Dalam refleksinya bertajuk “81 Tahun Peristiwa 10 November 1945: Melawan Korupsi, Menyingkap Kabut Ketertutupan Informasi”, Patar menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada peringatan sejarah semata. Semangat pengorbanan para pejuang harus diwujudkan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, 81 tahun setelah pertempuran heroik di Surabaya, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, terutama persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya keterbukaan informasi.
“Para pahlawan berjuang agar rakyat Indonesia dapat hidup merdeka, adil, dan makmur. Karena itu, setiap tindakan korupsi sesungguhnya menggerogoti tujuan perjuangan mereka,” tegas Patar dalam refleksinya.
Ia menjelaskan, praktik korupsi bukan sekadar persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penyimpangan anggaran pendidikan dapat merampas kesempatan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara korupsi anggaran kesehatan dapat mengancam pelayanan dan keselamatan masyarakat.
Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan tidak sesuai kualitas demi keuntungan pribadi. Pada akhirnya, masyarakat yang harus menanggung dampak kerusakan dan biaya perbaikan.
Ketertutupan Informasi Membuka Celah Korupsi
Patar juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai instrumen utama dalam mencegah dan mengungkap dugaan penyimpangan anggaran negara.
Menurutnya, masyarakat tidak akan mampu menjalankan pengawasan secara maksimal apabila dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, serta laporan pertanggungjawaban badan publik sulit diakses.
Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat menilai kewajaran suatu proyek apabila dokumen anggarannya tidak terbuka, serta bagaimana rakyat dapat membandingkan nilai anggaran dengan hasil pekerjaan apabila informasi pelaksanaannya tertutup.
Karena itu, badan publik diminta tidak memandang permohonan informasi sebagai gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sebaliknya, permohonan informasi harus dipandang sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap penggunaan uang negara.
“Keterbukaan informasi merupakan kebutuhan dasar dalam pengawasan publik. Informasi memungkinkan rakyat membedakan janji dengan pelaksanaan, membandingkan anggaran dengan hasil pekerjaan, serta menyampaikan laporan berdasarkan bukti,” ungkapnya.
PKN Soroti Pelayanan Sengketa Informasi
Dalam refleksinya, Patar turut menyinggung pengalaman PKN dalam mengajukan permohonan informasi dan menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.
Ia menyampaikan kritik terhadap penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat maupun sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta dan Banten.
Menurutnya, lembaga penyelesaian sengketa informasi harus menjalankan mandat secara profesional, adil, transparan, dan memberikan pelayanan yang bermartabat kepada masyarakat.
Patar menegaskan bahwa setiap perkara memiliki fakta dan persyaratan masing-masing. Oleh sebab itu, kritik terhadap proses penyelesaian sengketa harus didasarkan pada dokumen, jalannya pemeriksaan, serta pertimbangan putusan yang dapat diuji.
Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat yang memperjuangkan hak atas informasi publik harus mendapatkan perlakuan yang adil.
Persyaratan administrasi, katanya, perlu diterapkan secara proporsional dan disertai penjelasan yang jelas agar masyarakat memahami alasan suatu permohonan diterima, ditolak, atau diputuskan.
Serukan Gerakan Cari, Temukan, Laporkan
Dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara, PKN mengusung semboyan “Cari – Temukan – Laporkan.”
Patar menjelaskan bahwa semboyan tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk berani mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, menemukan fakta melalui pemeriksaan yang teliti, serta melaporkan dugaan penyimpangan melalui jalur hukum yang sah.
Ia juga mengingatkan agar pengawasan publik tetap mengedepankan ketepatan dan tanggung jawab. Setiap dugaan harus diuji, setiap tuduhan harus didukung bukti, serta setiap pihak berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang adil.
PKN meyakini bahwa pengawasan masyarakat harus dibangun di atas empat prinsip utama:
Data adalah Bukti.
Fakta adalah Kekuatan.
Hukum adalah Jalan.
Keadilan adalah Tujuan.
Hari Pahlawan Harus Menjadi Momentum Perubahan
Menutup refleksinya, Patar mengajak pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, pengusaha, serta seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan kejujuran dan tanggung jawab.
Ia menilai bahwa menghormati jasa para pahlawan tidak cukup hanya dengan upacara dan penghormatan simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian menjaga uang negara, membela hak masyarakat, menolak suap, serta memastikan kekuasaan dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban.
“Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: anak-anak dapat belajar dengan layak, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, petani memiliki kepastian atas haknya, dan warga dapat mencari keadilan tanpa kehilangan martabat,” ujarnya.
Patar berharap peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi dan membangun budaya keterbukaan informasi.
“Para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan. Tugas kita adalah menjaganya dengan keberanian dan tanggung jawab,” tutup Patar Sihotang.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Patar Sihotang, S.H., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
0 Komentar