Apresiasi Masyarakat terhadap Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penegakan Syariat Islam yang Berkeadilan

Gambar ini merupakan Ilustrasi sebuah proses penindakan oleh pemerintah kota Banda Aceh bersama satuan perangkat kerjanya (Satpol PP-WH dan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)

Redaksi Media: Gajahputihnews.com

Senin, 1 Juni 2026

Apresiasi Masyarakat terhadap Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penegakan Syariat Islam yang Berkeadilan

GPNEWS | BANDA ACEH — Sejumlah tokoh masyarakat yang ditemui di berbagai wilayah Kota Banda Aceh menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan Syariat Islam secara konsisten, tegas, dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal.

Menurut mereka, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespons persoalan sosial dan pelanggaran Syariat Islam menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum serta menjawab harapan masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Pandangan tersebut mengemuka di tengah perhatian publik terhadap penanganan kasus dugaan pelanggaran Syariat Islam yang melibatkan seorang oknum ajudan pimpinan DPRA. 

Meski terdapat beragam opini yang berkembang di masyarakat, proses hukum dinilai tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui berbagai pernyataan resmi juga menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa tindakan cepat pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial merupakan bukti kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Penegakan Syariat Islam harus dipandang sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan moralitas masyarakat, bukan sekadar agenda formal pemerintahan.”

Masyarakat menilai komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa penerapan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, maupun status sosial seseorang.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan ruang kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara objektif serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai opini yang belum tentu sesuai dengan fakta.

Selain memberikan apresiasi kepada pemerintah kota, sejumlah tokoh masyarakat dan kalangan intelektual juga menyampaikan penghargaan kepada Muhammad Rizal beserta seluruh personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang selama ini berada di garis terdepan dalam mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Berbagai operasi penertiban yang dilakukan terhadap praktik perjudian, konsumsi minuman keras (khamar), serta bentuk pelanggaran Syariat Islam lainnya dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga marwah daerah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan ketentuan hukum yang berlaku di Aceh.

“Satpol PP dan WH memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan aturan yang berlaku dijalankan secara konsisten. Keberanian aparat dalam menindak pelanggaran menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa adanya perlakuan istimewa kepada pihak mana pun.”

Masyarakat juga menilai bahwa seluruh warga yang tinggal di Banda Aceh, baik penduduk setempat maupun pendatang, memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi peraturan daerah serta ketentuan Syariat Islam yang berlaku. 

Di sisi lain, publik juga menaruh harapan agar pemerintah kota dapat terus menjaga konsistensi dalam penegakan hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetap terpelihara.

Konsistensi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif.

Penegakan Syariat Islam yang berkelanjutan tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan moral dan karakter generasi muda di masa depan.

“Upaya memberantas perjudian, khamar, dan berbagai bentuk kemaksiatan merupakan langkah nyata dalam menjaga karakter serta masa depan masyarakat Banda Aceh.”

Ke depan, masyarakat berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak Syariat Islam, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga dapat terus diperkuat. 

Dengan demikian, Banda Aceh diharapkan mampu menjadi contoh daerah yang mengimplementasikan nilai-nilai Syariat Islam secara bijaksana, humanis, dan berkeadilan hingga ke tingkat gampong dan lingkungan masyarakat.

Landasan Hukum dan Referensi

Penegakan Syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam.
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai pelanggaran dan sanksi dalam hukum pidana Islam di Aceh.
3. Wilayatul Hisbah Aceh sebagai unsur pelaksana pengawasan dan penegakan Syariat Islam bersama Satpol PP.

Dalam perspektif akademik, penegakan hukum yang efektif harus memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Sementara itu, konsep equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga menjadi prinsip penting dalam sistem hukum modern, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan publik di daerah.