 |
| Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki celah hukum lagi di pengadilan. Penegasan ini menyusul terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. |
Yusril Tegaskan Putusan MA Final, Tak Ada Jalur Hukum bagi Gibran Terkait Penyetaraan Ijazah
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki celah hukum lagi di pengadilan.
Penegasan ini menyusul terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11/2026) sore, Yusril menjelaskan bahwa putusan MA dalam perkara kasasi tersebut telah bersifat final.
Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Hal ini dikarenakan Gibran bukan merupakan pihak yang berperkara secara langsung, melainkan pihak tergugat utamanya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen).
“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril kepada wartawan.
Pertimbangan Hukum dan Status Objek Gugatan
Putusan MA ini resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan. Dalam pertimbangannya, MA merujuk pada fakta hukum baru dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Baik MK maupun MA menyatakan bahwa dokumen yang digunakan untuk menerbitkan suket tersebut, seperti certificate of attendance, hanya merupakan bukti kehadiran dan bukan dokumen kelulusan atau ijazah luar negeri yang setara SMA.
Yusril menambahkan, pembatalan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut berlaku secara ex tunc. Artinya, dokumen penyetaraan tersebut dianggap tidak sah sejak awal diterbitkan.
Dampak dari putusan ini dinilai akan memengaruhi perkara serupa yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Menurut Yusril, apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mengeksekusi putusan MA dengan mencabut dokumen tersebut, maka objek gugatan di PTUN secara otomatis hilang dan perkara dapat dihentikan.
0 Komentar