Program Huntara tersebut merupakan bantuan yang bersumber dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Namun di lapangan, muncul dugaan praktik pungutan yang membebani warga yang sedang berjuang bangkit dari bencana.
Informasi yang dihimpun Detiksatu.com menyebutkan, dari total 185 KK penerima Huntara, sejumlah warga mengaku diminta sejumlah uang oleh seorang oknum berinisial A, yang disebut-sebut bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues.
Uang tersebut disebut sebagai “biaya tapak”, meskipun hingga kini tidak ada penjelasan resmi mengenai dasar hukum pungutan tersebut.
Temuan ini diungkap oleh Sutrisno dari Pemantau Keuangan Negara (Pemantau Keuangan Negara) bersama tim media setelah melakukan penelusuran langsung di lapangan.
Menurut Sutrisno, jika benar pungutan tersebut terjadi, maka hal itu merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan.
“Program Huntara adalah bantuan kemanusiaan bagi korban bencana. Jika masih ada pungutan terhadap masyarakat, tentu ini sangat disayangkan dan berpotensi melanggar ketentuan,” ujarnya, Kamis (02/04/2026).
Warga Sudah Susah, Masih Dibebani
Bagi warga Desa Remukut, kehidupan pascabencana belum sepenuhnya pulih. Banyak lahan pertanian rusak, aktivitas ekonomi tersendat, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
Di tengah kondisi tersebut, permintaan uang jutaan rupiah jelas menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi.
Sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa meminjam uang agar tetap bisa mendapatkan tempat tinggal sementara.
Masalah semakin rumit karena infrastruktur wilayah juga belum pulih sepenuhnya. Beberapa akses jalan dilaporkan rusak bahkan terputus.
Untuk menuju kantor camat, misalnya, warga harus memutar melewati hingga lima kecamatan lain, karena jalur utama menuju Rikit Gaib tidak dapat dilalui. Kondisi ini membuat biaya transportasi dan waktu tempuh semakin berat bagi masyarakat yang tengah berjuang memulai kembali kehidupan mereka.
Kejaksaan Turun Tangan
Menanggapi dugaan pungutan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Gayo Lues (Kejaksaan Negeri Gayo Lues) menyatakan telah mengambil langkah awal dengan meminta klarifikasi dari pihak terkait.
Kasi Intel Kejari Gayo Lues, Wahyu, SH, mengatakan pihaknya telah memanggil pihak yang diduga terlibat.
“Pada dasarnya pungutan tersebut tidak dibenarkan. Pihak terkait sudah kami undang untuk memberikan klarifikasi. Saat ini kami menunggu jawaban dari yang bersangkutan, khususnya terkait pengembalian dana yang telah dipungut dari masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, oknum berinisial A hanya menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti rapat dan belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Desakan Transparansi
PKN menilai pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera mengambil langkah tegas agar dugaan penyimpangan dalam program bantuan tidak terus terjadi.
Pengawasan terhadap program penanganan bencana dinilai harus diperketat, terlebih karena bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara yang diperuntukkan langsung bagi masyarakat terdampak.
Di tingkat nasional, perhatian juga diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar memastikan setiap program bantuan kemanusiaan benar-benar sampai kepada masyarakat tanpa pungutan dan tanpa permainan oknum.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah duka korban bencana, seharusnya negara hadir memberi perlindungan—bukan malah membuka ruang bagi praktik yang menyakiti rakyat.
Masyarakat kini menunggu transparansi, penjelasan resmi, dan tindakan tegas, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak semakin terkikis.
Reporter : Dir
Social Header
Berita
Cari Blog Ini
Laporkan Penyalahgunaan
Kontributor