BANYAK PROFESOR, LALU APA KABAR RAKYAT ACEH ?

By redaksi GPNews 

Senin, 16 Juni 2026

BANYAK PROFESOR, LALU APA KABAR RAKYAT ACEH ?

“Aceh Bukan Kekurangan Profesor, Melainkan Kekurangan Penguasa Yang Mau Mendengar Profesor.”

• Oleh : Teuku Muhammad Jamil
• Ilmuwan Politik dan Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Aceh
• Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh

Tulisan yang mempertanyakan “Ada berapa profesor di Aceh dan apa kabar rakyat nya ?” sesungguhnya menarik untuk dibaca secara kritis, tetapi juga perlu dipahami secara hati-hati agar tidak terjebak pada kesimpulan yang keliru. Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun mengandung persoalan filosofis, sosiologis, dan epistemologis yang sangat kompleks.

Secara akademik, pertanyaan itu dapat diterjemahkan menjadi: apakah bertambahnya jumlah Profesor otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawabannya adalah : tidak selalu.

Dalam teori pembangunan modern, tidak pernah ada hubungan linear antara banyaknya profesor dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Profesor adalah bagian dari ekosistem ilmu pengetahuan. 

Sementara kesejahteraan rakyat merupakan hasil dari interaksi antara kualitas institusi, tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi, kepemimpinan politik, budaya kerja, investasi, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat.

Singapura, Korea Selatan, Jepang, Finlandia, maupun Jerman tidak maju semata-mata karena banyak profesor. Mereka maju karena mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan, inovasi, industri, dan budaya produktif.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan modern, Profesor hanyalah salah satu simpul dalam rantai produksi pengetahuan (knowledge production system). Ia menghasilkan gagasan, penelitian, kritik, dan rekomendasi kebijakan. Namun keputusan untuk menjalankan atau mengabaikan rekomendasi tersebut berada di tangan pengambil kebijakan.

Karena itu, menyalahkan profesor atas kemiskinan rakyat sama sederhananya dengan menyalahkan dokter atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dokter dapat memberikan resep, tetapi tidak mengendalikan perilaku pengendara di jalan.

Profesor Bukan Penguasa

Kesalahan berpikir yang sering terjadi dalam masyarakat adalah menganggap profesor sebagai pihak yang memiliki kekuasaan politik. Padahal profesor adalah jabatan akademik, bukan jabatan pemerintahan.

Profesor tidak memiliki kewenangan menyusun APBA, menentukan arah investasi daerah, menetapkan harga komoditas, mengelola sumber daya alam, atau menentukan proyek pembangunan.

Profesor dapat memberi masukan.

Profesor dapat mengkritik.

Profesor dapat memperingatkan.

Tetapi profesor tidak memiliki kekuasaan eksekutif untuk memaksa negara mengikuti pendapatnya.

Di sinilah letak kekeliruan logika publik ketika menghubungkan jumlah profesor dengan kondisi rakyat secara langsung.

Pertanyaan yang Salah atau Jawaban yang Salah?

Dalam filsafat ilmu dikenal konsep bahwa tidak semua pertanyaan relevan untuk menjelaskan realitas.

Pertanyaan “berapa banyak profesor di Aceh dan apa kabar rakyatnya?” sebenarnya mengandung asumsi tersembunyi bahwa keberadaan profesor semestinya langsung menghasilkan kesejahteraan rakyat.

Asumsi inilah yang perlu diuji.

Pertanyaan yang lebih ilmiah justru adalah :

• Seberapa besar hasil riset kampus digunakan pemerintah?
• Berapa banyak rekomendasi akademik yang menjadi kebijakan publik?
• Seberapa kuat hubungan antara universitas, pemerintah, dan dunia usaha?
• Apakah pengambil kebijakan mendengar suara akademisi?
• Apakah budaya ilmiah dihargai dalam proses pembangunan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih relevan dibanding sekadar menghitung jumlah profesor.

Teori Triple Helix dan Kegagalan Konektivitas

Dalam teori pembangunan modern dikenal konsep Triple Helix yang dikembangkan oleh Henry Etzkowitz.

Teori ini menjelaskan bahwa kemajuan suatu daerah lahir dari kolaborasi antara:

1. Universitas;
2. Pemerintah;
3. Dunia usaha.

Apabila salah satu tidak berfungsi, maka pembangunan akan pincang.

Aceh sesungguhnya tidak kekurangan akademisi. Tidak kekurangan doktor. Tidak kekurangan profesor.

Yang sering menjadi masalah adalah lemahnya konektivitas antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

• Banyak hasil penelitian berakhir di rak perpustakaan.
• Banyak rekomendasi akademik berhenti di seminar.
• Banyak kritik ilmiah berhenti di ruang diskusi.

Sementara keputusan strategis daerah lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek daripada bukti ilmiah.

Fenomena Anti-Intelektualisme

Secara sosiologis, pertanyaan yang menyudutkan profesor juga dapat dibaca sebagai gejala meningkatnya anti-intelektualisme.

Yaitu kecenderungan sebagian masyarakat untuk meragukan peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan publik.

Padahal sejarah membuktikan bahwa tidak ada satu bangsa pun yang berhasil keluar dari kemiskinan tanpa investasi besar pada pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Negara maju tidak lahir dari kebencian terhadap kaum intelektual.

Sebaliknya, mereka tumbuh karena mampu memanfaatkan kaum intelektual secara optimal.

Yang Harus Dikritik Bukan Jumlah Profesor

Apabila rakyat Aceh masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya daya saing ekonomi, maka kritik harus diarahkan pada sistem yang gagal mengubah pengetahuan menjadi kebijakan.

Kita harus bertanya :

Mengapa hasil riset tidak menjadi dasar kebijakan pembangunan?

Mengapa keputusan publik sering tidak berbasis data?

Mengapa sumber daya alam yang melimpah tidak menghasilkan kesejahteraan yang merata?

Mengapa daerah kaya tetap menyimpan kantong-kantong kemiskinan?

Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih mendasar dibanding memperdebatkan berapa banyak profesor yang dimiliki Aceh.

Akhir kata,  Profesor bukanlah mesin pencetak kesejahteraan.

Profesor adalah produsen pengetahuan.

Tugasnya menghasilkan gagasan, kritik, solusi, dan pencerahan.

Apakah gagasan itu digunakan atau diabaikan merupakan persoalan lain yang berada di luar otoritas akademik.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah banyak atau sedikitnya profesor, melainkan seberapa jauh ilmu pengetahuan memperoleh tempat terhormat dalam proses pengambilan keputusan.

Aceh tidak membutuhkan lebih sedikit profesor.

Aceh membutuhkan lebih banyak kebijakan pemerintah yang mendengar profesor.

Di situlah sesungguhnya letak persoalan yang harus dijawab jika kita benar-benar peduli pada nasib rakyat dan bangsa ini.