PROF. T.M. JAMIL: “JANGAN ANGGAP PERTANYAAN AZHARI CAGE SEBAGAI SUARA BIASA”

 

Media: Gajahputihnews.com

Kamis, 11 Juni 2026

Editorial: Junaidi Ulka 

PROF. T.M. JAMIL: “JANGAN ANGGAP PERTANYAAN AZHARI CAGE SEBAGAI SUARA BIASA”

Berikut Wawancara bersama Prof. T.M. Jamil, Pengamat Politik dan Akademisi USK, dengan nada kritis, tajam, dan berorientasi pada kepentingan kebangsaan serta keadilan bagi Aceh ...

Wartawan: Bagaimana Prof. melihat pertanyaan Senator Azhari Cage kepada Kementerian ESDM terkait pengelolaan Gas Blok Andaman Aceh?

Prof. T.M. Jamil: (menatap serius, sesekali merapatkan kedua tangan di atas meja)

Saya melihat ini bukan sekadar pertanyaan teknis mengenai migas. Ini adalah pertanyaan politik, pertanyaan kebangsaan, bahkan pertanyaan tentang keadilan negara terhadap Aceh.

Banyak pihak mungkin hanya mendengar pertanyaan Azhari Cage sebagai bagian dari rutinitas rapat di Senayan. Saya tidak melihatnya demikian. 

“Azhari Cage bukan politisi yang lahir dari ruang hampa sejarah”

Beliau mantan anggota DPR Aceh, mantan kombatan GAM, dan bagian dari generasi yang mengalami langsung bagaimana ketidakadilan pusat terhadap Aceh pernah melahirkan konflik panjang yang menguras energi bangsa.

Karena itu, ketika Azhari Cage bertanya tentang Blok Andaman, sesungguhnya yang sedang berbicara bukan hanya seorang anggota DPD RI. Yang sedang berbicara adalah memori kolektif rakyat Aceh yang selama puluhan tahun merasa kekayaannya diambil, tetapi kesejahteraannya tertinggal.

Wartawan: Apakah Prof. melihat pemerintah pusat kurang peka terhadap persoalan ini?

Prof. T.M. Jamil: (tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang)

Kalau saya boleh jujur, masalah terbesar Jakarta terhadap Aceh sering kali bukan kurang aturan, melainkan kurang perasaan.

Pemerintah pusat sering berbicara mengenai investasi, produksi, lifting, kontrak, dan penerimaan negara. Semua itu penting. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu psikologi politik rakyat Aceh.

Aceh memiliki sejarah yang berbeda. Aceh pernah berkonflik bukan semata-mata karena senjata. Konflik lahir karena rasa ketidakadilan yang menumpuk selama bertahun-tahun.

Karena itu saya ingin mengingatkan, jangan pernah menganggap suara Aceh hanya sebagai gangguan administratif. Jangan pernah menganggap pertanyaan Senator Azhari Cage sebagai formalitas parlemen.

Jika pemerintah salah membaca sinyal ini, maka mereka sedang mengulangi kesalahan lama yang pernah membawa bangsa ini pada biaya politik yang sangat mahal.

Wartawan: Jadi persoalan Andaman harus dipandang lebih luas?

Prof. T.M. Jamil: Sangat luas.

Gas Andaman bukan sekadar cadangan energi. Ia telah berubah menjadi simbol.

Pertanyaannya sederhana: apakah Aceh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya, atau juga menjadi subjek pembangunan?

Selama ini muncul kesan bahwa ketika negara membutuhkan gas Aceh, minyak Aceh, dan sumber daya Aceh, semua pihak datang dengan cepat. 

Tetapi ketika Aceh membutuhkan perhatian, investasi strategis, industri hilir, lapangan kerja, dan kebijakan afirmatif, yang muncul justru birokrasi yang lamban.

Rakyat tentu bertanya: apakah negara hanya membutuhkan hasil bumi Aceh, tetapi tidak membutuhkan orang Aceh?

Pertanyaan seperti ini berbahaya apabila dibiarkan tumbuh tanpa jawaban yang meyakinkan.

Wartawan: Apa yang seharusnya dilakukan Kementerian ESDM?

Prof. T.M. Jamil: (nada suara mulai meninggi)

Pertama, berhenti diam.

Kedua, berikan penjelasan yang transparan.

Ketiga, tunjukkan keberpihakan yang adil.

Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator yang mengurus kontrak investasi, tetapi juga sebagai penjaga rasa keadilan.

Aceh membutuhkan kepastian bahwa pengelolaan Blok Andaman akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, membuka ruang partisipasi daerah, menghadirkan industri turunan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal.

Kalau semua keuntungan mengalir keluar sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton, maka negara sedang menciptakan sumber kekecewaan baru.

Wartawan: Apa pesan Prof. kepada wakil rakyat asal Aceh di DPR RI dan DPD RI?

Prof. T.M. Jamil: (menatap tajam ke arah pewawancara)

Saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman didengar.

“Jangan biarkan Azhari Cage berteriak sendirian.”

Aceh memiliki banyak wakil di Jakarta. Mereka dipilih oleh rakyat Aceh, bukan oleh sumber daya alam Aceh.

Karena itu, ketika kepentingan Aceh dipertanyakan, semua wakil Aceh harus berdiri dalam barisan yang sama.

Jangan hanya hadir ketika meminta suara rakyat. Jangan hanya datang saat kampanye. Jangan hanya mengaku putra daerah ketika membutuhkan dukungan politik.

Saat Aceh membutuhkan keberanian, rakyat ingin melihat siapa yang benar-benar mewakili mereka.

Diam dalam situasi seperti ini juga merupakan sikap politik.

Wartawan: Apa pesan terakhir Prof. kepada pemerintah pusat?

Prof. T.M. Jamil: (wajahnya tampak serius, suaranya melambat namun tegas)

Saya ingin mengingatkan pemerintah pusat bahwa bangsa besar tidak dibangun hanya dengan mengambil sumber daya dari daerah.

Bangsa besar dibangun dengan menghormati martabat setiap daerah yang menjadi bagian dari republik ini.

“Aceh telah memberikan terlalu banyak untuk Indonesia: sejarah, perjuangan, sumber daya, dan pengorbanan.”

Karena itu, hormatilah Aceh bukan karena Aceh meminta belas kasihan, tetapi karena keadilan adalah fondasi persatuan.

Jangan anggap pertanyaan Azhari Cage sebagai pertanyaan biasa jika tidak ingin ia berkembang menjadi percakapan yang luar biasa di tengah masyarakat.

Negara yang bijak mendengar sebelum rakyat berteriak lebih keras.

Dan negara yang besar adalah negara yang menghargai bangsanya sendiri sebelum meminta rakyat menghargai negara.

Wawancara Inklusif Respon dan dukungan atas  pernyataan Azhari Cage Dukungan 

https://detikperistiwa.co.id/senator-azhari-cage-pertanyakan-sikap-kementerian-esdm-soal-gas-blok-andaman-aceh-di-rapat-komite-ii-dpd-ri/