Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Presiden Prabowo, Mensesneg Luruskan Isu Penolakan
GPN NEWS | JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam diskusi tersebut, Gibran menyatakan niat untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Di dalam pembicaraan itu, memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Prasetyo juga meluruskan kabar miring yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan kepada sang Wakil Presiden.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikannya secara hukum melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Isu pengunduran diri Gibran sendiri mencuat setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Di sisi lain, MA mengabulkan gugatan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal.
Dua putusan hukum itu memicu desakan publik dan politik agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan.
Di parlemen, dinamika bergulir cepat setelah hampir 50 anggota DPR dari berbagai fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons keabsahan jabatan Gibran.
Pernyataan resmi dari Mensesneg ini pun kian mempertegas perhatian publik terhadap kelanjutan posisi Gibran dalam pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.
0 Komentar