OPINI: Menggugat Skandal Penyadapan LIMS, Ujian Transparansi Polri di Era Prabowo

𝐆𝐚𝐣𝐚𝐡𝐩𝐮𝐭𝐢𝐡𝐧𝐞𝐰𝐬.𝐜𝐨𝐦 

𝐒𝐚𝐛𝐭𝐮, 𝟕 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔

𝐎𝐥𝐞𝐡: 𝐉𝐮𝐧𝐚𝐢𝐝𝐢 𝐘𝐮𝐬𝐮𝐟 (𝐒𝐞𝐤𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐃𝐏𝐃 𝐋𝐒𝐌 𝐊𝐏𝐊-𝐑𝐈 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐀𝐜𝐞𝐡)

OPINI: Menggugat Skandal Penyadapan LIMS, Ujian Transparansi Polri di Era Prabowo

Kasus dugaan penyadapan ilegal menggunakan server Lawful Interception Management System (LIMS) yang kini diusut tuntas oleh Bareskrim Polri bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Bagi kami di jajaran Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia (DPD LSM KPK-RI) Provinsi Aceh, skandal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya ini adalah sebuah ancaman nyata terhadap fondasi demokrasi, supremasi hukum, dan hak privasi warga negara.

Jika sistem interseptor negara sekelas LIMS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan luar biasa (seperti korupsi dan terorisme) justru disalahgunakan secara non-prosedural untuk memata-matai ribuan target sipil, maka kita sedang menghadapi krisis kepercayaan yang sangat akut terhadap institusi penegak hukum.

Dukungan Penuh Ketua DPD LSM KPK-RI Aceh

Menyikapi kegaduhan nasional ini, Ketua DPD LSM KPK-RI Provinsi Aceh, AKBP (Purn) H. Teuku Hasbi AR, SH, memberikan atensi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil oleh Bareskrim Polri.

Sebagai seorang purnawirawan perwira menengah kepolisian, beliau memahami betul bagaimana sistem dan mekanisme intelijen serta penyadapan di tubuh Korps Bhayangkara seharusnya berjalan.

“Secara regulasi dan etika profesi, tindakan memasukkan ribuan nomor ke server LIMS tanpa adanya dasar hukum yang sah, seperti Laporan Polisi (LP) atau Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), adalah pelanggaran berat yang mencoreng institusi. Kami di DPD LSM KPK-RI Aceh mendukung penuh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum jenderal yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan kelompok tertentu,” tegas H. Teuku Hasbi AR.

Beliau menambahkan bahwa tindakan tegas tanpa pandang bulu ini sangat krusial untuk menyelamatkan marwah Polri di mata masyarakat sipil.

Komitmen DPD LSM KPK-RI: Awasi Pemanfaatan Wewenang hingga Tingkat Desa

Skandal penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi di Mabes Polri ini menjadi alarm keras bagi kami di daerah. Momentum ini menjadi titik balik bagi DPD LSM KPK-RI Provinsi Aceh untuk memperketat barisan. Kami berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja pemantauan dan investigasi secara masif terhadap jalannya roda pemerintahan.

Amanah pengawasan yang kami emban akan dikerahkan guna memastikan bahwa siapa pun mereka yang diberi mandat oleh rakyat dan negara—baik di sektor publik maupun korporasi—tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. 

Kami tidak akan menoleransi adanya indikasi praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Pengawasan ketat ini tidak hanya menyasar lembaga pemerintah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, melainkan akan dikawal secara berjenjang sampai ke tingkat paling bawah, yakni aparatur birokrasi tingkat kecamatan hingga ke tataran pemerintahan desa (gampong).

Bagi kami, kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa justru berdampak langsung pada kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana publik di setiap jengkal wilayah Aceh adalah sebuah perhatian yang serius dan tanggung masyarakat secara bersama. 

Absennya Nama Jokowi: Fakta atau Strategi?

Salah satu poin krusial yang mengemuka dari hasil investigasi awal adalah tidak ditemukannya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, keluarganya, maupun lingkaran terdekatnya dari total 6.000 nomor yang masuk daftar sadap. Sebaliknya, daftar itu didominasi oleh tokoh-tokoh kritis, aktivis hukum, akademisi, hingga pejabat internal kepolisian sendiri.

Dari kacamata analisis publik dan pengawasan sipil, absennya nama mantan presiden tersebut memicu dua kesimpulan logis. Pertama, operasi pemantauan ini diduga kuat digerakkan oleh faksi atau oknum tertentu di dalam institusi yang memiliki agenda politik spesifik untuk mengamankan pihak tertentu sembari menekan kelompok yang kritis. Kedua, ini memperlihatkan betapa rapuhnya pengawasan internal (internal oversight) di tubuh Polri, di mana server pemantauan strategis dapat diakses secara ugal-ugalan tanpa verifikasi hukum yang sah.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra bahkan secara tegas menyatakan bahwa tindakan penyadapan yang menyasar Kepala Negara dan pejabat tinggi tanpa izin ini mengarah pada tindakan makar. Pernyataan keras ini mengonfirmasi bahwa skandal LIMS bukan lagi sekadar urusan pelanggaran kode etik, melainkan ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Penghapusan Data dan Penghilangan Jejak Digital

Indikasi bahwa file log komputer dan data hasil intersepsi pada sistem LIMS sengaja dihapus pada Oktober 2026 merupakan bukti nyata adanya upaya sistematis untuk merintangi penyidikan (obstruction of justice). Keterlibatan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi bersama tersangka lainnya memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang struktural yang sangat terorganisir.

Bagi kita di daerah, khususnya di Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi, fenomena hukum yang membubung ke atas tetapi tumpul ke dalam seperti ini harus diakhiri.

Institusi kepolisian tidak boleh menjadi negara di dalam negara, di mana alat-alat intelijen negara dijadikan instrumen kekuatan personal atau kelompok untuk memetakan kekuatan politik dan membungkam suara-suara kritis masyarakat sipil.

Ujian Komitmen Presiden Prabowo

LSM KPK-RI Aceh menilai ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan memerintahkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut perkara ini tanpa ada yang ditutup-tutupi adalah langkah awal yang patut diapresiasi.

Namun, perintah saja tidak cukup. Publik hari ini menunggu hasil nyata dari Tim Khusus (Timsus) yang dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Pembuktian penegakan hukum ini harus memenuhi tiga prinsip utama:

1. Transparansi Penuh: Bareskrim harus membuka kepada publik siapa saja aktor intelektual sesungguhnya di balik penyalahgunaan server LIMS ini.

2. Akuntabilitas Aliran Dana: Perlu ditelusuri apakah ada aliran dana non-dinas atau keterlibatan pihak ketiga (sponsor politik/pengusaha) yang membiayai atau memanfaatkan hasil penyadapan ilegal ini.

3. Reformasi Regulasi Penyadapan: Kasus ini menjadi momentum mendesak bagi DPR-RI dan Pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Penyadapan (Interception Act) agar ada kontrol yudisial (judicial scrutiny) yang ketat, sehingga tidak ada lagi lembaga mana pun yang bisa menyadap warga negara secara sewenang-wenang.

Skandal 6.000 nomor ini adalah ujian terberat sekaligus pembuktian bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Jika Polri mampu membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menghukum para jenderal yang terlibat tanpa pandang bulu, maka kepercayaan publik akan pulih. 

Namun, jika pengusutan ini hanya terjadi kompromi politik di balik layar, maka penegakan hukum di Indonesia akan mencatat sejarah kelam yang sulit dimaafkan oleh rakyat. 

Kami di DPD LSM KPK-RI Aceh, di bawah kepemimpinan AKBP (Purn) H. Teuku Hasbi AR, SH, akan terus memaksimalkan  program kerja sesuai dengan prosedur hukum Ad-Art LSM KPK-RI untuk wilayah kerja Aceh untuk terus  untuk mengawal roda pemerintahan demi tegaknya keadilan, hukum dan memberi peluang sebesar- besarnya untuk keadilan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.