 |
GPN NEWS Senin, 31 Agustus 2026 Oleh: Teuku Muhammad Jamil Ilmuwan Politik dan Akademisi Sekolah Pasca Sarjana USK, Aceh |
Ketika Lembaga Reintegrasi Terlalu Sibuk Mengurus Kenyamanan, Siapa yang Masih Mengurus Korban
Pertanyaan ini bukan sekadar soal mobil. Bukan pula sekadar soal merek, spesifikasi, atau prosedur pengadaan.
Persoalannya jauh lebih mendasar: Apakah setelah 21 tahun perdamaian Aceh, prioritas lembaga yang lahir dari rahim konflik itu masih benar-benar berada pada pemulihan masyarakat, atau perlahan telah bergeser menuju pemeliharaan kenyamanan birokrasi?
Kritik terhadap pengadaan 25 kendaraan operasional dengan nilai sekitar Rp17,25 miliar patut ditempatkan dalam konteks yang lebih besar. Publik tentu tidak perlu alergi terhadap pengadaan kendaraan pemerintah. Sebuah lembaga memang membutuhkan sarana operasional.
Tetapi publik berhak bertanya: Mengapa harus sebanyak itu? Mengapa harus dengan nilai sebesar itu? Dan yang paling penting: Masalah reintegrasi apa yang tidak dapat diselesaikan tanpa mobil-mobil tersebut?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai serangan. Justru sebaliknya.
Dalam demokrasi, pertanyaan adalah bagian dari pengawasan. Dan semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan.
Karena satu hal harus kita ingat: Uang negara tidak pernah kehilangan pemiliknya. Pemiliknya adalah rakyat.
LEGAL BELUM TENTU PANTAS
Barangkali jawaban paling mudah adalah: “Semua sudah sesuai prosedur.” Baik.
Tetapi publik hari ini tidak lagi cukup puas dengan jawaban administratif. Sebab ada perbedaan besar antara: legalitas dan rasionalitas.
Sesuatu dapat sesuai prosedur, tetapi belum tentu menjadi prioritas. Sesuatu dapat tersedia di e-Katalog, tetapi belum tentu merupakan pilihan paling efisien. Sesuatu dapat lolos seluruh tahapan administrasi, tetapi belum tentu lolos dari pertanyaan moral.
Inilah persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran publik kita. Terlalu sering birokrasi merasa telah selesai ketika dokumen telah lengkap. Padahal masyarakat baru mulai bertanya ketika dokumen selesai ditandatangani.
Sebab pertanyaan publik bukan hanya: Apakah ini legal Tetapi juga: Apakah ini pantas? Dan dalam kasus pengadaan kendaraan bernilai belasan miliar rupiah oleh lembaga yang mandat utamanya berkaitan dengan reintegrasi dan pemulihan pascakonflik, pertanyaan tentang kepantasan itu menjadi semakin relevan.
BRA LAHIR DARI LUKA, BUKAN DARI KEBUTUHAN FASILITAS
BRA bukan lembaga birokrasi biasa. Ia lahir dari sejarah panjang konflik Aceh. Di belakang kelahirannya terdapat darah.
Terdapat kehilangan. Terdapat keluarga yang tercerai-berai. Terdapat masyarakat yang kehilangan rumah, tanah, pekerjaan, masa depan, bahkan orang-orang yang mereka cintai.
Karena itu, secara filosofis, BRA bukan dibentuk untuk memperbesar birokrasi. BRA dibentuk untuk memperkecil penderitaan. Bukan untuk memperbanyak fasilitas. Tetapi untuk memperluas pemulihan. Bukan untuk membuat pejabat lebih nyaman. Tetapi untuk membuat masyarakat korban konflik dapat kembali hidup secara layak dan bermartabat.
Di sinilah publik berhak mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman: Sejauh mana luka-luka sosial akibat konflik benar-benar telah dipulihkan?
Berapa keluarga yang kehidupannya benar-benar berubah ?
Berapa mantan kombatan yang telah mandiri secara ekonomi?
Berapa persoalan reintegrasi yang benar-benar telah selesai?
Sebab jangan sampai kita menghadapi paradoks: Mobil semakin baru, tetapi masalah lama tidak pernah benar-benar selesai.
PERDAMAIAN SUDAH 21 TAHUN, JANGAN SAMPAI KONFLIK MENJADI SUMBER KEHIDUPAN
Aceh telah menikmati perdamaian selama 21 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Satu generasi telah lahir dan tumbuh tanpa mengalami perang secara langsung.
Anak-anak Aceh hari ini mengenal konflik melalui cerita, buku, dokumentasi, dan ingatan generasi sebelumnya. Itu adalah capaian besar.
Tetapi justru karena perdamaian telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, kita harus mulai berani melakukan evaluasi yang jujur. Konflik tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan untuk mempertahankan segala sesuatu.
Konflik telah selesai. Yang belum selesai adalah akibatnya. Dan tugas lembaga reintegrasi adalah menyelesaikan akibat tersebut, bukan memperpanjang ketergantungan terhadap memori konflik. Ini harus dikatakan dengan tegas: Ada perbedaan antara menghormati sejarah dan hidup dari sejarah.
Menghormati sejarah berarti menyelesaikan amanah yang ditinggalkan oleh sejarah. Sebaliknya, hidup dari sejarah berarti terus-menerus menjadikan masa lalu sebagai sumber legitimasi untuk mempertahankan struktur, anggaran, jabatan, proyek, dan fasilitas.
Aceh harus berhati-hati terhadap satu penyakit birokrasi: ketika masalah lama dipertahankan karena terlalu banyak kepentingan yang hidup dari keberadaan masalah tersebut. Sebab lembaga yang semula dibentuk untuk menyelesaikan persoalan dapat berubah menjadi lembaga yang secara tidak sadar membutuhkan persoalan agar tetap terlihat penting. Itulah paradoks birokrasi. Dan paradoks seperti itu harus dicegah sebelum terlambat.
JANGAN SAMPAI PENGORBANAN MASA LALU MENJADI BAHAN BAKAR KENYAMANAN MASA KINI
Mereka yang gugur dalam konflik tidak gugur agar generasi setelahnya memiliki alasan membeli kendaraan mahal. Mereka yang kehilangan keluarga tidak kehilangan keluarga agar penderitaan mereka menjadi legitimasi anggaran tanpa akhir.
Mereka yang menjadi korban tidak menderita agar luka mereka terus dipelihara sebagai alasan keberadaan birokrasi. Kalimat ini memang keras. Tetapi sejarah Aceh terlalu mahal untuk dibicarakan dengan bahasa yang selalu sopan kepada kekuasaan.
Maka izinkan publik bertanya: Apakah pengorbanan masa lalu benar-benar telah diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat? Atau jangan-jangan, sebagian dari kita justru mulai lebih pandai mengelola memori konflik daripada menyelesaikan akibat konflik? Jangan sampai Aceh menciptakan generasi baru yang hidup nyaman dari penderitaan generasi lama.
Jangan sampai darah masa lalu berubah menjadi bahan bakar fasilitas masa kini. Dan jangan sampai kata reintegrasi berubah hanya menjadi nama besar bagi sebuah sistem birokrasi yang semakin jauh dari mereka yang seharusnya dilayani.
MOBIL BUKAN INDIKATOR KEBERHASILAN
Dalam administrasi publik, ada perbedaan mendasar antara: input, output, dan outcome. Anggaran adalah input. Kegiatan adalah output. Perubahan kehidupan masyarakat adalah outcome. Masalah birokrasi kita sering terjadi ketika input dianggap sebagai keberhasilan.
Anggaran besar dianggap prestasi. Banyak kegiatan dianggap produktivitas.
Banyak rapat dianggap kerja. Banyak perjalanan dianggap aktivitas. Gedung baru dianggap kemajuan. Mobil baru dianggap kebutuhan. Padahal: mobil bukan indikator keberhasilan.
BRA tidak akan dinilai dari seberapa mahal kendaraan yang dimiliki. BRA seharusnya dinilai dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana: Apakah masyarakat yang menjadi sasaran reintegrasi hidup lebih baik?
Jika jawabannya tidak jelas, maka seberapa pun lengkap fasilitas birokrasi tidak akan mampu menutupi kekosongan kinerja.
Karena rakyat tidak makan laporan kegiatan. Korban tidak sembuh dengan dokumentasi rapat. Masyarakat tidak menjadi mandiri karena pejabat memiliki kendaraan yang semakin bagus. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.
Rp17,25 MILIAR ITU SEBENARNYA MEMBELI APA?
Setiap anggaran publik harus dibaca melalui konsep opportunity cost. Artinya, setiap rupiah yang digunakan untuk satu pilihan berarti ada pilihan lain yang tidak dapat dilakukan. Karena itu, ketika sekitar Rp17,25 miliar digunakan untuk pengadaan kendaraan, publik berhak bertanya:
Berapa program pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan dengan anggaran tersebut ?
Berapa keluarga yang dapat memperoleh bantuan produktif?
Berapa korban yang dapat memperoleh rehabilitasi?
Berapa persoalan sosial yang dapat dicegah?
Berapa kelompok masyarakat yang dapat diperkuat agar tidak kembali terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan?
Tidak ada yang salah dengan membeli kendaraan apabila memang diperlukan. Tetapi semakin mahal pengadaan tersebut, semakin kuat argumentasi kebutuhan yang harus diberikan.
Bukan karena publik membenci pejabat. Tetapi karena publik mencintai prioritas. Dalam pengelolaan uang negara, kebutuhan harus melahirkan anggaran. Bukan anggaran yang tersedia kemudian mencari pembenaran untuk dibelanjakan.
PERTANYAAN SEDERHANA UNTUK BRA
BRA sebenarnya tidak perlu defensif. Cukup jawab beberapa pertanyaan sederhana secara terbuka. Pertama, untuk kebutuhan operasional apa secara spesifik 25 kendaraan tersebut diperlukan? Kedua, apakah telah dilakukan kajian kebutuhan kendaraan secara independen dan terukur? Ketiga, bagaimana kondisi kendaraan operasional yang sebelumnya tersedia? Keempat, mengapa spesifikasi dan nilai kendaraan tersebut dianggap paling tepat dibandingkan alternatif yang lebih ekonomis? Kelima, apa indikator bahwa investasi kendaraan tersebut akan meningkatkan efektivitas program reintegrasi?
Ini bukan pemeriksaan. Ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan publik. Dan lembaga publik seharusnya tidak takut kepada pertanyaan publik.
Karena transparansi bukan ancaman bagi lembaga yang bekerja dengan benar. Transparansi hanya menjadi menakutkan bagi mereka yang ingin keputusan publik tidak terlalu banyak diketahui publik.
JANGAN JADIKAN KONFLIK SEBAGAI INDUSTRI
Inilah bagian yang mungkin paling tidak nyaman. Aceh tidak boleh membiarkan masa lalu berkembang menjadi apa yang dapat disebut sebagai industri konflik.
Bukan berarti konflik masih terjadi. Tetapi ingatan tentang konflik dapat saja terus menghasilkan kepentingan ekonomi dan birokrasi.
Konflik menjadi alasan. Sejarah menjadi legitimasi. Penderitaan menjadi narasi. Anggaran menjadi konsekuensi. Fasilitas menjadi hasilnya.
Jika pola ini terus berlangsung tanpa evaluasi, maka kita akan menghadapi sebuah ironi: Semakin lama perdamaian berlangsung, semakin banyak orang yang hidup dari warisan konflik.
Padahal filosofi reintegrasi seharusnya justru sebaliknya. Semakin matang perdamaian, masyarakat harus semakin mandiri. Ketergantungan harus semakin berkurang.
Persoalan harus semakin banyak diselesaikan. Dan birokrasi khusus harus semakin efisien. Karena keberhasilan reintegrasi seharusnya pada akhirnya diukur dari semakin kecilnya kebutuhan masyarakat terhadap program reintegrasi.
Itulah keberhasilan yang sebenarnya. Sebuah lembaga yang berhasil menyelesaikan tugasnya bahkan harus siap menghadapi pertanyaan:
Apakah kami masih diperlukan dalam bentuk seperti sekarang? Itu bukan ancaman. Itu justru puncak keberhasilan.
BRA HARUS DIAUDIT DENGAN UKURAN MORAL
Dokumen dapat diperiksa oleh auditor. Prosedur dapat diperiksa oleh inspektorat. Pengadaan dapat diperiksa oleh lembaga pengawasan. Tetapi ada satu pemeriksaan yang jauh lebih sulit: pemeriksaan moral. Apakah keputusan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat? Apakah anggaran tersebut digunakan dengan sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat? Apakah fasilitas yang dibeli benar-benar lebih penting daripada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi?
Dan pertanyaan paling sederhana: Jika uang itu adalah uang pribadi pejabat yang mengambil keputusan, apakah pilihan kendaraan yang sama tetap akan dibeli?
Inilah ujian moral dalam kebijakan publik. Karena uang negara sering terasa abstrak ketika sudah berubah menjadi angka di atas kertas. Padahal setiap rupiah di dalam APBD adalah hasil dari hak publik untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik.
SUDAH SAATNYA BRA DIEVALUASI SECARA JUJUR
Setelah 21 tahun perdamaian, Aceh tidak boleh takut mengevaluasi lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan memperkuat perdamaian.
Evaluasi bukan penghinaan. Evaluasi adalah tanda kedewasaan. Kita harus berani bertanya:
Apakah struktur kelembagaan yang ada masih efisien?
Apakah manfaat program lebih besar daripada biaya birokrasi?
Apakah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat?
Atau justru semakin banyak energi yang habis untuk memelihara mesin birokrasi?
BRA harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya masih dibutuhkan bukan hanya karena Aceh pernah mengalami konflik. Tetapi karena: hasil kerjanya masih nyata dirasakan masyarakat.
Sejarah dapat menjelaskan mengapa sebuah lembaga lahir. Tetapi sejarah saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa lembaga itu harus terus dipertahankan. Yang menentukan adalah kinerja.
ACEH TIDAK MEMBUTUHKAN BIROKRASI YANG SEMAKIN NYAMAN
Pada akhirnya, kritik tentang mobil Rp17,25 miliar ini bukan kritik tentang mobil. Ini adalah kritik tentang arah. Tentang prioritas. Tentang sensitivitas. Tentang cara kita memperlakukan sejarah.
Atau semakin nyaman mengelola warisan konflik?
Apakah reintegrasi sedang membawa masyarakat menuju kemandirian?
Atau justru menciptakan ketergantungan baru terhadap birokrasi?
Apakah lembaga yang lahir dari penderitaan masyarakat masih memiliki sensitivitas terhadap penderitaan itu?
Atau perlahan mulai lebih sibuk memikirkan kenyamanan internal?
BRA harus menjawab pertanyaan tersebut. Bukan dengan slogan. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan kalimat:
“Semua sudah sesuai prosedur.” Tetapi dengan transparansi.
Dengan data. Dengan hasil. Dengan keberanian membuka diri kepada publik. Karena satu hal harus terus kita ingat: Sejarah bukan warisan untuk dinikmati. Sejarah adalah amanah untuk diselesaikan.
Mereka yang pernah berkorban tidak berharap generasi setelahnya menjadi nyaman atas nama pengorbanan mereka. Mereka berharap pengorbanan itu melahirkan Aceh yang lebih adil.
Lebih sejahtera. Lebih mandiri. Lebih bermartabat. Karena itu, sebelum mobil-mobil itu benar-benar menjadi simbol dari sesuatu yang keliru, publik berhak mengajukan satu pertanyaan terakhir:
BRA sedang mempercepat penyelesaian reintegrasi, atau justru mempercepat kenyamanan birokrasi reintegrasi? Sebab Aceh tidak membutuhkan birokrasi yang semakin nyaman.
Aceh membutuhkan lembaga yang semakin berguna. Dan perdamaian Aceh terlalu mahal untuk sekadar menjadi alasan memperluas fasilitas. Jangan pernah mencari kenyamanan hari ini di atas pengorbanan orang lain pada masa lalu.
Ilmuwan Politik dan Akademisi Sekolah Pascasarjana USK, Aceh
0 Komentar