Dugaan tersebut mencuat berdasarkan informasi masyarakat dan penelusuran terhadap sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Persoalan yang disorot meliputi dugaan pekerjaan tidak sesuai perencanaan, kegiatan yang diduga tidak terlaksana, hingga bantuan yang disebut tidak merata.
Sorotan masyarakat turut mengarah kepada Pj Pengulu Desa Jongar berinisial S. Warga meminta adanya keterbukaan mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sejumlah Pekerjaan Dipertanyakan
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rehabilitasi WC umum TA 2026. Warga menduga pekerjaan tersebut hanya berupa perbaikan terbatas, seperti penggantian atap dan keramik.
Kemudian Jalan Lingkungan dengan anggaran sekitar Rp100 juta diduga mengalami persoalan pada spesifikasi dan volume pekerjaan.
Kegiatan irigasi senilai Rp30 juta juga dipertanyakan karena disebut warga diduga tidak sesuai dengan gambar atau perencanaan.
Sementara pemeliharaan Jalan Usaha Tani senilai Rp30 juta serta penambahan anggaran sekitar Rp100 juta diduga tumpang tindih. Warga mempertanyakan hasil kegiatan tersebut di lapangan.
Pengadaan Barang Ikut Disorot
Sejumlah pengadaan juga menjadi pertanyaan, di antaranya Jaringan Komunikasi Desa Rp5 juta, Aset Kantor Rp15 juta, serta Bantuan Penggilingan Rp5 juta.
Warga mempertanyakan keberadaan barang maupun hasil kegiatan tersebut. Mereka meminta pemerintah desa membuka dokumen pengadaan dan menunjukkan realisasi kegiatan secara transparan.
Pelatihan Coklat Diduga Tidak Merata
Program pelatihan coklat senilai Rp32 juta juga dipertanyakan. Warga menduga distribusi bibit tidak merata dan hanya diterima pihak tertentu.
Sedangkan pelatihan lingkungan senilai Rp5 juta disebut diduga hanya bersifat seremonial tanpa hasil yang jelas bagi masyarakat.
BUMDes dengan Modal Rp50 Juta
Sorotan berikutnya menyangkut penyertaan modal BUMDes sebesar Rp50 juta TA 2025.
Warga mempertanyakan perkembangan usaha BUMDes serta laporan pertanggungjawaban penggunaan modal tersebut.
Seorang warga Jongar yang enggan di sebut namanya menyampaikan kekecewaannya.
“Ini uang rakyat. Masa bangun WC saja asal jadi. Jalan tani juga tidak ada,” ujarnya.
Surat Konfirmasi Belum Mendapat Jawaban
Untuk memperoleh klarifikasi, Riko Sandalas disebut telah melayangkan surat konfirmasi kepada Pemerintah Desa Jongar pada 26 Agustus 2026.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban dari pihak pemerintah desa.
Gajah Putih News masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pj Pengulu berinisial S maupun Pemerintah Desa Jongar untuk memberikan penjelasan terkait seluruh kegiatan yang dipersoalkan.
Warga Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit
Masyarakat mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kutacane melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang dipersoalkan.
Audit dinilai diperlukan untuk mencocokkan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk RAB, volume pekerjaan, pengadaan barang, penerima manfaat, pencairan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban.
Warga berharap pemeriksaan dapat memberikan kepastian dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Jika seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, masyarakat tentu berharap pemerintah desa dapat membuktikannya secara terbuka. Namun apabila ditemukan penyimpangan, warga meminta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai aturan.
Catatan: Dugaan dalam pemberitaan ini masih berupa informasi dan aduan masyarakat yang memerlukan verifikasi serta pemeriksaan resmi. Tidak ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
+Riko Andalas)
0 Komentar