 |
Gajahputihnews.com Selasa, 29 September 2026 |
BENARKAH, ACEH TAK PUNYA AGENDA?
𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤, 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐆𝐮𝐫𝐮 𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐈𝐥𝐦𝐮 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐞𝐤𝐨𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐚𝐬𝐚𝐫𝐣𝐚𝐧𝐚 (𝐒𝐏𝐬) 𝐔𝐒𝐊, 𝐀𝐜𝐞𝐡
Ada satu kalimat yang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mengganggu: “Aceh tak punya agenda.” Benarkah?
Mari ikuti uraian berikut. Kalau yang dimaksud agenda adalah rapat, seremoni, perjalanan dinas, pembentukan tim, penyusunan dokumen, pembahasan anggaran, kunjungan kerja, konferensi pers, atau berbagai kegiatan pemerintahan lainnya, tentu Aceh punya banyak agenda. Bahkan mungkin terlalu banyak.
Tetapi kalau yang dimaksud adalah agenda besar yang menentukan ke mana Aceh hendak dibawa dalam 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan, pertanyaannya menjadi jauh lebih serius.
Jangan-jangan persoalan Aceh bukan karena tidak punya agenda. Jangan-jangan Aceh terlalu banyak kegiatan, tetapi terlalu sedikit arah. Inilah yang harus kita bedah secara jujur.
BANYAK PROGRAM, TETAPI APA PRIORITASNYA?
Pembangunan bukan perlombaan menghabiskan anggaran. Pemerintahan bukan pula pertunjukan siapa yang paling sibuk membuat kegiatan.
Agenda pembangunan seharusnya menjawab pertanyaan sederhana: masalah apa yang hendak diselesaikan, dengan cara apa, dalam berapa lama, menggunakan sumber daya berapa besar, dan indikator keberhasilannya apa?
Kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak mampu dijawab dengan terang, maka yang kita miliki bukan agenda pembangunan.
Kita hanya memiliki daftar kegiatan. Ini perbedaan yang sering luput. Agenda adalah pilihan strategis. Kegiatan hanyalah instrumen. Aceh boleh memiliki ratusan program. Tetapi kalau kemiskinan tetap tinggi, pengangguran masih menjadi persoalan, produktivitas ekonomi rendah, ketergantungan fiskal tetap kuat, hilirisasi berjalan lambat, kualitas SDM belum kompetitif, dan sumber daya alam belum menghasilkan nilai tambah yang memadai bagi masyarakat, maka kita wajib bertanya: Apa sebenarnya yang sedang kita kerjakan?
Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2026 tingkat kemiskinan Aceh mencapai 12,34 persen atau sekitar 713,78 ribu orang. Angka tersebut meningkat dibanding September 2025 yang sebesar 12,22 persen. Pada saat yang sama, ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen. Di sinilah paradoks pembangunan Aceh muncul.
Ekonomi tumbuh, tetapi kemiskinan belum berhasil ditekan secara konsisten. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar:
Berapa persen ekonomi Aceh tumbuh? Pertanyaan yang lebih penting adalah: Tumbuh untuk siapa?
ACEH BUKAN KEKURANGAN UANG, ACEH KEKURANGAN ARAH?
Ini bagian yang mungkin terasa pahit. Selama bertahun-tahun Aceh memperoleh ruang fiskal yang besar. Dana Otonomi Khusus memberikan kesempatan yang tidak semua daerah memilikinya. Tetapi kesempatan fiskal bukan otomatis menjadi kemajuan struktural.
Uang bisa membiayai proyek. Uang bisa membangun gedung. Uang bisa membeli kendaraan. Uang bisa membayar berbagai kegiatan. Tetapi uang tidak otomatis menciptakan perubahan struktural.
Karena itu ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada pertanyaan: Berapa anggaran yang sudah terserap?
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
- Apa yang berubah setelah anggaran itu dibelanjakan?
- Berapa lapangan kerja baru?
- Berapa anak muda yang menjadi wirausahawan?
- Berapa produk Aceh yang naik kelas?
- Berapa komoditas yang tidak lagi dijual mentah?
- Berapa petani yang pendapatannya meningkat?
- Berapa nelayan yang ekonominya membaik? Berapa desa yang berhasil keluar dari kemiskinan?
- Berapa ketergantungan terhadap transfer pusat yang berhasil dikurangi?
Dan yang paling penting: Apa yang akan tetap hidup ketika Dana Otsus semakin mengecil?
Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban yang meyakinkan, maka kita harus berani mengatakan: ada masalah besar dalam arsitektur pembangunan Aceh.
JANGAN JADIKAN OTSUS SEBAGAI AGENDA
Aceh tidak boleh menjadikan Dana Otsus sebagai agenda. Dana Otsus hanyalah instrumen. Agenda Aceh seharusnya jauh lebih besar daripada sekadar memperpanjang dana tersebut.
- Aceh membutuhkan transformasi ekonomi. Aceh membutuhkan industrialisasi berbasis sumber daya lokal.
- Aceh membutuhkan hilirisasi.
- Aceh membutuhkan reformasi birokrasi. Aceh membutuhkan pendidikan yang menghasilkan manusia kompetitif.
- Aceh membutuhkan konektivitas ekonomi dengan Sumatra, nasional dan internasional.
- Aceh membutuhkan tata kelola sumber daya alam yang memberikan nilai tambah bagi rakyat.
Dan Aceh membutuhkan strategi menghadapi dunia baru: digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, energi baru, geopolitik kawasan dan perubahan struktur pasar global.
Kalau agenda kita hanya: Bagaimana mendapatkan lebih banyak uang dari Jakarta? maka sesungguhnya kita belum mempunyai agenda pembangunan. Kita baru mempunyai agenda fiskal.
REVISI UUPA: JANGAN BERHENTI PADA PASAL
Revisi UUPA juga jangan diperlakukan sebagai agenda elite semata. Perubahan regulasi harus diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.
- Apa gunanya kewenangan bertambah kalau kapasitas mengelolanya tidak berubah?
- Apa gunanya dana bertambah kalau kemiskinan tidak berkurang secara signifikan?
- Apa gunanya kewenangan sumber daya alam kalau masyarakat lokal tetap menjadi penonton?
- Apa gunanya status khusus kalau anak muda Aceh tetap harus pergi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan?
Otonomi bukan sekadar banyaknya kewenangan. Otonomi adalah kemampuan menggunakan kewenangan untuk menciptakan kesejahteraan. Karena itu, revisi UUPA harus dikawal dengan agenda pembangunan yang konkret.
Jangan sampai Aceh sibuk memperdebatkan siapa mendapatkan kewenangan, tetapi lupa membicarakan untuk apa kewenangan itu digunakan.
ACEH MEMBUTUHKAN “BIG AGENDA”
Menurut saya, Aceh membutuhkan semacam “Big Agenda Aceh 2045”.
Bukan slogan baru. Bukan dokumen tebal yang kemudian disimpan di lemari. Bukan pula proyek politik pemerintahan tertentu. Tetapi kontrak pembangunan lintas pemerintahan.
Setidaknya ada beberapa agenda strategis.
Pertama, agenda pengentasan kemiskinan. Kemiskinan harus diperlakukan sebagai target pembangunan lintas sektor, bukan hanya urusan dinas sosial.
Kedua, agenda penciptaan lapangan kerja produktif. Anak muda Aceh tidak boleh hanya dipersiapkan menjadi pencari kerja. Mereka harus dipersiapkan menjadi pencipta pekerjaan.
Ketiga, agenda hilirisasi sumber daya alam. Aceh tidak boleh terus mengirim bahan mentah lalu membeli kembali produk jadi dengan harga lebih mahal.
Ke-empat, agenda reformasi pendidikan dan SDM. Sekolah dan kampus harus menghasilkan manusia yang mampu bersaing di pasar kerja nasional dan global.
Kelima, agenda reformasi birokrasi. Birokrasi harus diukur berdasarkan hasil, bukan sekadar kehadiran dan banyaknya kegiatan.
Keenam, agenda kemandirian fiskal. Aceh harus secara serius memperkuat PAD, investasi produktif dan basis ekonomi daerah.
Ketujuh, agenda perdamaian yang menghasilkan peace dividend. Perdamaian Helsinki tidak cukup hanya dikenang sebagai keberhasilan menghentikan konflik. Perdamaian harus menghasilkan pekerjaan, keadilan, pendidikan, kesejahteraan dan masa depan.
JANGAN SALAHKAN RAKYAT KALAU MULAI BERTANYA
Rakyat Aceh sesungguhnya tidak menuntut sesuatu yang terlalu rumit.
Mereka ingin jalan yang baik. Mereka ingin pendidikan yang bermutu. Mereka ingin pelayanan kesehatan. Mereka ingin pekerjaan. Mereka ingin harga kebutuhan pokok terjangkau. Mereka ingin anak-anak mereka mempunyai masa depan. Mereka ingin sumber daya alam Aceh memberi manfaat bagi masyarakat Aceh. Dan mereka ingin pemerintah bekerja dengan serius.
Maka jangan salahkan rakyat kalau kemudian mereka mulai bertanya: Ke mana sebenarnya Aceh hendak dibawa?
Pertanyaan itu bukan bentuk pembangkangan. Itu adalah hak warga negara.bBahkan dalam demokrasi, pertanyaan publik adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.
Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Sebab kritik yang berbasis data bukan musuh pemerintahan. Kritik justru dapat menjadi alarm ketika kekuasaan mulai kehilangan arah.
ACEH JANGAN HANYA SIBUK MENJADI ACEH
Ada satu ironi yang harus kita akui. Kita sering terlalu sibuk membicarakan Aceh dalam konteks politik internal, tetapi kurang serius membicarakan posisi Aceh dalam kompetisi ekonomi regional.
Sementara dunia bergerak sangat cepat. Sumatra berubah. Malaysia bergerak. Thailand bergerak. Vietnam bergerak. Singapura semakin agresif. Indonesia membangun kawasan ekonomi baru.
Lalu Aceh? Apakah kita mempunyai strategi yang jelas untuk menjadi simpul perdagangan, industri, pendidikan, energi, pangan, maritim dan ekonomi digital di kawasan barat Indonesia?
Kalau belum, maka inilah agenda yang harus kita bicarakan.
- Bukan sekadar siapa mendapat jabatan.
- Bukan sekadar siapa mendapatkan proyek.
- Bukan sekadar siapa dekat dengan penguasa.
Aceh harus berhenti memproduksi politik yang sibuk mengurus kekuasaan, tetapi miskin membicarakan masa depan.
AGENDA ACEH HARUS LEBIH BESAR DARIPADA AGENDA PENGUASA
Inilah prinsip yang menurut saya harus dijaga. Aceh bukan milik gubernur. Aceh bukan milik DPRA. Aceh bukan milik partai politik. Aceh bukan milik kelompok tertentu. Aceh adalah milik rakyat Aceh.
Karena itu agenda Aceh tidak boleh bergantung pada selera politik satu periode pemerintahan.
Gubernur boleh berganti. DPRA boleh berganti. Partai boleh berganti. Pejabat boleh berganti. Tetapi agenda besar Aceh harus tetap berjalan.
Kalau setiap pergantian kekuasaan berarti pergantian prioritas, maka Aceh akan terus memulai dari nol.
Kita akan terus menyusun RPJMD. Terus membuat program. Terus membuat seremoni. Terus membuat laporan. Dan sepuluh tahun kemudian kita kembali bertanya: Mengapa Aceh masih begini-begini saja?
Itulah lingkaran setan yang harus diputus.
JADI, APAKAH ACEH TAK PUNYA AGENDA?
Jawaban saya: Aceh punya banyak agenda. Tetapi kita perlu bertanya apakah agenda-agenda itu benar-benar merupakan agenda strategis Aceh, atau hanya kumpulan kesibukan pemerintah.
Ini dua hal yang berbeda. Aceh tidak kekurangan orang pintar. Aceh tidak kekurangan akademisi. Aceh tidak kekurangan sumber daya alam. Aceh juga tidak kekurangan uang selama bertahun-tahun.
Yang paling kita butuhkan adalah keberanian menentukan prioritas, konsistensi menjalankannya, keberanian mengevaluasi kegagalan, dan kesediaan mengukur pembangunan berdasarkan hasil.
Karena itu, saya justru ingin membalik pertanyaan artikel tersebut: Bukan Aceh tak punya agenda. Tetapi: Apakah Aceh sudah memiliki agenda yang benar-benar mampu mengubah masa depan rakyatnya?
Sebab daerah yang maju bukan daerah yang paling banyak kegiatannya. Daerah yang maju adalah daerah yang tahu apa yang harus dikerjakan, berani mengatakan tidak pada hal yang tidak penting, konsisten menjalankan prioritas, dan mampu menunjukkan hasil kepada rakyat. Aceh tidak boleh terus hidup dari satu agenda ke agenda berikutnya.
Aceh membutuhkan satu agenda besar: mengubah kekayaan menjadi kesejahteraan, kewenangan menjadi keberdayaan, perdamaian menjadi kemajuan, dan anggaran menjadi masa depan.
Kalau itu belum menjadi kesepakatan bersama, maka kritik “Aceh tak punya agenda” mungkin terasa pahit.
Tetapi justru karena pahit itulah, ia perlu dijadikan obat. Sebab yang paling berbahaya bagi Aceh bukan kritik yang keras.
Yang paling berbahaya adalah ketika semua orang sibuk mengatakan bahwa pembangunan sedang berjalan, sementara tidak ada seorang pun yang berani bertanya: Sebenarnya kita sedang menuju ke mana?
Pojok Kantin Kampus USU, Akhir September 2026
0 Komentar