21 TAHUN DAMAI, MENGAPA ACEH MASIH MENDERITA OLEH BANGSANYA SENDIRI?

Oleh: Teuku Muhammad Jamil

Ilmuwan Politik,  Akademisi dan Guru pada Sekolah Pascasarjana (SPs), USK, Aceh

21 TAHUN DAMAI, MENGAPA ACEH MASIH MENDERITA OLEH BANGSANYA SENDIRI?

Ketika Perang Telah Berakhir, tetapi Perebutan Anggaran Belum Selesai

Dua puluh satu tahun sudah senjata dibungkam. Pada 15 Agustus 2005, Aceh memilih jalan damai. Konflik bersenjata yang telah menguras darah, air mata, harta dan generasi dihentikan melalui sebuah kesepakatan politik yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya tata kelola Aceh pascakonflik.

Tetapi hari ini kita patut bertanya dengan suara yang lebih keras: Apakah perang benar-benar telah selesai, atau hanya berganti bentuk?

Dulu rakyat takut oleh suara senjata. Kini rakyat berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih sunyi, tetapi dampaknya bisa sama menghancurkannya: korupsi, kolusi, oligarki anggaran, politik transaksional dan perebutan sumber daya publik.

Jika dahulu darah rakyat tumpah karena konflik bersenjata, apakah hari ini kesejahteraan rakyat harus dikorbankan karena perang kepentingan elite terhadap APBA dan berbagai sumber anggaran lainnya?

Inilah pertanyaan yang jauh lebih serius daripada sekadar menghitung berapa orang yang ditangkap karena korupsi. Sebab korupsi bukan hanya persoalan uang yang dicuri. Korupsi adalah pencurian masa depan.

DAMAI UNTUK SIAPA?

Dua puluh satu tahun perdamaian seharusnya membuat Aceh semakin dewasa secara politik. Aceh semestinya telah bergerak dari politik kekerasan menuju politik kesejahteraan.

Dari politik identitas menuju politik pelayanan publik. Dari politik kekuasaan menuju politik keadaban.

Tetapi jika setelah 21 tahun damai yang terlihat justru elite berebut proyek, jabatan, pengaruh dan anggaran, sementara rakyat masih menunggu pendidikan berkualitas, lapangan kerja, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang layak dan kehidupan ekonomi yang bermartabat, maka kita harus berani mengatakan: Ada sesuatu yang salah dalam cara kita mengelola perdamaian.

Perdamaian tidak boleh berhenti sebagai absennya perang. Perdamaian harus menghasilkan keadilan sosial. Sebab masyarakat tidak makan perdamaian sebagai simbol.

Masyarakat membutuhkan pekerjaan. Anak-anak membutuhkan sekolah. Petani membutuhkan harga yang layak. Nelayan membutuhkan perlindungan. Generasi muda membutuhkan masa depan. Dan rakyat membutuhkan pemerintahan yang bersih.

KETIKA APBA MENJADI ARENA PERTARUNGAN

Anggaran publik pada hakikatnya adalah uang rakyat. Tetapi dalam praktik politik, anggaran sering berubah menjadi sesuatu yang lain: komoditas kekuasaan.

Siapa mendapatkan proyek? Siapa memperoleh jabatan? Siapa mengendalikan birokrasi? Siapa dekat dengan penguasa?Siapa mendapatkan konsesi? Siapa mendapatkan bagian?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa politik anggaran dapat berubah dari instrumen kesejahteraan menjadi arena distribusi rente politik. Di sinilah demokrasi kehilangan substansinya.

Rakyat memilih pemimpin melalui pemilu. Tetapi setelah kekuasaan diperoleh, rakyat justru berpotensi berubah menjadi sekadar penonton.

Elite bertanding di panggung. Rakyat membayar tiketnya. Dan tiket itu bernama pajak, sumber daya alam, APBA, dana transfer dan berbagai uang publik lainnya.

Ironisnya, rakyat yang membiayai negara justru sering menjadi kelompok terakhir yang menikmati hasil pembangunan.

ACEH TIDAK KEKURANGAN UANG. ACEH KEKURANGAN TATA KELOLA

Kita harus berhenti menggunakan kemiskinan sebagai alasan bahwa Aceh kekurangan sumber daya.

Aceh memiliki laut. Aceh memiliki hutan. Aceh memiliki gas. Aceh memiliki mineral. Aceh memiliki lahan pertanian. Aceh memiliki dana transfer. Aceh memiliki kekhususan politik. Aceh memiliki UUPA. Aceh bahkan memiliki sejarah dan modal sosial yang luar biasa.

Tetapi pertanyaan besarnya: Mengapa semua kekayaan itu belum sepenuhnya berubah menjadi kesejahteraan rakyat?

Di sinilah problem Aceh sesungguhnya. Bukan semata-mata kekurangan sumber daya. Tetapi kegagalan mengubah sumber daya menjadi public value.

Ketika anggaran lebih banyak dipandang sebagai kesempatan untuk menguasai sumber daya politik daripada instrumen menciptakan kesejahteraan, maka sebesar apa pun APBA tidak akan pernah cukup.

Sebab masalahnya bukan pada ukuran kue. Masalahnya adalah siapa yang memotong kue dan untuk siapa potongan itu diberikan.

YANG PALING BERBAHAYA BUKAN KORUPSI, TETAPI NORMALISASI KORUPSI

Kita perlu lebih takut terhadap satu hal: ketika masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa.

Ketika orang berkata: “Memang begitulah politik.”

“Kalau tidak ikut, kita tidak kebagian.”

“Semua juga begitu.”

“Yang penting pembangunan tetap jalan.”

Kalimat-kalimat seperti itu jauh lebih berbahaya daripada koruptor itu sendiri.

Mengapa?

Karena koruptor mungkin hanya mencuri uang. Tetapi masyarakat yang membiarkan korupsi menjadi normal sedang mencuri masa depan generasinya sendiri.

Korupsi yang telah dinormalisasi akan melahirkan budaya politik yang menganggap jabatan sebagai investasi.

Modal dikeluarkan ketika pemilu. Kemudian modal itu dicari kembali ketika berkuasa. Maka proyek menjadi pengembalian modal.

Jabatan menjadi keuntungan. Birokrasi menjadi jaringan. Anggaran menjadi sumber rente. Dan rakyat?.Rakyat hanya menjadi objek legitimasi lima tahunan.

INILAH PARADOKS 21 TAHUN DAMAI

Kita patut bersyukur bahwa Aceh tidak lagi berada dalam perang bersenjata. Tetapi jangan sampai kita melakukan kesalahan baru: menganggap bahwa perdamaian telah selesai hanya karena senjata telah diam.

Perdamaian yang sesungguhnya belum selesai jika anak korban konflik masih bertanya tentang masa depan. Belum selesai jika mantan kombatan masih terpinggirkan. Belum selesai jika masyarakat miskin masih menjadi mayoritas yang hanya melihat pembangunan dari kejauhan. Belum selesai jika sumber daya alam Aceh lebih banyak menghasilkan rente daripada kesejahteraan. Belum selesai jika birokrasi menjadi arena pertarungan kepentingan. Dan belum selesai jika anggaran publik lebih mudah dibajak oleh kepentingan elite daripada digunakan untuk menyelamatkan rakyat.

Karena itu, 21 tahun damai harus menjadi momentum introspeksi politik. Bukan pesta. Bukan seremoni. Bukan sekadar mengulang sejarah. Tetapi bertanya: Apa yang sudah diberikan perdamaian kepada rakyat Aceh?

JANGAN MENYALAHKAN JAKARTA TERUS-MENERUS

Ada satu hal yang juga harus kita akui dengan jujur. Aceh tidak bisa selamanya menyalahkan Jakarta. Terlalu mudah mengatakan bahwa penderitaan Aceh disebabkan pemerintah pusat.

Memang, menurut saya, ada persoalan relasi pusat-daerah. Memang masih ada butir-butir MoU Helsinki dan UUPA yang perlu diperjuangkan.

Tetapi setelah 21 tahun, kita juga harus memiliki keberanian untuk melakukan otokritik. Berapa banyak kerusakan Aceh justru lahir dari tangan orang Aceh sendiri? Berapa banyak uang rakyat yang hilang bukan karena dicuri dari luar Aceh, tetapi karena dimainkan oleh elite di dalam Aceh? Berapa banyak kesempatan pembangunan yang gagal bukan karena tidak ada anggaran, tetapi karena buruknya tata kelola?

Dan pertanyaan yang paling pahit: Apakah setelah memperoleh kekuasaan melalui perjuangan atas nama rakyat, sebagian elite justru lupa kepada rakyat yang dahulu mereka perjuangkan?

Pertanyaan ini memang pahit. Tetapi bangsa yang dewasa harus berani meminum obat yang pahit.

ACEH TIDAK MEMERLUKAN ELITE YANG HANYA PANDAI MEREBUT KEKUASAAN

Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu mengalahkan dirinya sendiri.

Mengalahkan keserakahan. Mengalahkan ego kelompok. Mengalahkan kepentingan keluarga. Mengalahkan kepentingan partai. Mengalahkan kepentingan kroni. Dan menempatkan kepentingan rakyat di atas semuanya.

Sebab ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa banyak proyek yang berhasil dibagi. Bukan pula seberapa banyak orang yang berhasil ditempatkan dalam jabatan. Bukan berapa banyak pengusaha yang menjadi dekat dengan kekuasaan.

Tetapi: berapa banyak rakyat miskin yang berhasil diangkat martabatnya. Berapa banyak anak Aceh yang memperoleh pendidikan.

Berapa banyak lapangan kerja tercipta. Berapa banyak petani yang hidup lebih baik. Berapa banyak nelayan yang sejahtera. Berapa banyak desa yang benar-benar berkembang. Dan berapa banyak uang rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa rasa malu.

SAMPAI KAPAN ACEH MENDERITA OLEH BANGSANYA SENDIRI?

Inilah pertanyaan yang paling mengganggu nurani saya. Sampai kapan Aceh harus menderita akibat bangsanya sendiri?

Kita tidak sedang berbicara tentang seluruh orang Aceh. Masih terlalu banyak orang Aceh yang jujur, sederhana dan bekerja dengan hati. Tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa ketika kekuasaan bertemu dengan keserakahan, maka yang pertama kali dikorbankan adalah rakyat.

Aceh tidak boleh mengulangi sejarah dengan wajah yang berbeda. Dulu kita melawan kekuasaan dengan senjata. Hari ini jangan sampai kita justru menggunakan kekuasaan untuk melawan rakyat sendiri.

Jangan sampai perdamaian yang diperjuangkan dengan darah berubah menjadi ladang bisnis kekuasaan.

Jangan sampai MoU Helsinki hanya menjadi dokumen sejarah. Jangan sampai UUPA hanya menjadi senjata retorika ketika berhadapan dengan Jakarta, tetapi dilupakan ketika kita mengelola kekuasaan di Aceh sendiri. Dan jangan sampai otonomi khusus hanya dimaknai sebagai kewenangan untuk membagi anggaran, bukan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesejahteraan.

DAMAI HARUS NAIK KELAS: DARI DAMAI DARI PERANG MENJADI DAMAI DARI KORUPSI

Mungkin inilah agenda perdamaian Aceh yang berikutnya.

Bukan lagi sekadar peace from war. Tetapi peace from corruption. Bukan hanya bebas dari kekerasan bersenjata. Tetapi bebas dari kekerasan struktural yang membuat rakyat miskin terus-menerus.

Bukan hanya keamanan fisik. Tetapi keamanan sosial dan ekonomi. Bukan hanya stabilitas politik. Tetapi keadilan politik. Bukan hanya pembangunan. Tetapi pembangunan yang bermartabat. Karena perdamaian tanpa keadilan hanya akan melahirkan kekecewaan yang tertunda.

SEJARAH AKAN MENGADILI KITA

Dua puluh satu tahun dari sekarang, generasi Aceh akan membaca sejarah kita.

Mereka tidak akan hanya bertanya: “Siapa yang memenangkan perang?”

Mereka akan bertanya:

“Setelah perang selesai, apa yang kalian lakukan dengan perdamaian?”

Apakah kalian membangun sekolah? Apakah kalian menciptakan pekerjaan? Apakah kalian menyelamatkan hutan? Apakah kalian menjaga kekayaan Aceh? Apakah kalian memberantas korupsi? Apakah kalian membangun pemerintahan yang bersih? Atau justru kalian menggunakan perdamaian sebagai tiket untuk berebut jabatan, proyek dan anggaran?

“Jawaban atas pertanyaan itu sedang kita tulis hari ini.”

Karena itu, jangan hanya merayakan 21 tahun damai. Mari kita bertanya dengan jujur: Apakah perdamaian telah benar-benar sampai ke rumah rakyat?

Jika belum, maka tugas kita belum selesai. Dan jika setelah 21 tahun rakyat masih miskin sementara elite terus berebut anggaran, maka kita harus berani mengucapkan kalimat yang paling pahit:

Aceh mungkin telah berdamai dengan perang, tetapi belum berdamai dengan keserakahan kekuasaan.

Sebab musuh Aceh hari ini mungkin tidak lagi datang membawa senjata. Ia bisa datang dengan jas, berdasi, membawa proposal, duduk di ruang rapat, lalu pulang membawa bagian dari uang rakyat. Dan itulah perang baru yang harus kita menangkan: perang melawan korupsi, oligarki, politik rente dan pengkhianatan terhadap amanah perdamaian.

Aceh tidak boleh terus menjadi korban bangsanya sendiri. Sudah cukup rakyat membayar harga dari kesalahan elite.

Kini saatnya kekuasaan membayar utang moralnya kepada rakyat. Karena damai yang tidak menghadirkan keadilan hanyalah perang yang berhenti menembak.

Sagoe Atjeh Rayeuk, 05 September 2026