasnya minimal 2 ataupun 4 hektar arti kata masyarakat yang sudah terlanjur memiliki dan berkebun di kawasan hutan negara.
Ditempat yang terpisah "Bapak Bustami Pasri Pemegang Tongkat komando Penghulu suku Melayu Gedang beliau sebagai Koordinator Penghulu suku 4 Tapan, Menyampaikan Hal bagi Oknum masyarakat lokal' yang memiliki Lahan didalam kawasan hutan HPK pinang sabatang, Dengan Modus Kelompok Tani Tetapi Hanya Kelompok Tani Fiktif alias Bohong Untuk mengelabui Penghulu suku 4 Tapan supaya mendapatkan legalitas dari otoritas Adat Tapan, dan ini Sudah termasuk "Golongan Mafia" ataupun menguasai lahan seluas - luasnya secara Illegal Harus di proses secara hukum sesuai dengan UU kehutanan RI.
Bustami Pasri Pemegang Otoritas Adat Tapan menyampaikan setiap ada pertemuan -+14.000 Hektar Kawasan Hutan Gambut Produktif sudah berubah Menjadi perkebunan kelapa sawit lebih dari separuh Sudah di tanami Kelapa sawit, Beliau Akan melakukan Pengajuan kepada Kementerian Kehutanan RI, di Jakarta dan Pemerintah daerah Kabupaten pesisir selatan, untuk melakukan Pembinaan kepada masyarakat yang terlanjur berkebun di dalam kawasan Hutan Negara HPK, Sebagian kawasan dijadikan Sebagai Zona Hijau dan sebagian untuk ekonomi kerakyatan Untuk kesejahteraan masyarakat Ex Pancung soal.
-Reporter/Pers GPN Sabang News Oleh Kabiro : MJ Eric Karno
-Sumber/Rilis/Photo : Tim YF
-RedaksiNasional : GajahPutihNews.com
0 Komentar