INDONESIA DI UJUNG KESABARAN PUBLIK

 Media: Gajahputihnews.com
Jum'at, 5 Juni 2026
Editor: Junaidi Ulka 

OPINI

INDONESIA DI UJUNG KESABARAN PUBLIK

“Ketika Korupsi, Krisis Kepercayaan, dan Ketidakadilan Mulai Bertemu” 

Oleh : Teuku Muhammad Jamil 

“Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK)”

“Sejarah tidak pernah runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan ketika para pemimpin menganggap peringatan sebagai gangguan dan kritik sebagai ancaman.”

Awal Juni 2026 menghadirkan sejumlah peristiwa yang layak dibaca lebih dalam daripada sekadar deretan berita harian.Berbagai perkembangan yang muncul, baik di tingkat nasional maupun daerah, sesungguhnya sedang memperlihatkan hubungan yang saling terkait antara tata kelola pemerintahan, stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan rasa keadilan politik. Ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan kehidupan berbangsa hari ini.

Mungkin belum tampak sebagai krisis besar. Belum ada kepanikan di jalan-jalan. Belum ada gejolak politik yang mengguncang pusat kekuasaan. 

Namun berbagai peristiwa yang muncul dalam beberapa pekan terakhir sesungguhnya sedang mengirimkan pesan yang sama: terdapat retakan yang mulai terlihat pada fondasi kepercayaan publik terhadap negara.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), berbagai polemik mengenai transparansi pejabat publik, melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat, hingga tuntutan Aceh terkait keadilan pengelolaan sumber daya gas Andaman bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.

Masing-masing tampak berbeda. Namun ketika dirangkai dalam satu bingkai besar, semuanya bermuara pada satu persoalan mendasar: 

“rakyat mulai mempertanyakan apakah negara masih bekerja untuk kepentingan mereka.”

Dan ketika pertanyaan seperti itu mulai muncul secara luas, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar popularitas pemerintah, melainkan legitimasi moral kekuasaan itu sendiri.

Korupsi dan Gejala Pembusukan Institusi

Kasus yang terjadi di Badan Gizi Nasional bukan sekadar persoalan hukum. Ia merupakan refleksi dari tantangan tata kelola pemerintahan yang sedang dihadapi Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut masa depan generasi bangsa. 

Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya, publik tidak hanya mempertanyakan perilaku individu, tetapi juga efektivitas sistem pengawasan negara.

Dalam perspektif Samuel P. Huntington, kondisi seperti ini dapat menjadi gejala political decay atau pembusukan politik, yaitu ketika kapasitas institusi negara tidak lagi mampu mengimbangi dinamika kekuasaan yang berkembang di dalamnya.

Pertanyaan masyarakat sebenarnya sangat sederhana.

• Mengapa penyimpangan sering diketahui setelah kerugian terjadi?
• Mengapa pengawasan lebih banyak bersifat reaktif daripada preventif?
• Mengapa berbagai kasus besar hampir selalu terungkap setelah pergantian kekuasaan atau pergantian jabatan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik. Ia merupakan indikator adanya kegelisahan publik terhadap kualitas tata kelola negara.

Apabila persoalan ini terus berulang, maka yang mengalami kerusakan bukan hanya individu atau lembaga tertentu, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan itu sendiri.

Ketika Kepercayaan Menjadi Barang Langka

Dalam teori sosial-politik Francis Fukuyama, kepercayaan (trust) merupakan modal sosial paling penting dalam pembangunan bangsa.

Negara yang kuat tidak semata-mata ditopang oleh besarnya anggaran, luasnya birokrasi, atau kuatnya aparat keamanan. Negara yang kuat berdiri di atas legitimasi publik.

Persoalannya, kepercayaan adalah aset yang sangat mahal. Ia membutuhkan waktu panjang untuk dibangun, tetapi dapat runtuh hanya dalam hitungan hari.

Hari ini masyarakat menyaksikan berbagai kontroversi mengenai transparansi kekayaan pejabat, akuntabilitas penggunaan anggaran publik, hingga berbagai polemik yang muncul di sejumlah lembaga negara maupun daerah.

Ketika fenomena tersebut terus berulang, yang sesungguhnya sedang tergerus bukan hanya citra lembaga, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Padahal tanpa kepercayaan, demokrasi perlahan berubah menjadi arena kecurigaan yang tidak pernah berakhir.

Alarm Ekonomi yang Tidak Boleh Diremehkan

Di tengah persoalan tata kelola tersebut, ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. Walaupun kondisi ekonomi saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis 1998, sejarah mengajarkan bahwa stabilitas ekonomi dan stabilitas politik memiliki hubungan yang sangat erat.

Kita masih mengingat bagaimana krisis moneter pada akhir 1990-an tidak hanya mengguncang pasar, tetapi juga mengguncang legitimasi politik nasional.

Tentu tidak tepat menyamakan kondisi hari ini dengan masa tersebut. Namun mengabaikan tanda-tanda peringatan juga merupakan kesalahan yang tidak kalah berbahaya.

Ekonomi bukan sekadar angka statistik.

Ekonomi adalah persepsi.

Ekonomi adalah harapan.

Dan ekonomi adalah keyakinan masyarakat terhadap masa depan.

Ketika harapan mulai menurun, maka stabilitas sosial dan politik akan ikut terpengaruh.

Karena itu, pemerintah perlu merespons situasi ini dengan kebijakan yang mampu menenangkan pasar, memperkuat kepercayaan investor, serta menjaga daya beli masyarakat.

Kepemimpinan ekonomi membutuhkan ketenangan, bukan kepanikan; membutuhkan strategi, bukan sekadar retorika.

Aceh, Andaman, dan Politik Keadilan

Dalam konteks Aceh, isu pengelolaan gas Andaman memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar proyek investasi.

Bagi masyarakat Aceh, persoalan ini berkaitan dengan keadilan historis, distribusi manfaat sumber daya alam, serta penghormatan terhadap semangat perdamaian yang dibangun pasca-MoU Helsinki 2005.

Aceh memiliki pengalaman panjang dalam relasi pusat dan daerah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam harus dibangun di atas prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi.

Pemerintah pusat perlu memahami bahwa stabilitas politik Aceh tidak hanya ditentukan oleh keamanan, tetapi juga oleh rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.

“Sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi sering kali menjadi sumber ketegangan politik yang berkepanjangan.”

Karena itu, suara yang disampaikan Aceh terkait Andaman semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi keadilan.

Elite Berkuasa, Rakyat Bertahan

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Indonesia menghadapi paradoks yang semakin nyata. Semakin tinggi gedung kekuasaan dibangun, semakin jauh pula jaraknya dengan denyut kehidupan rakyat.

Elite politik sibuk menghitung koalisi.

• Rakyat sibuk menghitung harga beras.
• Elite sibuk membicarakan distribusi jabatan.
• Rakyat sibuk mencari pekerjaan.
• Elite sibuk mempertahankan kekuasaan.
• Rakyat sibuk mempertahankan kehidupan.

“Inilah jarak psikologis yang paling berbahaya dalam sebuah negara demokrasi.”

Bukan jarak geografis antara Jakarta dan daerah, melainkan jarak batin antara penguasa dan rakyat yang mereka wakili. Ketika rakyat merasa tidak lagi didengar, kepercayaan berubah menjadi kekecewaan.

Ketika kekecewaan dibiarkan menumpuk, ia berubah menjadi kemarahan. Dan ketika kemarahan menemukan momentumnya, sejarah sering bergerak jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan para elite.

“Dalam filsafat politik Aristoteles, tujuan utama negara adalah mewujudkan the good life atau kehidupan yang baik bagi warga negara.”

Karena itu, ketika politik lebih banyak digunakan untuk mengurus elite daripada mengurus rakyat, maka politik kehilangan makna moralnya. Kekuasaan akhirnya hanya menjadi arena perebutan posisi, bukan instrumen untuk menciptakan kesejahteraan.

Penutup : 

Sebelum Kesabaran Publik Menjadi Gelombang

Indonesia belum berada di ambang kehancuran. Namun bangsa ini sedang memasuki fase yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai masa pengujian legitimasi.

Korupsi yang terus berulang, tekanan ekonomi yang meningkat, ketimpangan kesejahteraan yang membesar, dan tuntutan keadilan dari daerah seperti Aceh merupakan alarm yang berbunyi hampir bersamaan.

Masalahnya bukan karena alarm itu berbunyi.

• Masalahnya adalah jika para pemegang kekuasaan memilih untuk tidak mendengarnya.
• Bangsa ini tidak kekurangan undang-undang.
• Tidak kekurangan lembaga negara.
• Tidak kekurangan pidato tentang kemajuan.

Yang mulai langka adalah keteladanan.

Yang mulai menipis adalah kepercayaan.

Dan sejarah mengajarkan bahwa ketika kepercayaan rakyat habis, tidak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menggantikannya.

Sebab negara tidak berdiri di atas gedung-gedung megah, anggaran triliunan rupiah, atau kekuatan birokrasi semata. Negara berdiri di atas keyakinan rakyat bahwa keadilan masih ada.

Jika keyakinan itu hilang, maka sesungguhnya krisis telah dimulai jauh sebelum para penguasa menyadarinya.