Partai Gelora Aceh Desak Percepatan Serapan Anggaran Bencana: “Rakyat Butuh Aksi Nyata, Bukan Prosedur Berlarut”
MEDIAGAJAHPUTIHNEWS.COM
WILAYAH SABANG (PULAU WEH-ACEH)
REDAKSIGPN-NEWS-DAERAH
GPN NEWS || 24 Mei 2026 || BANDA ACEH — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh melontarkan kritik tajam terhadap lambatnya realisasi anggaran penanggulangan bencana di Aceh yang dinilai dapat memperlambat proses pemulihan masyarakat pascabencana di berbagai daerah.
Sorotan tersebut muncul menyusul perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap rendahnya serapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh hingga awal Mei 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama pemerintah daerah, realisasi TKD di Aceh baru mencapai 43,14 persen atau sekitar Rp11,56 triliun dari total Rp26,80 triliun.
Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh, Dicky Saputra, menegaskan bahwa dalam situasi darurat dan pemulihan pascabencana, pemerintah dituntut bergerak cepat, responsif, dan berpihak penuh kepada kebutuhan rakyat.
“Dalam kondisi darurat dan pascabencana, anggaran bukan untuk disimpan, tetapi harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lambatnya serapan anggaran adalah bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat,” tegas Dicky Saputra.
Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak bencana, terutama dalam pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur publik, normalisasi sungai, mitigasi bencana lanjutan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat kecil yang masih berjuang bangkit.
DPW Partai Gelora Aceh menilai pola birokrasi yang lamban dan terlalu berhati-hati tanpa langkah konkret justru menjadi hambatan di tengah kondisi yang membutuhkan percepatan penanganan. Dalam keadaan darurat, kata Dicky, pemerintah tidak boleh hanya menunggu proses administratif berjalan tanpa kepastian.
Partai Gelora Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota agar segera melakukan percepatan realisasi anggaran sebelum memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, Partai Gelora Aceh meminta penguatan koordinasi dengan lembaga pengawasan seperti LKPP dan BPKP agar proses pengadaan dan pelaksanaan program penanganan bencana tidak terhambat oleh persoalan birokrasi.
Tidak hanya itu, DPW Partai Gelora Aceh turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap alokasi dana hibah yang dianggap tidak tepat sasaran, khususnya hibah kepada instansi vertikal yang telah memiliki sumber pembiayaan dari APBN.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Jangan sampai ada pemborosan di tengah masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan pascabencana,” ujarnya.
Partai Gelora Aceh menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat dan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan transparan.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat membutuhkan tindakan nyata. Anggaran yang lambat sama artinya dengan keadilan yang tertunda,” tutup Dicky Saputra.
Sumber Informasi: Ketua Gelora Aceh -Dicky Aceh
-Reporter/Perss GPN Sabang News Oleh Kabiro : MJ Eric Karno
-Rilis/RedaksiDaerah : GajahPutihNews.Com
Social Header
Berita
Cari Blog Ini
Laporkan Penyalahgunaan
Kontributor