 |
Media: Gajahputihnews.com Rabu, 23 September 2026 Penulis: Junaidi Ulka |
𝐊𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀 𝐊𝐄𝐊𝐔𝐀𝐒𝐀𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐘𝐄𝐁𝐔𝐓 𝐏𝐀𝐊𝐀𝐑 “𝐆𝐎𝐁𝐋𝐎𝐊”
𝐊𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩 𝐀𝐧𝐜𝐚𝐦𝐚𝐧, 𝐊𝐞𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 𝐊𝐞𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧
𝐈𝐥𝐦𝐮𝐰𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐲𝐢𝐚𝐡 𝐊𝐮𝐚𝐥𝐚, 𝐀𝐜𝐞𝐡
ADA sesuatu yang lebih berbahaya daripada seorang pemimpin yang salah mengambil kebijakan: ketika pemimpin mulai tidak nyaman mendengar orang yang mengatakan bahwa kebijakannya mungkin salah.
Sebab kesalahan kebijakan masih dapat diperbaiki. Tetapi jika budaya kritik mulai dianggap sebagai gangguan, sementara orang yang mengkritik diberi stigma, direndahkan, atau disingkirkan dari ruang percakapan publik, maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi satu kebijakan. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan demokrasi.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), 18 September 2026, tentang pakar yang “saking pintarnya jadi goblok” telah memunculkan perbincangan luas. Dalam konteks pidatonya, Presiden sedang menyoroti kritik yang menurutnya telah berubah menjadi tuduhan atau fitnah dan menekankan pentingnya intellectual honesty.
Tentu, seorang presiden berhak mengkritik siapa pun yang menurutnya keliru.
Pakar juga tidak kebal dari kesalahan. Profesor bukan manusia yang selalu benar. Doktor bukan manusia yang tidak mungkin keliru. Bahkan hasil penelitian ilmiah pun selalu terbuka untuk diuji dan dikoreksi.
Tetapi justru karena itulah pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: Apakah sebuah argumentasi yang dianggap salah harus dibantah dengan argumentasi, atau cukup dengan merendahkan orang yang mengemukakannya?
Pertanyaan ini penting. Sebab dalam negara demokrasi, cara kekuasaan menghadapi kritik sering kali sama pentingnya dengan isi kebijakan yang dikritik.
KETIKA ARGUMEN KALAH, JANGAN SERANG ORANGNYA
Ilmu pengetahuan dibangun dari tradisi bertanya. Bertanya berarti meragukan. Meragukan berarti menguji. Menguji berarti membuka kemungkinan bahwa apa yang selama ini dianggap benar ternyata dapat keliru.
Karena itu, kritik bukan penyakit ilmu. Kritik adalah mekanisme kesehatan ilmu. Seorang ilmuwan mengatakan, “Kebijakan ini keliru.”
Respons ilmiah seharusnya sederhana:
- Di mana kelirunya?
- Datanya apa?
- Metodenya bagaimana?
- Asumsinya apa?
- Indikatornya apa?
- Bukti empirisnya mana?
- Kesimpulannya dapat diuji atau tidak?
Jika semuanya dapat dibantah, bantahlah.
Tetapi jika yang dijawab justru pribadi orangnya, maka terjadi pergeseran yang sangat mendasar: perdebatan substansi berubah menjadi serangan personal.
Padahal seorang profesor tidak menjadi benar karena ia profesor. Begitu pula seorang presiden tidak otomatis benar karena ia presiden. Yang benar harus dibuktikan dengan kebenaran argumentasi.
PRESIDEN MEMILIKI KEKUASAAN, PROFESOR MEMILIKI KEBEBASAN AKADEMIK
Kekuasaan dan ilmu memiliki sumber legitimasi yang berbeda. Presiden memperoleh mandat melalui mekanisme politik dan konstitusional.
Profesor memperoleh otoritas akademiknya melalui pendidikan, penelitian, publikasi, pengalaman keilmuan, serta proses pengujian dalam komunitas ilmiah. Karena itu, jangan mencampuradukkan keduanya.
Presiden tidak harus mengikuti pendapat profesor. Profesor juga tidak harus menyetujui kebijakan presiden. Pemerintah bahkan dapat mengatakan bahwa sebuah penelitian tidak relevan.
Akademisi juga dapat mengatakan bahwa sebuah kebijakan pemerintah tidak efektif. Itu demokrasi.
Masalah baru muncul ketika perbedaan tersebut tidak lagi diselesaikan melalui argumentasi, melainkan melalui penghinaan. Sebab kekuasaan mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki seorang profesor: otoritas negara. Dan karena itu, setiap kata seorang pemimpin mempunyai bobot yang berbeda dari kata-kata warga biasa.
Seorang profesor berkata kepada seseorang “Anda keliru”, mungkin hanya menghasilkan perdebatan. Tetapi ketika pejabat tertinggi negara menggunakan bahasa yang merendahkan kelompok tertentu, masyarakat dapat menangkapnya sebagai legitimasi untuk melakukan hal yang sama. Di sinilah etika komunikasi kekuasaan menjadi sangat penting.
PEMIMPIN YANG KUAT TIDAK MEMERLUKAN SEMUA ORANG UNTUK SETUJU
Ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang selalu dipuji. Pemimpin yang kuat juga bukan pemimpin yang berhasil membuat semua orang setuju.
Dalam demokrasi, perbedaan pendapat justru merupakan sesuatu yang normal. Tidak semua kritik benar. Tetapi tidak semua kritik adalah permusuhan. Di sinilah kebijaksanaan seorang pemimpin diuji.
Ketika dipuji, siapa pun dapat tersenyum. Ketika disanjung, siapa pun dapat merasa nyaman. Tetapi ketika dikritik?
Di situlah karakter kepemimpinan diuji.
Seorang pemimpin dapat mengatakan: “Saya menghargai kritik Anda, tetapi data Anda keliru.” Atau: “Saya berbeda pendapat karena dasar analisis Anda tidak sesuai dengan kondisi empiris.” Atau bahkan:
“Kritik tersebut tidak benar dan pemerintah mempunyai data yang berbeda.”
Semua itu adalah bahasa kekuasaan yang argumentatif. Dan justru itulah bahasa yang membuat kekuasaan tampak kuat.
JANGAN JADIKAN GELAR SEBAGAI TAMENG. JANGAN JADIKAN JABATAN SEBAGAI SENJATA
Para akademisi juga harus introspektif. Gelar profesor bukan mahkota. Gelar doktor bukan sertifikat kebenaran. Publikasi bukan jaminan bahwa seluruh pendapat seseorang benar.
Seorang akademisi dapat bias. Seorang ilmuwan dapat salah membaca data. Seorang profesor dapat terjebak pada paradigma tertentu. Bahkan ilmu pengetahuan sendiri terus berubah.
Maka akademisi harus memiliki kerendahan hati epistemologis: kesadaran bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas. Tetapi prinsip yang sama harus berlaku bagi kekuasaan.
Jabatan presiden bukan sertifikat kebenaran. Kekuasaan bukan bukti bahwa sebuah kebijakan pasti benar.
Mayoritas politik juga bukan jaminan bahwa suatu keputusan tidak mungkin keliru. Jabatan memberi kewenangan untuk mengambil keputusan; jabatan tidak memberikan hak monopoli atas kebenaran. Kalimat ini penting. Dan Sangat penting.
Sebab ketika kekuasaan merasa memiliki monopoli atas kebenaran, demokrasi mulai kehilangan ruang untuk mengoreksi dirinya sendiri.
SOCRATES, POPPER, DAN PELAJARAN TENTANG KERENDAHAN HATI
Sejarah filsafat memberikan pelajaran yang sangat dalam. Socrates menjadikan pertanyaan sebagai jalan menuju pengetahuan. Ia tidak mengajarkan manusia untuk menerima begitu saja apa yang dianggap benar oleh mayoritas.
Berabad-abad kemudian, Karl Popper mengembangkan gagasan bahwa pengetahuan ilmiah harus terbuka terhadap pengujian dan kemungkinan untuk dibantah. Dua tradisi ini mengajarkan sesuatu yang sederhana: Manusia dapat salah. Karena manusia dapat salah, maka kita membutuhkan kritik.
Karena kita membutuhkan kritik, maka kita membutuhkan kebebasan berpikir. Dan karena kebebasan berpikir membutuhkan ruang, maka kekuasaan harus belajar hidup bersama perbedaan.
Maka pertanyaan pentingnya bukan: Siapa yang paling pintar? Melainkan: Siapa yang paling bersedia menguji pikirannya sendiri?
Sebab orang yang paling berbahaya bukan selalu orang yang kurang pintar. Kadang-kadang justru orang yang merasa tidak mungkin salah.
DALAM ISLAM, KEKUASAAN TIDAK BERDIRI DI ATAS KEBENARAN ABSOLUT MANUSIA
Islam juga memberikan pelajaran yang sangat kuat tentang keterbatasan manusia. Al-Qur'an mengingatkan manusia agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak memiliki dasar pengetahuan. Pengetahuan, pendengaran dan penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Pesannya jelas: Jangan berbicara tanpa pengetahuan. Tetapi pesan itu berlaku kepada semua orang. Kepada rakyat. Kepada akademisi. Kepada politisi. Kepada pejabat. Kepada presiden.
Karena itu, jika seorang pakar menyampaikan sesuatu tanpa dasar, ia harus dikoreksi. Tetapi jika pemerintah menyampaikan kebijakan tanpa dasar yang kuat, pemerintah pun harus terbuka terhadap pertanyaan.
Dalam tradisi Islam, nasihat bukan penghinaan. Amar ma'ruf nahi munkar bukan lisensi untuk mencaci. Dan kritik bukan alasan untuk merendahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian berkata benar dengan ilmu dan adab.
YANG HARUS DILAWAN ADALAH KESALAHANNYA, BUKAN ORANGNYA
Bayangkan seorang ekonom mengatakan:
“Program pemerintah berpotensi membebani fiskal.”
Pemerintah mempunyai dua pilihan. Pertama: “Data Anda salah. Ini data kami.”
Kedua: “Anda terlalu pintar sampai menjadi bodoh.”
Pilihan pertama menciptakan diskusi. Pilihan kedua berpotensi mengakhiri diskusi.
Padahal masyarakat membutuhkan diskusi. Karena yang dipertaruhkan bukan ego seorang ekonom. Yang dipertaruhkan adalah uang rakyat.
Begitu pula ketika seorang ahli hukum mengkritik sebuah regulasi. Yang harus diperiksa adalah argumentasi hukumnya. Bukan gelarnya.
Ketika seorang sosiolog mengingatkan dampak sosial suatu kebijakan, yang harus diuji adalah data sosialnya. Bukan pribadinya.
Ketika seorang ilmuwan politik mengkritik praktik kekuasaan, yang harus dibahas adalah bukti dan analisis politiknya. Bukan loyalitas pribadinya. Serang kesalahannya. Jangan serang kemanusiaannya. Itulah perbedaan antara debat ilmiah dengan pertengkaran politik.
JANGAN SAMPAI KAMPUS HANYA MENJADI PABRIK PEMBENARAN
Ada bahaya yang jauh lebih besar daripada seorang presiden yang berselisih dengan seorang profesor. Bahaya itu adalah ketika akademisi kehilangan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang tidak disukai penguasa.
Ketika kampus hanya menghasilkan legitimasi. Ketika profesor hanya menjadi pemberi stempel. Ketika penelitian hanya dibuat untuk membenarkan kebijakan. Ketika data hanya dicari setelah keputusan dibuat.
Pada titik itu, ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi cermin bagi kekuasaan. Ia berubah menjadi ornamen kekuasaan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Sebab kekuasaan tanpa cermin tidak mengetahui wajahnya sendiri.
KEKUASAAN MEMERLUKAN CEMIN, BUKAN GEMA
Kekuasaan membutuhkan kritik sebagaimana manusia membutuhkan cermin. Cermin tidak selalu menunjukkan wajah yang kita inginkan.
Kadang ia memperlihatkan kerutan. Kadang memperlihatkan noda. Kadang memperlihatkan sesuatu yang ingin kita sembunyikan. Tetapi justru karena itulah cermin berguna. Kritik adalah cermin kekuasaan.
Jika cerminnya pecah semua karena tidak tahan melihat bayangan sendiri, maka yang hilang bukan wajah kekuasaan. Yang hilang adalah kemampuan kekuasaan untuk melihat dirinya sendiri.
Lebih buruk lagi jika di sekitar kekuasaan hanya tersisa orang-orang yang mengatakan:
“Benar, Bapak.”
“Bagus, Bapak.”
“Hebat, Bapak.”
“Tidak ada masalah, Bapak.”
Itu bukan lingkungan kekuasaan yang sehat. Itu lingkungan penjilat dan tunggu kehancuran hanya menunggu waktu
Itu adalah ruang gema. Dan ruang gema dapat membuat kekuasaan kehilangan kemampuan mendengar suara di luar dirinya.
PERTANYAAN TERBESAR BUKAN SIAPA YANG GOBLOK
Karena itu, saya kira kita tidak perlu terjebak dalam perdebatan: Siapa yang pintar? Siapa yang bodoh?
Pertanyaan itu terlalu dangkal untuk sebuah bangsa sebesar Indonesia.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
- Apakah kritik itu benar?
- Apakah data itu valid?
- Apakah analisisnya dapat dipertanggungjawabkan?
- Apakah kebijakan itu menghasilkan manfaat publik?
- Apa indikator keberhasilannya?
- Apa dampak yang tidak diinginkan?
- Dan apakah pemerintah bersedia memperbaikinya jika terbukti keliru?
Itulah pertanyaan yang seharusnya memenuhi ruang publik. Bukan pertengkaran tentang siapa paling pintar.
JANGAN TAKUT PADA PROFESOR YANG BERANI BERBICARA
Kepada para pemimpin negeri, ada satu pesan sederhana: Jangan takut kepada profesor yang mengkritik Anda.
Jika kritiknya salah, bantahlah. Jika datanya keliru, koreksilah. Jika analisisnya lemah, tunjukkan kelemahannya. Jika tuduhannya fitnah, buktikan. Tetapi jangan takut kepada kritik itu sendiri. Sebab kritik yang salah dapat dibantah.
Kritik yang benar justru dapat menyelamatkan kebijakan. Dan kritik yang jujur dapat menjadi hadiah yang sangat mahal bagi seorang pemimpin.
Sebaliknya, jangan pula para akademisi merasa dirinya berada di atas kritik.
Profesor harus siap dikritik. Ilmuwan harus siap diuji. Doktor harus siap dibantah. Karena itulah hukum dasar ilmu: Tidak ada klaim yang kebal dari pengujian. Jangan karena sedang berkuasa merasa diri selalu benar. Itu sangat berbahaya bagi kekuasaan atau orang yang sedang berkuasa.
KETIKA ORANG PINTAR MULAI TAKUT BERBICARA
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang harus kita pastikan adalah jangan sampai Indonesia kekurangan orang pintar yang berani berbicara benar.
Sebab bangsa tidak hancur karena terlalu banyak kritik. Bangsa justru dapat kehilangan arah ketika kritik menghilang.
Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada akademisi yang sempurna. Tidak ada kebijakan yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itulah kita membutuhkan satu sama lain.
Kekuasaan membutuhkan ilmu. Ilmu membutuhkan kebebasan. Kebebasan membutuhkan tanggung jawab. Dan demokrasi membutuhkan kritik. Maka, bila seorang pakar salah, bantahlah dengan ilmu.
Bila seorang profesor keliru, koreksilah dengan data. Bila seorang doktor melakukan kesalahan analisis, uji metodologinya. Bila seorang akademisi menyampaikan fitnah, buktikan dengan fakta.
Tetapi jangan mengganti perdebatan ilmiah dengan penghinaan. Sebab ketika kekuasaan mulai menjawab kritik dengan merendahkan pengkritiknya, kita patut berhenti sejenak dan bertanya: Apakah yang sedang dipertahankan sebenarnya kebenaran—atau sekadar kewibawaan?
Dan ketika akademisi mulai takut mengkritik kekuasaan, kita juga harus bertanya: Apakah kampus masih menjadi rumah ilmu—atau telah berubah menjadi ruang gema kekuasaan?
Pada akhirnya, bukan persoalan siapa yang paling pintar. Bukan pula siapa yang paling berkuasa. Dan bukan siapa yang paling keras suaranya.
Yang paling penting adalah: siapa yang masih bersedia tunduk kepada kebenaran ketika kebenaran itu tidak menyenangkan dirinya sendiri. Sebab kekuasaan yang sehat membutuhkan kritik.
Ilmu yang sehat membutuhkan kebebasan. Demokrasi yang sehat membutuhkan keduanya. Dan sejarah memiliki pelajaran yang sederhana: Kekuasaan dapat membungkam suara, tetapi tidak pernah dapat memerintahkan kebenaran untuk menjadi salah.
Maka jangan takut kepada orang yang terlalu pintar. Yang patut kita khawatirkan adalah sebuah negeri ketika orang-orang pintar mulai takut berbicara.
𝐈𝐥𝐦𝐮𝐰𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐲𝐢𝐚𝐡 𝐊𝐮𝐚𝐥𝐚, 𝐀𝐜𝐞𝐡
0 Komentar