Abu Doto : Ketika Seorang Pejuang Pulang, Siapa yang Masih Menjaga Aceh?

Memori Prof. Dr. TM. Jamil bersama Almarhum Abu Doto Zainuddin Abdullah 

Abu Doto : Ketika Seorang Pejuang Pulang, Siapa yang Masih Menjaga Aceh?

“Memorial untuk Almarhum Dr. (HC) Zaini Abdullah (Abu Doto)”

Oleh : Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si
Akademisi USK, Aceh
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial, Aceh

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un

Kepergian Abu Doto Zaini Abdullah, 13 Juni 2026 bukan sekadar wafatnya seorang mantan gubernur, bukan pula hanya berpulangnya seorang tokoh GAM atau perunding damai Helsinki. Yang pergi adalah salah satu saksi sejarah yang ikut menentukan arah perjalanan Aceh dari medan konflik menuju ruang perdamaian.

Bagi saya pribadi, Abu Doto bukan sekadar pejuang, tokoh politik, birokrat, atau ilmuwan. Beliau adalah sosok yang menghadirkan keteduhan seorang ayah dan kebijaksanaan seorang ulama bagi siapa saja yang masih menghormati ilmu, akal sehat, dan ketakziman dalam kehidupan berbangsa.

Saya memang bukan orang yang terlalu dekat secara personal dengan beliau. Namun beberapa kali kami pernah bertemu, makan bersama, ngopi, berdiskusi, bahkan berdebat cukup tajam mengenai masa depan Aceh setelah para kombatan GAM memegang tampuk kekuasaan.

Saya masih mengingat sebuah pertanyaan yang pernah saya lontarkan kepada beliau :

“Setelah GAM memimpin Aceh, Aceh mau dibawa ke mana?”

Sebagai ilmuwan politik, pertanyaan itu saya sampaikan dengan terus terang. Sebagai akademisi, saya melihat bahwa perjuangan selalu memiliki dua fase. Fase pertama,  adalah merebut kekuasaan. Fase kedua,  adalah membuktikan bahwa kekuasaan itu membawa kemaslahatan.

Banyak pejuang berhasil memenangkan peperangan, tetapi gagal memenangkan sejarah. Namun Abu Doto tidak pernah marah dengan pertanyaan kritis. Beliau tidak pernah memilih jalan debat kusir. Dengan tenang beliau menjawab : “Aceh ini milik semua orang Aceh.”

Kalimat sederhana itu sesungguhnya mengandung filsafat politik yang sangat dalam. Beliau tidak pernah menganggap Aceh milik pemerintah.

Tidak pula milik partai politik.
Bukan milik mantan kombatan.
Bukan milik birokrasi.

Apalagi milik segelintir elit yang menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya kelompoknya.

Aceh, menurut Abu Doto, adalah milik seluruh rakyat Aceh.

Karena itu, ketika Aceh salah arah, yang salah bukan hanya penguasanya. Yang salah juga adalah rakyat yang diam.

Yang salah adalah intelektual yang memilih aman.

Yang salah adalah ulama yang takut kehilangan panggung.

Yang salah adalah birokrat yang kehilangan keberanian.

Dan Yang salah adalah generasi muda yang lebih sibuk menjadi penonton daripada pelaku perubahan.

Dalam bahasa Abu Doto : “Kalau Aceh salah arah, jangan lepas tangan. Tapi harua Angkat tangan dan turun tangan.”

Angkat tangan untuk menolak kemunafikan.

Angkat tangan untuk melawan kebohongan.

Angkat tangan untuk menegur pemimpin yang gagal. Dan turun tangan untuk memperbaiki keadaan.

Hari ini, pesan itu terasa semakin relevan.

Dua puluh tahun setelah Perdamaian Helsinki, Aceh memang tidak lagi dihantui suara senjata. Tetapi kita menghadapi ancaman yang jauh lebih halus dan sering kali lebih berbahaya:

Normalisasi Kemunafikan Politik.

Kita menyaksikan bagaimana sebagian elit lebih sibuk mempertahankan citra daripada menyelesaikan masalah.

Kita melihat kemiskinan masih menjadi wajah banyak gampong.

Pengangguran terdidik terus bertambah.

Investasi berjalan lambat.

Sumber daya alam melimpah, tetapi kesejahteraan rakyat tidak bergerak secepat yang diharapkan.

Dana Otonomi Khusus yang begitu besar selama bertahun-tahun belum mampu mengubah struktur ekonomi Aceh secara fundamental.

Dalam teori pembangunan politik, kondisi ini dikenal sebagai paradoks sumber daya (resource curse), ketika daerah yang kaya justru gagal menciptakan kemakmuran karena lemahnya tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas kepemimpinan.

Lebih jauh lagi, teori transformational leadership menjelaskan bahwa pemimpin besar tidak cukup hanya memiliki legitimasi sejarah. Ia harus mampu mengubah budaya, membangun institusi, dan menciptakan regenerasi.

Sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling banyak memasang baliho.

Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling sering berpidato.

Sejarah hanya akan mencatat :

Apa yang berubah untuk rakyat?

Inilah sindiran paling keras yang mungkin dapat kita tarik dari warisan pemikiran Abu Doto.

Karena sesungguhnya kegagalan terbesar seorang pemimpin bukanlah ketika ia dihina lawan politiknya.

Kegagalan terbesar adalah ketika rakyat kehilangan harapan terhadap masa depannya.

Hari ini, ketika Abu Doto telah kembali ke hadirat Allah SWT, pertanyaan yang dulu saya ajukan kepada beliau kini harus kita ajukan kepada diri kita sendiri :

Aceh mau dibawa ke mana?

Apakah Aceh akan terus terjebak dalam romantisme masa lalu?

Apakah Aceh hanya akan menjadikan sejarah perjuangan sebagai komoditas politik setiap lima tahun?

Ataukah Aceh akan melahirkan generasi baru yang berani berpikir kritis, bekerja jujur, dan memimpin dengan integritas?

Abu Doto telah menunaikan bagiannya dalam sejarah.

Beliau ikut memperjuangkan perdamaian.

Beliau ikut membangun pemerintahan.

Beliau telah memberikan teladan kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam banyak kesempatan.

Kini tugas itu berpindah kepada kita.

Karena sejatinya, penghormatan terbaik kepada seorang pejuang bukanlah karangan bunga.

Bukan spanduk duka.

Bukan pula pidato-pidato seremonial.

Melainkan keberanian untuk meneruskan nilai yang ia wariskan.

Dan nilai terbesar yang saya pelajari dari Abu Doto adalah :

Jangan pernah diam ketika Aceh berada di jalan yang salah.

Selamat Jalan, Abu Doto.

Engkau telah pulang.

Tetapi pertanyaan yang kau tinggalkan akan terus hidup di tengah rakyat Aceh:

Siapa yang masih berani menjaga Aceh ketika para penjaga mulai sibuk menjaga kekuasaan mereka sendiri?

Al-Faatihah, Semoga Surga Menantimu, Abu Doto. Aamiin....!!!