 |
Oleh: Teuku Muhammad Jamil Ilmuwan Sosial dan Akademisi USK, Aceh Penulis: Prof. Dr. Drs. TM. Jamil, M. Si Editor: Junaidi Ulka |
MASIH BERGUNAKAH ILMU SOSIAL?
Ketika Bangsa Terlalu Sibuk Membangun Beton, tetapi Lupa Membangun Manusia
“Masih bergunakah ilmu sosial?”
Pertanyaan ini kembali mengemuka dan memantik perdebatan di ruang publik. Sepintas, pertanyaan tersebut tampak sederhana. Namun sesungguhnya ia mencerminkan cara pandang yang masih reduksionis terhadap ilmu pengetahuan.
Seolah-olah hanya ilmu yang menghasilkan sesuatu yang kasat mata, gedung, jalan, jembatan, mesin, atau teknologi yang layak disebut berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sementara ilmu sosial dianggap sekadar menghasilkan teori, kritik, atau wacana.
Paradigma seperti inilah yang perlu diluruskan.
Ilmu pengetahuan tidak pernah dibangun untuk saling menegasikan, melainkan saling melengkapi. Tidak ada pembangunan yang berhasil hanya dengan kecanggihan teknologi apabila mengabaikan manusia sebagai subjek utamanya.
Sejarah justru memperlihatkan bahwa banyak negara mengalami kegagalan bukan karena kekurangan insinyur, dokter, atau ilmuwan teknologi, melainkan karena lemahnya tata kelola, rapuhnya institusi, rendahnya kepercayaan publik, konflik sosial, korupsi, dan krisis kepemimpinan. Semua itu merupakan wilayah kajian ilmu sosial.
Ilmu sosial bekerja pada ruang yang paling kompleks: manusia.
Manusia bukan sekadar makhluk ekonomi yang dapat diatur melalui angka-angka statistik. Manusia memiliki budaya, nilai, emosi, identitas, kepentingan, keyakinan, serta perilaku yang sering kali tidak dapat dijelaskan hanya dengan rumus-rumus teknis.
Karena itu, ilmu sosial hadir untuk memahami bagaimana masyarakat berpikir, mengapa konflik muncul, bagaimana kebijakan diterima atau ditolak, serta mengapa pembangunan berhasil di satu tempat tetapi gagal di tempat lain.
Max Weber sejak awal abad ke-20 telah menunjukkan bahwa etika, budaya, dan birokrasi menjadi faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa.
Douglass North menegaskan bahwa kualitas institusi menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Elinor Ostrom membuktikan bahwa masyarakat mampu mengelola sumber daya bersama secara efektif apabila didukung oleh institusi yang kuat.
Robert Putnam menunjukkan pentingnya modal sosial dalam keberhasilan pemerintahan. Sementara Amartya Sen menempatkan manusia, kebebasan, dan kapabilitas sebagai inti pembangunan.
Pelajaran besar dari para pemikir tersebut adalah bahwa pembangunan bukan semata-mata persoalan infrastruktur, melainkan persoalan manusia.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan pembangunan fisik. Jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, dan berbagai proyek strategis nasional terus bertambah.
Namun pada saat yang sama, korupsi masih menjadi penyakit kronis, polarisasi politik semakin tajam, penyebaran hoaks semakin masif, konflik agraria terus berulang, ketimpangan sosial belum sepenuhnya teratasi, dan kepercayaan publik terhadap berbagai institusi masih menghadapi tantangan.
Tidak ada teknologi yang mampu menggantikan kejujuran.
Tidak ada mesin yang dapat membangun kepercayaan.
Tidak ada kecerdasan buatan yang mampu menciptakan legitimasi politik.
Semua itu membutuhkan ilmu sosial.
Aceh menjadi contoh yang sangat relevan.
Selama hampir dua dekade menikmati Dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat besar, Aceh berhasil membangun banyak infrastruktur. Namun pembangunan fisik belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan sosial yang merata.
Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, pengangguran kaum muda masih menjadi tantangan, kualitas pendidikan membutuhkan lompatan yang lebih besar, pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan, sementara ketergantungan terhadap transfer fiskal pusat masih cukup besar.
Persoalan Aceh hari ini bukan semata-mata persoalan jalan, gedung, atau jembatan.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memperkuat kualitas kepemimpinan, meningkatkan efektivitas birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat, membangun budaya inovasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Semua itu merupakan ruang kerja ilmu sosial.
Kasus-kasus seperti polemik pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dinamika pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), konflik agraria, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga tarik-menarik kepentingan politik dalam berbagai kebijakan daerah menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukanlah kekurangan teknologi, melainkan lemahnya tata kelola sosial dan kelembagaan.
Ironisnya, dalam praktik pembangunan, ilmuwan sosial sering kali hanya diundang ketika masalah telah terjadi. Mereka diminta menjadi mediator setelah konflik muncul, diminta mengevaluasi ketika program gagal, atau diminta memberikan rekomendasi setelah anggaran habis dibelanjakan.
Padahal, sejak awal mereka seharusnya menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan. Negara-negara maju tidak pernah mempertentangkan ilmu sosial dengan ilmu alam atau teknologi. Mereka justru mengintegrasikannya. Teknologi menghasilkan inovasi, sementara ilmu sosial memastikan inovasi tersebut diterima masyarakat, adil dalam implementasinya, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Bangsa yang maju bukan bangsa yang hanya mampu membangun gedung-gedung megah, melainkan bangsa yang mampu membangun karakter, kepercayaan, integritas, dan peradaban. Karena itu, mempertanyakan relevansi ilmu sosial sesungguhnya sama dengan mempertanyakan pentingnya memahami manusia.
Padahal seluruh pembangunan, seluruh kebijakan, seluruh anggaran negara, dan seluruh inovasi teknologi pada akhirnya ditujukan untuk manusia.
Di tengah disrupsi digital, kecerdasan buatan, perubahan iklim, bonus demografi, krisis demokrasi, hingga meningkatnya kompleksitas persoalan global, kebutuhan terhadap ilmuwan sosial justru semakin besar. Mereka bukan sekadar pengamat yang pandai berbicara. Mereka adalah pembaca perubahan sosial, penerjemah aspirasi masyarakat, penjaga rasionalitas kebijakan publik, sekaligus pengingat bahwa pembangunan tanpa nilai kemanusiaan hanya akan menghasilkan kemajuan yang kehilangan makna.
Sudah saatnya bangsa ini meninggalkan cara berpikir sektoral yang memisahkan ilmu pengetahuan ke dalam kasta-kasta. Tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu lainnya. Yang ada hanyalah ilmu yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan manusia.
Akhirnya, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi, “Masih bergunakah ilmu sosial?”
Melainkan, “Mengapa kita masih sering merumuskan kebijakan publik tanpa mendengarkan suara ilmu sosial?”
Sebab negeri ini sesungguhnya tidak kekurangan teknologi. Yang sering kita kekurangan adalah kemampuan memahami manusia. Dan di situlah ilmu sosial menemukan makna pengabdiannya.
------------------------------------------------------------------
Tentang Penulis
Teuku Muhammad Jamil, adalah Ilmuwan Sosial, Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Guru Senior, peneliti, dan pengamat politik. Aktif menulis di berbagai media nasional mengenai kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, demokrasi, pendidikan, dan dinamika sosial-politik Aceh serta Indonesia.
Berbagai gagasannya berfokus pada pembangunan manusia, penguatan institusi, dan transformasi kebijakan menuju Indonesia yang berkeadilan dan berdaya saing.
0 Komentar