ACEH: NEGERI KAYA, MIRIS “RAKYAT DALAM GARIS KEMISKINAN”

Kondisi rakyat saat ini baik di pesisir maupun dalam area eksplorasi alam pada saat ini

Editorial redaksi 

Oleh: Junaidi Ulka 

ACEH: NEGERI KAYA, MIRIS “RAKYAT DALAM GARIS KEMISKINAN”

“Aceh Loen Sayang, Aceh Loen Malang.” Ungkapan itu telah lama hidup di tengah masyarakat Aceh. Ia bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan refleksi atas sebuah paradoks yang belum sepenuhnya terpecahkan: sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki sejarah peradaban besar, serta memperoleh status otonomi khusus, tetapi masih menghadapi tantangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.

Dalam lintasan sejarah, Kesultanan Aceh Darussalam pernah berdiri sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Aceh menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Eropa melalui Selat Malaka. Kejayaan tersebut menunjukkan bahwa Aceh sejak dahulu memiliki posisi strategis dalam percaturan ekonomi dunia.

Memasuki era modern, kekayaan Aceh semakin nyata melalui sektor minyak dan gas bumi.

Lapangan Arun pernah menjadi salah satu produsen gas alam cair terbesar di dunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kini, harapan baru kembali muncul melalui pengembangan potensi migas di Blok Andaman yang diperkirakan menyimpan cadangan gas dalam jumlah besar. Selain itu, Aceh juga memiliki potensi mineral seperti emas, tembaga, serta kekayaan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan pariwisata yang belum sepenuhnya dioptimalkan.

Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Data resmi pemerintah masih menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh berada di atas rata-rata nasional. Di berbagai wilayah, masyarakat masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja, rendahnya nilai tambah hasil sumber daya alam, serta ketimpangan pembangunan antardaerah.

Kondisi ini mengingatkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak otomatis menghadirkan kemakmuran. Banyak negara dan daerah di dunia mengalami fenomena resource curse, yakni ketika kekayaan alam justru tidak menghasilkan kesejahteraan karena lemahnya tata kelola, rendahnya transparansi, minimnya hilirisasi industri, dan belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia.

Padahal, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Amanat konstitusi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata apalagi adanya persekongkolan.

Aceh juga memiliki modal besar berupa sumber daya manusia. Banyak putra-putri Aceh yang menjadi profesor, peneliti, pakar energi, ekonom, ahli hukum, teknokrat, maupun profesional di tingkat nasional dan internasional. Potensi intelektual tersebut merupakan aset strategis yang semestinya lebih banyak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, tantangan lingkungan juga tidak dapat diabaikan. Banjir yang berulang di sejumlah daerah, kerusakan daerah aliran sungai, degradasi hutan, hingga dampak perubahan iklim harus menjadi perhatian serius. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan karena keduanya merupakan fondasi bagi kesejahteraan jangka panjang.

Lebih dari dua dekade pasca tsunami dan perdamaian Aceh, masyarakat tentu berharap momentum pembangunan memasuki babak baru. Dana Otonomi Khusus yang telah dikucurkan selama bertahun-tahun seharusnya mampu mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Evaluasi yang objektif dan transparan terhadap efektivitas berbagai program pembangunan menjadi kebutuhan agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tajuk ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Sebaliknya, ini merupakan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kekayaan Aceh sebagai amanah yang harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, ulama, tokoh adat, media massa, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal masa depan Aceh.

Aceh tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang berintegritas, kepastian hukum bagi investasi yang sehat, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, hilirisasi industri, penguatan ekonomi rakyat, serta keberanian melakukan reformasi tata kelola pemerintahan.

Sejarah telah membuktikan bahwa Aceh pernah menjadi negeri yang disegani dunia. Kini, tantangan generasi penerus bukan lagi membanggakan kejayaan masa lalu, melainkan mewujudkan kejayaan baru yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat melalui pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sudah saatnya ungkapan “Aceh Loen Sayang, Aceh Loen Malang” tidak lagi menjadi simbol kekecewaan, melainkan berubah menjadi tekad bersama untuk membangun Aceh yang maju, bersih, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyatnya. 

“Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukanlah seberapa besar kekayaan alam yang dimiliki, melainkan seberapa besar kekayaan itu mampu meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di atasnya.”