Gayo Lues || Dana pendidikan semestinya menjadi penopang kualitas belajar, bukan justru menyisakan persoalan pertanggungjawaban. Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh atas pengelolaan keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 mengungkap sejumlah persoalan serius dalam realisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler.
Perjalanan dinas tanpa bukti pertanggungjawaban, pembayaran honor kepada ASN, hingga belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya menjadi temuan auditor. Total kelebihan pembayaran yang harus diproses dan dikembalikan mencapai Rp168.067.957,00. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut ketidakpatuhan sejumlah sekolah, tetapi juga memperlihatkan lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
Berdasarkan LHP BPK, anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 mencapai Rp11.694.520.250,00 dengan realisasi 100 persen. Dari jumlah itu, dana BOSP Reguler yang disalurkan kepada 137 sekolah mencapai Rp9.460.413.615,00. Namun, realisasi anggaran yang mencapai 100 persen ternyata tidak menjamin seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
BPK menemukan pembayaran perjalanan dinas pada 12 sekolah sebesar Rp48.901.500,00 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Tugas (SPT), dan laporan perjalanan dinas. Bendahara serta kepala sekolah yang dikonfirmasi mengakui bahwa pembayaran tersebut tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. Sebanyak Rp38.201.500,00 telah disetorkan ke kas daerah. Namun, masih terdapat Rp10.700.000,00 yang belum ditindaklanjuti. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, bagaimana uang negara dapat dibayarkan untuk perjalanan dinas tanpa dokumen yang membuktikan pelaksanaan dan tujuan kegiatan.
Dalam pengelolaan keuangan negara, bukti bukan sekadar pelengkap administrasi. Bukti merupakan dasar untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Persoalan berikutnya menyangkut pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN pada 13 sekolah. BPK menemukan pembayaran honor Panitia ANBK, Pengelola BOSP, Remedial, serta Pembina Ekstrakurikuler kepada penerima yang diketahui berstatus ASN berdasarkan penelusuran data Dapodik.
Total pembayaran sepanjang 2025 mencapai Rp193.614.400,00. Dari jumlah tersebut, Rp96.775.750,00 telah disetorkan ke kas daerah, sementara Rp96.838.650,00 masih belum ditindaklanjuti. Ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 telah mengatur persyaratan pembayaran honor dari dana BOSP, termasuk ketentuan bahwa guru penerima honor harus berstatus bukan ASN.
Temuan ini memperlihatkan bahwa aturan penggunaan dana pendidikan bukan sekadar formalitas. Ketika pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dapat terjadi di 13 sekolah, pengawasan dari Dinas Pendidikan patut dipertanyakan. Apakah proses verifikasi penerima honor telah dilakukan secara serius. Ataukah pengawasan hanya berjalan di atas kertas, sementara pencairan anggaran tetap berlangsung.
BPK juga menemukan pertanggungjawaban belanja BOSP Reguler pada 15 sekolah sebesar Rp154.643.347,00 yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Temuan tersebut diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik pekerjaan, konfirmasi kepada supplier atau toko, serta keterangan kepala sekolah dan bendahara. Dari jumlah tersebut, Rp94.114.040,00 telah disetorkan ke kas daerah. Sementara Rp60.529.307,00 masih belum ditindaklanjuti.
Kepala sekolah dan bendahara terkait menyebut persoalan tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidaktelitian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta ketidaktahuan terhadap Standar Biaya Umum (SBU). Namun, alasan kelalaian dan ketidaktahuan tidak boleh menjadi tameng untuk menormalisasi kesalahan dalam pengelolaan uang negara.
Dana pendidikan menuntut tanggung jawab yang serius. Apabila laporan belanja tidak sesuai kondisi sebenarnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban administrasi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran sekolah. BPK secara jelas menyebut Kepala Dinas Pendidikan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana BOSP Reguler pada satuan pendidikan.
Tim Pengelola BOSP Reguler juga dinilai tidak melakukan pembinaan sesuai ketentuan, sedangkan kepala sekolah dan bendahara terkait tidak memedomani petunjuk teknis dalam pengelolaan belanja. Pengawasan terhadap ratusan sekolah tidak cukup hanya melalui laporan rutin dan dokumen yang tersusun rapi. Pengawasan harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar sesuai aturan dan kondisi di lapangan.
Jika perjalanan dinas tanpa bukti, pembayaran honor kepada ASN, dan belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya ditemukan dalam pemeriksaan, maka pembenahan tidak boleh berhenti pada kepala sekolah dan bendahara. Kepala Dinas Pendidikan sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengawasan harus memastikan sistem pembinaan, verifikasi, dan pengendalian berjalan efektif. Jangan sampai kesalahan berulang di tingkat sekolah menjadi bukti bahwa pengawasan dinas hanya sebatas formalitas.
BPK merekomendasikan Bupati Gayo Lues agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp168.067.957,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah untuk selanjutnya disetor ke kas negara oleh Bendahara Umum Daerah. Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan tindak lanjut sesuai aturan.
Namun, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan sependapat. Publik membutuhkan bukti nyata,pengembalian uang, penyelesaian seluruh rekomendasi, evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta perbaikan sistem pengawasan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Anggaran pendidikan tidak boleh hanya terlihat habis terserap, tetapi harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Realisasi 100 persen bukan prestasi apabila di baliknya masih ditemukan pembayaran tanpa bukti, honor yang tidak sesuai ketentuan, dan belanja yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.Dinas Pendidikan Gayo Lues harus menjawab persoalan ini secara terbuka. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
( DIR )
0 Komentar