 |
| Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Tangkapan Layar Youtube Setpres) |
GIBRAN RESMI AJUKAN PENGUNDURAN DIRI, PRABOWO SIAPKAN DUA CALON PENGGANTI WAPRES MELALUI MEKANISME KONSTITUSI
𝐊𝐚𝐦𝐢𝐬, 𝟏𝟐 𝐍𝐨𝐩𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔 | 𝟏𝟔.29 𝐖𝐈𝐁
JAKARTA | GPN News – Dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan polemik pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024, serta perkembangan proses hukum yang sebelumnya menjadi sorotan nasional.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima secara langsung oleh pimpinan lembaga negara tersebut.
Penyerahan surat kepada MPR menjadi tahapan penting untuk menindaklanjuti permohonan pengunduran diri melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Prabowo Hormati Keputusan Gibran
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima penyampaian pengunduran diri Gibran. Dalam keterangan yang disampaikan kepada publik, Presiden menyatakan menghormati keputusan tersebut.
Prabowo juga menilai keputusan Gibran sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dalam menghadapi persoalan hukum dan polemik yang berkembang.
Sebelumnya, persoalan administrasi pendidikan Gibran menjadi perhatian setelah muncul perkembangan putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
Meski demikian, persoalan hukum tersebut harus ditempatkan sesuai substansi dan amar putusan masing-masing lembaga peradilan. Pengunduran diri tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai pengakuan atas seluruh tuduhan atau sebagai putusan hukum mengenai kesalahan seseorang.
Dengan demikian, pemberitaan mengenai persoalan tersebut harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, akurasi, serta keberimbangan informasi.
Dua Nama yang Beredar dalam Bursa Pengganti Gibran
Seiring berkembangnya proses pengunduran diri Gibran, sejumlah tokoh politik mulai diperbincangkan sebagai figur potensial untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Dua nama yang dapat dicatat dalam dinamika spekulasi politik tersebut adalah:
1. Puan Maharani
Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI sekaligus politikus PDI Perjuangan. Pengalaman legislatif dan posisinya dalam politik nasional membuat namanya masuk dalam perbincangan mengenai kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden.
2. Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. Kedekatannya dengan lingkungan politik Presiden Prabowo dan pengalamannya dalam lembaga legislatif menjadikan namanya turut diperbincangkan dalam bursa politik tersebut.
Kedua nama itu masih harus dipahami sebagai bagian dari spekulasi dan dinamika politik, bukan calon resmi yang telah diumumkan Presiden.
Hingga perkembangan pemberitaan pada Kamis (12/11/2026), belum terdapat pengumuman resmi yang menetapkan Puan Maharani maupun Sufmi Dasco Ahmad sebagai dua calon pengganti Gibran.
Karena itu, penetapan nama calon tetap harus menunggu keputusan dan pengumuman resmi Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Mekanisme Penggantian Wapres Berdasarkan UUD 1945
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan politik, dukungan partai, ataupun keputusan sepihak Presiden.
Dasar konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Ketentuan tersebut menegaskan adanya pembagian kewenangan antara Presiden dan MPR.
Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. Sementara itu, kewenangan memilih satu orang dari kedua calon tersebut berada pada MPR RI.
Dengan demikian, hak prerogatif Presiden dalam konteks ini bukanlah kewenangan untuk mengangkat Wakil Presiden secara langsung, melainkan kewenangan mengajukan dua calon untuk dipilih melalui forum MPR.
Tenggat Waktu dan Tahapan Pemilihan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan resmi MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden definitif.
Ketentuan teknis pengisian jabatan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan perubahan berikutnya.
Melalui mekanisme tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara konstitusional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menjaga Stabilitas Pemerintahan dan Kepastian Hukum
Perkembangan pengunduran diri Gibran menjadi momentum penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi Indonesia.
Di tengah dinamika politik nasional, seluruh pihak diharapkan menghormati proses konstitusional serta tidak membangun opini yang mendahului keputusan lembaga negara yang berwenang.
Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk mengajukan dua calon yang dipertimbangkan secara matang, dengan memperhatikan kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.
Di sisi lain, MPR RI harus menjalankan kewenangan pemilihan secara objektif dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.
Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Wakil Presiden harus mampu menjalankan tugas kenegaraan, menjaga persatuan bangsa, serta mendukung keberlangsungan pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2024–2029.
Publik kini menantikan langkah resmi Presiden Prabowo dan keputusan MPR RI dalam menentukan sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
0 Komentar