 |
Oleh: Teuku Muhammad Jamil Ilmuwan Politik, Akademisi dan Guru pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Syiah Kuala |
PURBAYA DICOPOT, KE MANA ARAH FISKAL DAN MONETER INDONESIA?
𝐀𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐮𝐦𝐛𝐮𝐡𝐚𝐧, 𝐃𝐢𝐬𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧 𝐀𝐏𝐁𝐍, 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐑𝐮𝐩𝐢𝐚𝐡, 𝐝𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian seorang pejabat negara. Di balik sebuah keputusan politik terdapat pesan ekonomi yang dapat dibaca oleh masyarakat, pelaku usaha, investor, lembaga pemeringkat, bahkan pasar internasional.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, pertanyaan publik tidak cukup berhenti pada: mengapa Purbaya dicopot?
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Ke mana arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia setelah ini?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena pergantian di Kementerian Keuangan terjadi tidak lama setelah perubahan kepemimpinan di Bank Indonesia. Destry Damayanti resmi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 pada 2 September 2026. Dengan demikian, dua simpul penting kebijakan ekonomi nasional fiskal dan moneter memasuki fase kepemimpinan baru. Ini bukan situasi biasa.
Karena fiskal dan moneter bukan dua ruang yang berdiri sendiri. Keduanya saling berhubungan dalam menentukan stabilitas harga, nilai tukar, pertumbuhan, investasi, daya beli dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Maka pergantian orang harus dibaca lebih jauh daripada sekadar pergantian jabatan.
Purbaya Pergi, Suahasil Datang
Presiden tentu mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang dianggap paling tepat menjalankan kebijakan pemerintahannya.
Karena itu, pergantian Purbaya tidak perlu dibaca secara emosional atau personal. Yang jauh lebih penting adalah arah kebijakan setelah pergantian tersebut.
Suahasil bukan figur baru dalam pengelolaan fiskal. Ia adalah teknokrat Kementerian Keuangan yang telah lama berkecimpung dalam kebijakan ekonomi negara.
Pesan pertamanya setelah dilantik pun cukup jelas: kesehatan dan kredibilitas keuangan negara harus dijaga, sementara APBN tetap harus mampu menjalankan program prioritas pemerintah. Pesan tersebut penting.
Sebab pemerintah menghadapi dilema klasik kebijakan fiskal: bagaimana membiayai agenda pembangunan yang besar tanpa membuat kesehatan APBN kehilangan kredibilitas.
Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan dua hal sekaligus: belanja yang mampu mendorong pertumbuhan, tetapi juga disiplin yang mampu menjaga kepercayaan. Keduanya tidak mudah dipertemukan.
APBN Bukan Sekadar Angka
Dalam perdebatan publik, APBN sering kali dibicarakan sebatas defisit, utang dan belanja. Padahal APBN sesungguhnya adalah cermin dari pilihan politik negara.
Dari APBN kita dapat membaca apa yang dianggap penting oleh pemerintah.
Kesehatan berapa?
Infrastruktur berapa?
Perlindungan sosial berapa?
Subsidi berapa?
Pertahanan berapa?
Dengan demikian, APBN bukan sekadar dokumen teknokratik. Ia adalah instrumen politik pembangunan.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar berapa besar APBN, tetapi untuk apa APBN dibelanjakan dan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat.
Defisit yang digunakan untuk membiayai investasi produktif tentu berbeda dengan defisit yang digunakan untuk membiayai belanja yang tidak menghasilkan nilai tambah. Utang untuk memperkuat kapasitas ekonomi berbeda dengan utang yang hanya menambah beban generasi berikutnya. Maka ukuran kesehatan fiskal tidak cukup berhenti pada angka.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah setiap rupiah uang rakyat yang dikelola negara menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sepadan?
Inilah pertanyaan yang seharusnya terus diajukan kepada pemerintah.
Mengejar Pertumbuhan, Tetapi Jangan Menggadaikan Masa Depan
Pemerintahan Prabowo memiliki ambisi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ambisi tersebut tentu patut diapresiasi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan.
Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dikejar dengan memperbesar belanja pemerintah. Pertumbuhan yang sehat harus semakin ditopang oleh investasi, produktivitas, industrialisasi, ekspor, inovasi, kualitas sumber daya manusia dan daya saing. Jika pertumbuhan terlalu bergantung pada stimulus fiskal, maka pemerintah menghadapi dilema.
Ketika belanja meningkat, kebutuhan pembiayaan ikut meningkat. Ketika pembiayaan meningkat, tekanan terhadap defisit dan utang juga meningkat. Ketika risiko fiskal meningkat, kepercayaan pasar dapat terganggu. Ketika kepercayaan terganggu, biaya pembiayaan dapat meningkat. Di sinilah lingkaran kebijakan ekonomi harus dijaga.
Jangan sampai kita mengejar pertumbuhan hari ini dengan menggadaikan ruang fiskal generasi berikutnya.
Pembangunan yang baik bukan hanya menghasilkan pertumbuhan tinggi. Pembangunan yang baik menghasilkan pertumbuhan yang sehat, inklusif dan berkelanjutan.
Defisit di Bawah 3 Persen: Angka atau Komitmen?
Suahasil telah menegaskan pentingnya APBN yang sehat dan kredibel. Pemerintah juga kembali menekankan disiplin fiskal, termasuk batas defisit di bawah 3 persen PDB. Namun, angka 3 persen jangan hanya diperlakukan sebagai target statistik. Ia harus menjadi bagian dari disiplin fiskal yang lebih luas. Sebab APBN dapat terlihat sehat secara angka, tetapi belum tentu sehat secara struktur.
- Kita harus melihat:
- kualitas penerimaan negara;
- kualitas belanja;
- komposisi subsidi;
- beban bunga utang;
- efektivitas transfer ke daerah;
- produktivitas belanja modal;
- keberlanjutan pembiayaan;
- dan kemampuan negara meningkatkan penerimaan tanpa membebani kelompok ekonomi produktif.
Di sinilah Menteri Keuangan baru akan menghadapi pekerjaan berat. Menjaga defisit bukan berarti sekadar memangkas belanja. Menambah penerimaan juga bukan berarti sekadar menaikkan beban pajak. Yang dibutuhkan adalah reformasi fiskal yang cerdas.
Negara harus mampu memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, menutup kebocoran, memperbaiki administrasi perpajakan dan pada saat yang sama menjaga iklim investasi.
Fiskal dan Moneter: Harus Bersinergi, Bukan Saling Menundukkan
Persoalan berikutnya bahkan lebih strategis.
Bagaimana hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia?
Fiskal dan moneter ibarat dua instrumen berbeda dalam satu sistem ekonomi. Pemerintah mengelola fiskal. Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem pembayaran serta nilai rupiah. Keduanya harus berkoordinasi.
Tetapi koordinasi tidak sama dengan subordinasi. Sinergi tidak boleh berarti hilangnya independensi. Ini prinsip yang sangat penting.
Bank Indonesia membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi inflasi, nilai tukar, likuiditas, stabilitas sistem keuangan dan dinamika ekonomi global.
Pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan menjalankan mandat politiknya. Keduanya harus bertemu dalam koordinasi kebijakan.
Tetapi garis kewenangan harus tetap jelas. Sebab apabila kebijakan moneter kehilangan kredibilitas, dampaknya dapat merambat ke nilai tukar, inflasi, pasar keuangan dan kepercayaan investor.
Sebaliknya, apabila kebijakan fiskal dan moneter berjalan tanpa koordinasi, keduanya dapat saling meniadakan. Pemerintah bisa melakukan stimulus besar untuk mendorong permintaan.
Sementara bank sentral justru harus mengetatkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga.
Pertanyaannya: Apakah stimulus tersebut benar-benar menghasilkan pertumbuhan, atau justru menciptakan tekanan inflasi dan nilai tukar?
Inilah mengapa koordinasi fiskal-moneter harus semakin kuat. Namun sekali lagi: Koordinasi harus diperkuat, independensi harus dijaga.
Era Baru Bank Indonesia
Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia juga tidak boleh dilepaskan dari pembacaan terhadap arah ekonomi nasional.
Destry Damayanti kini resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031. Sebelumnya, ia merupakan Deputi Gubernur Senior BI dan sejak Juli 2026 menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara.
BI sendiri menegaskan pentingnya bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Di sinilah tantangannya.
Indonesia tidak sedang menghadapi persoalan ekonomi yang sederhana.
Ada ketidakpastian global. Ada tekanan terhadap nilai tukar. Ada dinamika harga komoditas. Ada kebutuhan mendorong pertumbuhan. Ada kebutuhan menjaga daya beli. Ada kebutuhan membiayai program prioritas pemerintah. Dan semuanya berlangsung dalam satu waktu.
Maka kebijakan moneter tidak boleh bekerja dalam ruang hampa. Tetapi kebijakan fiskal juga tidak boleh menganggap bahwa bank sentral selalu tersedia untuk mengakomodasi setiap kebutuhan pembiayaan pemerintah. Batas institusional harus jelas.
Karena kepercayaan terhadap institusi ekonomi merupakan modal yang jauh lebih mahal daripada sekadar angka pertumbuhan satu tahun.
Rupiah dan Inflasi: Rakyatlah yang Menanggung Akhirnya
Masyarakat mungkin tidak setiap hari membaca laporan APBN atau keputusan rapat kebijakan moneter. Tetapi masyarakat merasakan dampaknya.
Ketika rupiah melemah, harga barang impor dapat meningkat. Ketika inflasi naik, daya beli menurun. Ketika suku bunga tinggi, kredit menjadi mahal. Ketika investasi tertahan, lapangan kerja dapat berkurang. Artinya, kebijakan ekonomi makro pada akhirnya kembali kepada kehidupan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan PDB. Kita harus melihat apakah pertumbuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat.
Apakah pekerjaan bertambah?
Apakah harga pangan terkendali?
Apakah kelas menengah tumbuh?
Apakah kemiskinan berkurang?
Apakah ketimpangan menurun?
Inilah ukuran yang lebih substantif. Ekonomi makro harus berujung pada kesejahteraan mikro.
Jangan Sampai Politik Figur Mengalahkan Politik Institusi
Pergantian Purbaya menyampaikan satu pelajaran penting. Indonesia tidak boleh membangun sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada figur.
Menteri dapat berganti. Gubernur bank sentral dapat berganti. Kabinet dapat berganti. Bahkan Presiden pada waktunya akan berganti. Tetapi institusi ekonomi negara harus tetap berjalan.
Karena itu, yang harus dibangun adalah institutional governance, bukan sekadar personal leadership.
Menteri Keuangan harus kuat karena institusinya kuat. Bank Indonesia harus dipercaya karena independensinya kuat. Kebijakan ekonomi harus dihormati karena prosesnya kredibel. Bukan karena siapa orang yang sedang duduk di kursi tersebut. Ini penting untuk menciptakan kesinambungan kebijakan.
Sebab investor tidak hanya membutuhkan pejabat yang pintar. Investor membutuhkan kepastian aturan main. Dunia usaha tidak hanya membutuhkan pidato optimistis. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan.
Rakyat tidak hanya membutuhkan janji pertumbuhan. Rakyat membutuhkan pekerjaan, pendapatan dan harga yang terjangkau.
Purbaya Dicopot: Apa yang Harus Dijelaskan Pemerintah?
Pergantian Menteri Keuangan adalah hak prerogatif Presiden. Namun dalam negara demokrasi, publik tetap berhak mengetahui arah kebijakan setelah pergantian tersebut.
Bukan untuk mempertanyakan kewenangan Presiden. Melainkan untuk memastikan akuntabilitas kebijakan publik. Apabila pemerintah ingin memperkuat disiplin fiskal, jelaskan peta jalannya.
Jika pemerintah ingin tetap melakukan ekspansi fiskal, jelaskan sumber pembiayaannya. Jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan tinggi, jelaskan strategi produktivitasnya. Jika pemerintah ingin memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, jelaskan batas koordinasinya. Jika pemerintah ingin memperkuat kredibilitas APBN, tunjukkan reformasinya.
Publik tidak membutuhkan sekadar pergantian nama. Publik membutuhkan kepastian arah.
Dari Politik Pergantian ke Politik Kebijakan
Di sinilah kita harus keluar dari jebakan politik figur. Perdebatan jangan berhenti pada apakah Purbaya bagus atau buruk. Jangan pula berhenti pada apakah Suahasil lebih baik atau lebih buruk.
Pertanyaan seperti itu terlalu personal. Pertanyaan yang lebih penting adalah: Kebijakan apa yang akan dilakukan?
Karena negara tidak boleh bergantung pada satu orang. Jika sebuah kebijakan hanya dianggap baik ketika seorang pejabat tertentu yang menjalankannya, berarti institusinya belum kuat.
Sebaliknya, jika kebijakan dapat terus berjalan meskipun pejabat berganti, berarti negara memiliki institusi yang matang. Inilah demokrasi ekonomi yang sesungguhnya.
Kepercayaan Adalah Modal Termahal
Pada akhirnya, persoalan terbesar ekonomi bukan hanya uang. Bukan hanya utang. Bukan hanya defisit. Bukan hanya suku bunga. Bukan hanya nilai tukar.
Tetapi kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kepercayaan investor kepada kebijakan negara. Kepercayaan pelaku usaha kepada kepastian hukum. Kepercayaan pasar kepada APBN. Dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas perekonomian Indonesia.
Sekali kepercayaan hilang, mengembalikannya tidak mudah. Karena itu, pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan tersebut. Bukan justru memperbesar ketidakpastian.
Purbaya Pergi, Indonesia Mau ke Mana?
Suahasil telah datang.
Destry telah memimpin Bank Indonesia.
Dua institusi penting ekonomi Indonesia kini memasuki fase baru kepemimpinan.
Maka pertanyaan kita harus lebih besar daripada pergantian nama.
Apakah APBN akan semakin disiplin?
Bagaimana pemerintah membiayai ambisi pertumbuhan?
Bagaimana utang dikendalikan?
Bagaimana penerimaan diperkuat?
Bagaimana daya beli rakyat dijaga?
Bagaimana rupiah dipertahankan?
Bagaimana inflasi dikendalikan?
Dan yang tidak kalah penting: Bagaimana hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia dibangun tanpa mengorbankan independensi kebijakan moneter?
Jawaban terhadap semua pertanyaan tersebut akan menentukan apakah pergantian Purbaya hanya merupakan pergantian menteri, atau merupakan awal dari perubahan paradigma kebijakan ekonomi.
Purbaya boleh dicopot.; Suahasil boleh dilantik. Tetapi arah ekonomi Indonesia tidak boleh ikut berganti setiap kali pejabat berganti.
Indonesia membutuhkan fiskal yang sehat, tetapi tidak kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Indonesia membutuhkan pertumbuhan tinggi, tetapi bukan pertumbuhan yang rapuh. Indonesia membutuhkan kebijakan moneter yang kredibel, tetapi tetap bersinergi dengan pemerintah.
Indonesia membutuhkan pemerintah yang berani membangun, tetapi juga berani mengendalikan diri. Dan yang paling penting, Indonesia membutuhkan institusi ekonomi yang kuat, profesional dan dipercaya.
Sebab pada akhirnya, yang diuji bukan keberanian seorang Menteri Keuangan. Bukan pula popularitas seorang Gubernur Bank Indonesia.
Yang diuji adalah kemampuan negara menjaga kepercayaan.
Maka pertanyaan kita hari ini bukan lagi:
“Purbaya ke mana?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Indonesia mau ke mana?”
Sebab pergantian orang adalah peristiwa. Tetapi perubahan arah kebijakan adalah sejarah. Dan rakyat berhak tahu, ke mana kapal ekonomi Indonesia sedang diarahkan.
0 Komentar