MediaGajahPutihNews.Com
GPN-NEWS | BANDA ACEH — 23 Januari 2026 - Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) PT Pembangunan Aceh (PEMA) tengah melakukan langkah restrukturisasi organisasi melalui kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan dan penataan ulang struktur organisasi pada awal tahun 2026.
Berdasarkan dokumen internal perusahaan tertanggal 13 Januari 2026 yang ditandatangani Direktur Umum dan Keuangan PT PEMA, Muhammad Nur, manajemen menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah finansial yang terukur dan strategis. Fokus utama restrukturisasi ini adalah menjaga stabilitas serta kesehatan fiskal perusahaan dalam jangka panjang.
Hingga Rabu (21/1/2026), informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya 18 posisi telah terdampak kebijakan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian lanjutan guna memastikan struktur organisasi yang lebih ramping, adaptif, dan kompetitif.
Dukungan SEKBER Aceh Relawan Mualem–Dek Fadh: Momentum Pembenahan BUMD
Langkah berani PT PEMA ini mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal Sekber Relawan Mualem–Dek Fadh Aceh, Irwan Syahputra, yang akrab disapa Syech Wan. Menurutnya, pembenahan manajemen di tubuh BUMD merupakan langkah krusial agar setiap anggaran daerah benar-benar menghasilkan output yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami memandang kebijakan ini sebagai momentum transformasi. Perusahaan daerah harus diisi oleh sumber daya manusia yang berintegritas, beretos kerja tinggi, dan memiliki dedikasi kuat. Mengistirahatkan personalia yang kurang produktif adalah langkah logis agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia,” ujar Syech Wan.
Menyelaraskan Semangat Baru Aceh
Lebih lanjut, Syech Wan menekankan bahwa penyegaran di tingkat operasional PT PEMA sangat penting untuk mengakselerasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem–Dek Fadh. Ia menilai keberhasilan program strategis pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di garda terdepan BUMD.
“Ini bukan sekadar pengurangan atau pergantian tenaga kerja, melainkan upaya memutus hambatan birokrasi internal. Kita membutuhkan energi baru dengan semangat baru yang sejalan dengan visi kepemimpinan saat ini. Perubahan ini adalah syarat mutlak untuk mewujudkan Aceh Carong, Agama Geu Kong, Belanja Beuna,” pungkasnya.
~Pers GPN Sabang News Oleh Kabiro -Eric Karno
~Sumber -Irwansyah Aceh
Social Header
Kontributor