Muarabatu, Aceh Utara,gajahputihnews.com-Polemik terkait dicaploknya empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil oleh Provinsi Sumatera Utara menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan Muarabatu, Kabupaten Aceh Utara, Teuku Saifuddin Alba, yang lebih dikenal dengan nama Ampon Blang.
Dalam pernyataannya kepada media, Ampon Blang menyatakan kekecewaan dan keprihatinannya atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya sembrono, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik administratif, sosial, bahkan horizontal di tengah masyarakat yang selama ini hidup dalam ketenangan.
“Saya sangat menyayangkan tindakan Mendagri yang terkesan asal-asalan dalam mencaplok empat pulau di Aceh Singkil dan memasukkannya ke dalam wilayah Sumatera Utara. Apakah beliau tidak memiliki tim yang mampu mempelajari dengan benar peta wilayah administratif Republik Indonesia? Ini bukan hal sepele. Ini menyangkut kedaulatan daerah dan harga diri rakyat Aceh,” tegas Ampon Blang dengan nada kecewa.
Empat pulau yang dimaksud, menurut informasi dari berbagai sumber, telah lama menjadi bagian dari administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan, dalam berbagai dokumen resmi, data kependudukan, dan catatan sejarah lokal, pulau-pulau tersebut jelas berada dalam yurisdiksi Pemerintah Provinsi Aceh. Oleh karena itu, pencaplokan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat Aceh: ada apa di balik semua ini?
Tuntut Klarifikasi dan Evaluasi Keputusan
Ampon Blang, yang dikenal vokal dalam memperjuangkan hak-hak sosial masyarakat di pedalaman Aceh Utara, mendesak agar Mendagri segera memberikan klarifikasi terbuka dan mengevaluasi kembali keputusan tersebut. Ia menilai, jika hal ini dibiarkan tanpa peninjauan ulang, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan antara pusat dan daerah.
“Pemerintah pusat harus ingat, Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang. Setiap keputusan yang berkaitan dengan wilayah, pemerintahan, atau sumber daya alam harus melibatkan Pemerintah Aceh. Jangan seenaknya menggambar ulang peta seolah-olah ini permainan anak-anak,” ungkapnya dengan nada serius.
Kekhawatiran Terjadinya Ketegangan Antarwarga
Lebih lanjut, Ampon Blang mengingatkan bahwa keputusan seperti ini bisa memicu gesekan di tingkat akar rumput. Masyarakat di daerah perbatasan kerap kali memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat, dan perubahan administratif tanpa sosialisasi yang memadai akan menimbulkan keresahan.
“Kami tidak ingin Aceh kembali ke masa konflik hanya karena kelalaian pemerintah pusat. Dulu, rakyat Aceh sudah cukup menderita. Kini kami ingin hidup damai, membangun daerah, dan berkontribusi bagi Indonesia. Tapi bagaimana bisa kalau pusat sendiri yang menggoyang ketenangan ini?”
Mendesak Peran Aktif Pemerintah Aceh dan DPR Aceh
Dalam kesempatan itu, Ampon Blang juga mengajak semua tokoh masyarakat, LSM, akademisi, serta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk bersatu menyuarakan penolakan atas pencaplokan ini. Menurutnya, perlawanan terhadap ketidakadilan tidak boleh hanya dilakukan oleh segelintir orang.
“Ini tugas kita bersama. Pemerintah Aceh jangan diam. DPRA harus bersuara lantang. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru sibuk bereaksi. Ini soal harga diri Aceh,” pungkasnya.
Suara dari Aceh untuk Indonesia,
Seruan keras dari Ampon Blang ini bukan sekadar bentuk protes, tapi juga pengingat bahwa pemerintah pusat harus lebih bijak dan cermat dalam membuat keputusan, apalagi yang menyangkut wilayah dan identitas suatu daerah. Di tengah semangat otonomi dan desentralisasi, peran pemerintah daerah tidak boleh dikebiri oleh keputusan sepihak dari pusat.
Akhir kata, masyarakat Aceh menunggu dengan penuh harap adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait status empat pulau tersebut. Jika tidak ada respon yang tepat, bukan tidak mungkin gejolak baru akan muncul di wilayah yang selama ini dikenal sangat menjaga adat, harga diri, dan marwahnya.
(TSA).
Social Header