KARTINI DIKOOPTASI, PEREMPUAN DITINGGALKAN : Dari Emansipasi ke Seremoni Tanpa Nyali

By redaksi: Gajahputihnews.com
Selasa, 21 April 2026

Oleh: Dra. Tisara MS

Guru Madya pada SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

KARTINI DIKOOPTASI, PEREMPUAN DITINGGALKAN : Dari Emansipasi ke Seremoni Tanpa Nyali

SETIAP 21 April, negara tampil seolah paling progresif dalam urusan perempuan. Kebaya dipakai, panggung ditata, pidato disusun rapi. Nama Raden Ajeng Kartini diulang-ulang dengan penuh kebanggaan. Tetapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang terlalu lama disembunyikan: Kartini telah dikooptasi, dan perempuan ditinggalkan.

Kartini hari ini bukan lagi pemikir yang menggugat ketidak-adilan. Ia telah “diamankan” dijinakkan menjadi simbol budaya yang steril dari kritik. Negara tidak lagi menghadirkan Kartini sebagai ancaman terhadap struktur yang timpang, melainkan sebagai ornamen tahunan yang aman dan menyenangkan. Kartini dirayakan, tetapi gagasannya dikubur pelan-pelan. Di sinilah ironi dimulai.

Perayaan Hari Kartini telah berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ia digunakan untuk menciptakan ilusi bahwa negara telah berpihak pada perempuan. Padahal, jika kita jujur membaca realitas, yang terjadi justru sebaliknya: ketimpangan tetap dipelihara, hanya dibungkus dengan retorika pemberdayaan.

Program - program perempuan diproduksi dalam logika proyek: ada anggaran, ada kegiatan, ada laporan. Selesai. Tetapi di mana perubahan strukturalnya? Berapa banyak perempuan yang benar-benar duduk di meja pengambilan keputusan? Berapa yang memiliki kuasa, bukan sekadar dilibatkan sebagai pelengkap statistik?

Di Aceh, paradoks ini tampil tanpa tedeng aling-aling. Perempuan ditempatkan sebagai penjaga moralitas publik, tetapi tidak diberi otoritas yang setara dalam menentukan arah kebijakan. Regulasi dibuat atas nama perempuan, namun suara perempuan sendiri jarang menjadi dasar. Tubuh perempuan diatur, perilaku diawasi, tetapi hak atas pendidikan berkualitas, ekonomi yang adil, dan perlindungan dari kekerasan masih jauh dari memadai.

“Ini bukan soal budaya semata. Ini soal siapa yang berkuasa dan siapa yang terus-menerus dipinggirkan.”

Yang lebih mengkhawatirkan, institusi pendidikan ikut terjebak dalam sandiwara ini. Sekolah merayakan Kartini dengan lomba busana dan seremoni simbolik, tetapi gagal menjadikannya ruang pembebasan berpikir. Siswa diajak mengenang Kartini, tetapi tidak diajak membaca ketidakadilan yang hidup di sekitar mereka. Guru menceritakan sejarah, tetapi enggan mengaitkannya dengan realitas hari ini.

“Akibatnya, pendidikan tidak melahirkan kesadaran kritis ia hanya melestarikan romantisme.”

Padahal, jika Kartini dihadirkan secara utuh, ia adalah ancaman nyata bagi status quo. Ia mempertanyakan norma, menantang tradisi yang menindas, dan menuntut perubahan yang tidak nyaman bagi penguasa. Justru karena itulah, Kartini harus dilucuti. Negara lebih memilih Kartini yang simbolik daripada Kartini yang subversif. Maka, cukup sudah perayaan tanpa keberanian.

Hari Kartini seharusnya menjadi momentum pembongkaran bukan perayaan kosong. Pembongkaran terhadap kebijakan yang bias, terhadap budaya yang timpang, dan terhadap praktik pendidikan yang mandek. Kita tidak butuh lebih banyak seremoni. Kita butuh keberpihakan yang terukur.

Ukurannya jelas:

• berapa perempuan yang benar-benar berkuasa dalam pengambilan keputusan?
• seberapa besar akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan layak?
• seberapa serius negara melindungi perempuan dari kekerasan, bukan sekadar mengatur tubuh dan perilakunya?

Sekolah pun harus berhenti menjadi panggung estetika tahunan. Hari Kartini harus diubah menjadi ruang diskursus kritis. Siswa harus diajak memahami bahwa ketidakadilan gender bukan konsep abstrak ia nyata, dekat, dan sering kali terjadi di sekitar mereka sendiri.

Jika pola ini terus dipertahankan, maka 21 April hanyalah ritual tahunan untuk menenangkan nurani kolektif. Kartini akan terus dipuja, tetapi perempuan tetap berada di tempat yang sama: diatur, dibatasi, dan disenyapkan.

Sudah waktunya kita berhenti merayakan Kartini dengan cara yang tidak Kartini. Jika tidak, maka setiap peringatan hanyalah pengulangan ironi: kita berbicara tentang emansipasi, sambil secara sistematis memelihara ketidakadilan.

KBJ, 21 April 2026