 |
| H. Muzakir Manaf (Mualem) pada suatu kesempatan bersama Prof. Dr. TM. Jamil Media: Gajahputihnews.com Sabtu, 6 Juni 2026 |
GAS ACEH JANGAN DIBAWA PERGI LAGI : MUALLEM HARUS TEMUI PRESIDEN, WAKIL RAKYAT JANGAN HANYA JADI PENONTON
Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK)
Saya mengapresiasi langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem), yang telah menyampaikan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengembangan cadangan gas raksasa South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.
 |
| Prof. Dr. TM. Jamil |
Ini adalah momentum sejarah yang akan menentukan apakah Aceh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru atau kembali menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri.
Karena itu, Muallem tidak boleh berhenti pada pengiriman surat.
Beliau harus segera berbicara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Mengapa?
Karena dalam praktik birokrasi Indonesia, tidak sedikit persoalan strategis yang tersendat di level kementerian. Sementara keputusan-keputusan besar sering kali lahir dari komunikasi politik langsung pada tingkat kepemimpinan nasional.
“Jangan sampai surat Aceh berhenti di meja birokrasi, sementara Presiden menerima laporan bahwa semua persoalan sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.”
Aceh memiliki pengalaman panjang mengenai perbedaan antara laporan yang sampai ke pusat dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Karena itu, isu South Andaman harus dikawal langsung hingga ke meja Presiden. Apalagi, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya gas. Yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan ekonomi Aceh untuk puluhan tahun ke depan.
Dalam perspektif ekonomi politik modern, penguasaan sumber daya alam tidak lagi diukur dari berapa banyak yang diekspor, tetapi dari seberapa besar nilai tambah yang mampu diciptakan di daerah penghasil.
Teori Resource Nationalism menegaskan bahwa daerah penghasil harus memperoleh manfaat maksimal dari eksploitasi sumber daya alamnya.
Sementara pendekatan Local Content Policy yang diterapkan banyak negara maju menempatkan industri lokal, tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan hilirisasi sebagai syarat utama pengelolaan sumber daya alam.
Norwegia tidak menjadi negara kaya karena menjual minyak mentah. *Qatar* tidak menjadi negara maju karena menjual gas begitu saja. Mereka maju karena membangun industri di atas sumber daya yang mereka miliki.
Aceh harus belajar dari pengalaman tersebut.
Karena itu, permintaan agar gas South Andaman diproses dan dihilirisasi di Aceh bukanlah tuntutan berlebihan. Itu adalah tuntutan yang rasional, modern, dan sejalan dengan arah pembangunan ekonomi dunia saat ini.
Jika gas South Andaman langsung dialirkan keluar Aceh tanpa proses hilirisasi, maka yang hilang bukan hanya potensi pendapatan daerah. Yang hilang adalah ribuan lapangan kerja bagi putra-putri Aceh.
Yang hilang adalah peluang lahirnya industri petrokimia. Yang hilang adalah peluang berkembangnya sektor pupuk, pembangkit listrik, logistik, jasa teknik, pendidikan vokasi, pelabuhan, perkapalan, hingga ribuan UMKM yang seharusnya tumbuh mengikuti proyek energi raksasa tersebut.
Dalam ilmu ekonomi pembangunan, kondisi seperti ini dikenal sebagai opportunity loss atau kehilangan peluang ekonomi. Nilainya bisa jauh lebih besar daripada sekadar angka bagi hasil yang diterima pemerintah daerah.
Aceh pernah mengalami pengalaman pahit seperti ini. Sumber daya alam diambil. Kekayaan alam keluar dari Aceh. Tetapi kesejahteraan rakyat tidak tumbuh sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan. Jangan ulangi kesalahan sejarah yang sama.
Jangan biarkan Aceh kembali menjadi lokasi pengeboran semata. Aceh harus menjadi pusat hilirisasi. Aceh harus menjadi pusat industri. Aceh harus menjadi pusat penciptaan lapangan kerja.
Dan Aceh harus menjadi penerima manfaat utama dari sumber daya yang berada di wilayahnya sendiri.
Yang juga mengundang pertanyaan publik adalah sikap para wakil rakyat Aceh.
Mengapa publik belum mendengar tekanan politik yang kuat dari mereka? Bukankah mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh? Bukankah mereka dipilih untuk mengawal setiap kebijakan strategis yang menyangkut masa depan daerah?
Ini bukan saatnya diam. Ini bukan saatnya sibuk dengan agenda politik masing-masing. Ini bukan saatnya hanya memikirkan jabatan, keluarga, kelompok, atau kepentingan partai.
Ini adalah saatnya menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka benar-benar wakil rakyat. Sangat memalukan apabila para wakil rakyat hanya menjadi penonton dalam salah satu pertaruhan ekonomi terbesar yang pernah dihadapi Aceh sejak era Arun.
Sejarah akan mencatat siapa yang berdiri membela kepentingan Aceh dan siapa yang memilih diam.
Karena itu saya mengajak seluruh elemen politik Aceh, mulai dari Pemerintah Aceh, DPRA, DPR RI, DPD RI, akademisi, pengusaha, mahasiswa, hingga masyarakat sipil untuk bersatu mengawal isu ini.
Jangan biarkan Muallem berjalan sendirian. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), juga harus tampil di garis depan perjuangan ini. Seluruh kekuatan politik Aceh harus bergerak dalam satu barisan.
Aceh tidak boleh kalah dalam pertarungan kepentingan ini. Hari ini yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar gas.
Yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan ekonomi Aceh selama 30 hingga 50 tahun ke depan.
Jika momentum ini berhasil dikawal, maka South Andaman dapat menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh. Tetapi jika gagal diperjuangkan, maka generasi mendatang akan kembali bertanya :
“Mengapa ketika gas raksasa ditemukan di Aceh, rakyat Aceh lagi-lagi hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri?”
Banda Aceh, 6 Juni 2026
Social Header
Berita
Cari Blog Ini
Laporkan Penyalahgunaan
Kontributor