Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan depan Gedung Pidie Convention Center (PCC)

Pidie_Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan depan Gedung Pidie Convention Center (PCC), Kabupaten Pidie, batal dilaksanakan di lokasi yang telah dipersiapkan pemerintah daerah. Penyebabnya, luas lahan yang tersedia tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan pemerintah pusat. Senin, 08/06/2026. 

Padahal, Pemerintah Kabupaten Pidie sebelumnya telah mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar melalui APBK Perubahan 2025 untuk melakukan penimbunan lahan di lokasi tersebut sebagai persiapan pembangunan Sekolah Rakyat.

Sekretaris Daerah Pidie, Samsul Azhar, mengatakan lahan yang telah disiapkan pemerintah hanya seluas 5,4 hektare, sedangkan syarat pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan minimal tujuh hektare.

"Lahan yang telah kami persiapkan seluas 5,4 hektare, sementara untuk pembangunan Sekolah Rakyat dibutuhkan lahan seluas tujuh hektare," kata Samsul Azhar kepada awak media online.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pidie kini sedang mencari lokasi alternatif di sejumlah kecamatan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Kami sedang meninjau beberapa lokasi baru karena lahan yang sebelumnya dipersiapkan tidak memenuhi luas yang dipersyaratkan," ujarnya.

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan terkait perencanaan proyek yang telah menghabiskan anggaran daerah miliaran rupiah sebelum kepastian kelayakan lahan diperoleh.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pidie mulai melaksanakan proyek penimbunan lahan seluas sekitar empat hektare di kawasan Jalan Lingkar-Blang Paseh, tepatnya di depan kompleks Gedung Pidie Convention Center (PCC), pada akhir 2025.

Proyek tersebut dibiayai melalui APBK Perubahan 2025 dengan nilai mencapai Rp2,5 miliar dan berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie.

Saat itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, menyebutkan pekerjaan penimbunan dilaksanakan dengan sistem swakelola.

"Proyek penimbunan lahan untuk Sekolah Rakyat dikerjakan dengan sistem swakelola," kata Muntahar pada Desember 2025.( ).