GAS ANDAMAN DAN SENI MEMELIHARA HARAPAN PALSU

OPINI

GAS ANDAMAN DAN SENI MEMELIHARA HARAPAN PALSU

“Ketika Keputusan Sudah Dibuat, Tetapi Rakyat Masih Diajak Berharap”

Oleh : Teuku Muhammad Jamil
Ilmuwan Politik dan Akademisi USK
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) DPD Aceh.

Ada sebuah pertanyaan sederhana yang kini bergema di seluruh Aceh : Jika benar Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo, Blok South Andaman, telah ditandatangani Menteri ESDM sejak 9 Maret 2026, lalu apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan selama berbulan-bulan ini?

Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana.

Tetapi dampaknya sangat besar. Karena jika informasi tersebut benar, maka yang sedang dipersoalkan bukan lagi masalah teknis migas.

Bukan soal FPSO

Bukan soal pipa bawah laut. Bukan pula sekadar soal Arun. Yang dipersoalkan adalah kejujuran negara kepada rakyatnya.

Yang dipersoalkan adalah transparansi pengambilan keputusan. Yang dipersoalkan adalah penghormatan terhadap akal sehat masyarakat Aceh.

Selama berbulan-bulan publik diberi keyakinan bahwa proses masih berlangsung.

Bahwa ruang negosiasi masih terbuka.

Bahwa perjuangan masih berjalan. Bahwa aspirasi Aceh masih diperhitungkan.

Namun apabila keputusan substansial ternyata telah ditetapkan jauh sebelumnya, maka seluruh proses setelahnya layak dipertanyakan.

Apakah itu perjuangan?

Ataukah sekadar ritual politik untuk menciptakan kesan bahwa rakyat masih dilibatkan?

Dalam teori kebijakan publik yang diperkenalkan oleh Sherry Arnstein melalui konsep Ladder of Citizen Participation (1969), partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda.

Pada tingkat tertinggi, rakyat benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan. Namun pada tingkat yang lebih rendah, partisipasi hanya menjadi simbolik.

Masyarakat diajak berdiskusi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan.

Masyarakat didengar, tetapi tidak mempengaruhi hasil.

Arnstein menyebut kondisi ini sebagai tokenism.

Partisipasi semu.

Jika PoD memang telah disahkan sejak Maret, sementara rakyat Aceh baru mengetahuinya berbulan-bulan kemudian, maka publik berhak bertanya:

Apakah yang terjadi selama ini adalah partisipasi nyata atau sekadar tokenisme politik?

Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan apa yang dalam ekonomi kelembagaan disebut sebagai information asymmetry.

Suatu keadaan ketika sebagian kecil aktor memiliki informasi yang sangat penting sementara masyarakat luas tidak mengetahuinya.

Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki argumen terbaik. Melainkan oleh siapa yang menguasai informasi terlebih dahulu. 

Dan sejarah menunjukkan bahwa ketika informasi strategis hanya beredar di ruang-ruang tertutup, yang lahir bukan kepercayaan, melainkan kecurigaan.

Bukan legitimasi, melainkan krisis legitimasi

Ironisnya, Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi situasi seperti ini. Rakyat Aceh masih mengingat bagaimana kekayaan gas Arun selama puluhan tahun menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Namun berbagai studi menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal tidak pernah sebanding dengan nilai sumber daya yang dihasilkan.

Arun menghasilkan miliaran dolar bagi negara. Tetapi Aceh tetap tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam.

Sebuah paradoks ketika daerah yang kaya sumber daya justru tidak otomatis menjadi daerah yang sejahtera.

Profesor Richard Auty, yang pertama kali mempopulerkan konsep tersebut, menjelaskan bahwa kutukan sumber daya bukan disebabkan oleh kekayaan alam itu sendiri.

Melainkan oleh tata kelola yang buruk, sentralisasi keputusan, lemahnya transparansi, dan minimnya keterlibatan masyarakat.

Pertanyaannya sekarang:

Apakah Aceh sedang menyaksikan babak baru dari cerita lama yang sama?

Karena yang paling ditakutkan rakyat Aceh bukanlah gas itu dibawa ke mana. Melainkan apakah kekayaan itu kembali meninggalkan Aceh tanpa meninggalkan kemakmuran yang berarti.

Yang ditakutkan bukanlah pembangunan pipa. Melainkan pembangunan ketidakadilan. Yang ditakutkan bukanlah investasi. Melainkan pengulangan sejarah.

Lebih menyedihkan lagi apabila benar para akademisi, ilmuwan, dan pakar yang selama ini dilibatkan ternyata hanya dijadikan ornamen politik.

Kita membentuk tim ahli.
Kita mengadakan seminar.
Kita menyusun kajian.
Kita menggelar diskusi.

Tetapi apakah hasilnya benar-benar digunakan?

Ataukah seluruh proses itu hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah telah bekerja?

Dalam banyak kasus di Indonesia, akademisi sering diperlakukan seperti pagar demokrasi.

Mereka dipasang untuk memperindah bangunan kebijakan. Tetapi tidak pernah diberi kesempatan menentukan arah bangunannya.

Padahal negara-negara yang berhasil mengelola sumber daya alam seperti Norwegia, Kanada, dan Australia justru menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama kebijakan.

Mereka tidak menjadikan pakar sebagai pelengkap.

Mereka menjadikan pakar sebagai penentu arah.

Di sinilah sesungguhnya kegelisahan terbesar rakyat Aceh.

Bukan sekadar soal siapa yang menandatangani PoD.

Tetapi tentang siapa yang mengetahui, sejak kapan mengetahuinya, dan mengapa rakyat baru diberi tahu sekarang.

Jika Pemerintah Aceh tidak mengetahui, maka itu menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar daerah dalam isu strategis yang menyangkut masa depannya sendiri.

Namun jika Pemerintah Aceh mengetahui dan memilih diam, maka yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat.

Dan tidak ada modal pembangunan yang lebih mahal daripada kepercayaan publik.

Gas Andaman diperkirakan menyimpan cadangan yang sangat besar dan berpotensi menjadi salah satu proyek energi terbesar Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Namun sebesar apa pun nilai ekonominya, satu hal harus dipahami:

Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada kepercayaan rakyat.

Karena gas suatu hari akan habis.
Pipa akan berkarat.
Kontrak akan berakhir.
Lapangan produksi akan ditutup.

Tetapi luka akibat kebohongan politik dapat bertahan jauh lebih lama daripada umur sebuah sumur migas.

Kita tunggu penjelasan resmi dari pemerintahan Aceh agar kita sebagai rakyat tidak saling menduga, curiga dan tidak saling menyalahkan.

Dan Ingat : sejarah sering kali tidak mengingat siapa yang paling banyak berbicara. Sejarah hanya mengingat siapa yang jujur kepada rakyatnya. Mungkin persoalan terbesar Aceh hari ini bukan berada ribuan meter di dasar Laut Andaman.

Melainkan berada di permukaan: pada keberanian untuk mengatakan kebenaran apa adanya kepada rakyat. Karena pada akhirnya, rakyat tidak pernah takut menghadapi kenyataan. Dan Yang mereka takutkan adalah ketika kenyataan itu sengaja disembunyikan.

Wallahu 'Aklam Bisshawab.