Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Suara Dari Timur: Siapa Yang Berhak Menentukan Masa Depan Sagea?” yang digelar Barisan Muda Indonesia Timur di Primakarsa Cafe, Jakarta Timur, Minggu (6/9/2026).
Diskusi yang berlangsung pukul 16.00 hingga 18.15 WIB tersebut diikuti sekitar 30 peserta, di antaranya perwakilan HIPMA Maluku Utara, HIPMA Halmahera Utara, HIPMA Halmahera Timur, HIPMA Halmahera Tengah, serta Jaringan Advokasi Tanah Adat (JAGAD).
Forum membahas perkembangan pembangunan dan aktivitas industri di Maluku Utara, khususnya Halmahera Tengah, serta berbagai dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan dan keberlanjutan ruang hidup.
Moderator diskusi, Yulius Alexsandro Saputra, mengatakan pembahasan mengenai Sagea tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut pembangunan, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan dan masa depan masyarakat setempat.
Menurut Yulius, perkembangan investasi dan industrialisasi perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
“Aspirasi masyarakat mengenai lingkungan, ruang hidup dan mata pencaharian perlu menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi, namun perlu dilakukan secara damai, tertib, konstruktif dan sesuai ketentuan hukum.
Dukung Pembangunan, Perkuat Pengawasan
Narasumber diskusi, Iqbal Kho, menilai sektor pertambangan menjadi salah satu peluang bagi Maluku Utara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai perlu semakin dirasakan masyarakat lokal melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia.
Iqbal juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembangunan sekaligus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat.
“Berbagai persoalan perlu diselesaikan melalui dialog agar tidak berkembang menjadi konflik,” katanya.
Menurutnya, pembangunan dan Proyek Strategis Nasional di Maluku Utara tetap perlu didukung sepanjang diiringi pengawasan lingkungan, pemerataan manfaat ekonomi dan keterlibatan masyarakat lokal.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat
Tokoh Pemuda asal Maluku Utara di Jakarta, Junesvon Trisanders, mengatakan perkembangan industri dan pertambangan di Halmahera Tengah telah memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya pengangguran.
Namun, menurutnya, perubahan fungsi lahan dan kondisi lingkungan juga perlu menjadi perhatian karena turut memengaruhi masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.
Junesvon menilai penting untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor pertambangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kawasan karst dan Goa Boki Maruru serta pengembangan alternatif ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.
“Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di Maluku Utara diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Generasi Muda Diminta Berperan Aktif
Anggota Barisan Muda Indonesia Timur, Yohanes, mengatakan generasi muda perlu memiliki sikap kritis sekaligus konstruktif dalam menyikapi perkembangan investasi dan industrialisasi di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, perkembangan pertambangan perlu dilihat tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Ia mendorong adanya pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sementara itu, Ketua HIPMA Haltim, Bunari, menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Bunari, pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila distribusi manfaat ekonomi, dampak lingkungan dan kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perhatian.
Ketua Jaringan Advokasi Tanah Adat (JAGAD), Veronika Nurlatu, menambahkan bahwa mahasiswa serta generasi muda perlu mengembangkan cara-cara yang lebih kreatif dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak hanya harus kritis, tetapi juga mampu dikemas secara tepat agar dapat menjadi perhatian pemerintah, didengar oleh para pemangku kepentingan, serta ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah penyelesaian yang konkret.
Pembangunan Berjalan, Kondusifitas Sagea Tetap Dijaga
Dalam kesimpulan diskusi, peserta pada prinsipnya memandang pembangunan, industrialisasi dan investasi di Halmahera Tengah sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah.
Pembangunan dinilai tetap perlu didukung dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, perlindungan lingkungan serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Forum juga mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dan dialog dengan masyarakat, tokoh adat, generasi muda, akademisi, perusahaan dan kelompok masyarakat sipil.
Dialog dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan sejak dini, menyelesaikan perbedaan kepentingan dan mencegah munculnya konflik sosial.
Peserta juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tetap merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, aspirasi diharapkan disampaikan secara damai, tertib dan sesuai ketentuan hukum dengan tetap menjaga keamanan serta kondusifitas wilayah.
Forum mendorong adanya kesamaan tujuan antara pemerintah, masyarakat, perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembangunan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sagea dan Halmahera Tengah.
Dengan demikian, masa depan Sagea diharapkan dapat dibangun melalui keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah, perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal, sehingga pembangunan dapat terus berjalan tanpa berkembang menjadi polarisasi maupun konflik sosial.
0 Komentar