Sejarah Akan Berulang, Jika Kekuasaan Terus Menganggap Penderitaan Rakyat Sebagai Hal Biasa

Media:Gajahputihnews.com

Kamis, 21  Mei 2026

Oleh : 

Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si

Pengamat Politik dan Akademisi USK, Aceh

OPINI

Sejarah Akan Berulang, Jika Kekuasaan Terus Menganggap Penderitaan Rakyat Sebagai Hal Biasa

Melawan Lupa, Krisis 21 Mei 1998

Tahun 1998 bukan sekadar angka dalam kalender sejarah Indonesia. Ia adalah jeritan panjang rakyat yang dipaksa hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang terlalu percaya diri pada stabilitas semu. Ketika rupiah runtuh, harga sembako melonjak, pengangguran membesar, dan kemarahan rakyat mencapai puncaknya, rezim yang tampak kokoh akhirnya tumbang dalam satu kenyataan sederhana: tidak ada kekuasaan yang lebih kuat daripada penderitaan rakyat yang dipendam terlalu lama. 

Hari ini 21 Mei, pertanyaan paling penting bukanlah apakah krisis 1998 akan terulang secara identik. Ingat, Sejarah tidak pernah mengulang dirinya dengan wajah yang sama. Tetapi sejarah selalu menemukan pola yang sama: ketika elite kehilangan empati, ketika kritik dianggap ancaman, ketika kekuasaan merasa dirinya kebal terhadap suara rakyat, maka kehancuran sedang dipersiapkan perlahan dari dalam.

Krisis moneter 1997–1998 bukan semata persoalan ekonomi. Ia adalah akumulasi dari kesalahan politik, kesombongan kekuasaan, lemahnya tata kelola, serta budaya “asal bapak senang” yang membuat negara kehilangan kemampuan mendengar kenyataan. Rupiah anjlok bukan hanya karena dolar menguat, tetapi karena kepercayaan publik runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, negara kehilangan fondasi moralnya. 

Yang paling berbahaya dalam sebuah bangsa bukanlah kemiskinan. Bangsa miskin masih bisa bangkit. Yang paling berbahaya adalah ketika penguasa mulai menganggap penderitaan rakyat sebagai statistik biasa. Harga naik dianggap dinamika pasar. Pengangguran disebut konsekuensi global. Kritik dianggap kebencian. Demonstrasi dianggap gangguan stabilitas. Di titik itulah kekuasaan berubah dari amanah menjadi arogansi.

Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa kekuasaan yang kehilangan moralitas akan melahirkan “banalitas kejahatan”: sebuah keadaan ketika ketidakadilan dianggap normal karena dilakukan terus-menerus. Rakyat dipaksa terbiasa melihat ketimpangan. Dipaksa terbiasa melihat hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dipaksa menerima bahwa segelintir elite boleh hidup mewah di tengah rakyat yang berjuang membeli beras.

Ironisnya, bangsa ini tampaknya mulai mengalami amnesia sejarah. Reformasi yang lahir dari darah mahasiswa dan air mata rakyat perlahan berubah menjadi seremoni tahunan tanpa ruh. Kita memperingati Mei 1998, tetapi gagal menjaga nilai yang diperjuangkan pada 1998 : keberanian melawan kesewenang-wenangan.

Hari ini tanda-tanda itu sesungguhnya tidak sulit dibaca. Rupiah kembali mengalami tekanan. Daya beli masyarakat melemah. Harga kebutuhan hidup terus naik. Anak muda kehilangan optimisme. Bahkan di ruang publik digital, muncul kegelisahan kolektif tentang arah bangsa dan masa depan ekonomi Indonesia. 

Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya budaya politik yang menganggap kritik sebagai musuh negara. Padahal sejarah mengajarkan: negara runtuh bukan karena terlalu banyak kritik, melainkan karena terlalu sedikit orang berani berkata jujur kepada penguasa.

Kekuasaan yang sehat selalu takut pada evaluasi moral. Sebaliknya, kekuasaan yang mulai arogan akan membangun ilusi bahwa semua masih terkendali, bahkan ketika rakyat mulai menjerit diam-diam. Dalam sejarah dunia, hampir semua rezim besar runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kesombongan dari dalam.

Soeharto tumbang bukan hanya karena krisis moneter. Ia tumbang karena negara kehilangan kepekaan terhadap rasa sakit rakyat. Ketika rakyat lapar tetapi elite sibuk mempertahankan citra stabilitas, maka legitimasi moral kekuasaan sebenarnya telah selesai bahkan sebelum pengunduran diri diumumkan. 

Maka pertanyaan “apakah sejarah akan berulang ?” sesungguhnya adalah pertanyaan moral, bukan ekonomi. Jika kekuasaan terus memelihara arogansi, menormalisasi ketimpangan, membungkam kritik, dan menjadikan rakyat sekadar objek statistik pembangunan, maka sejarah tidak perlu dipanggil ia akan datang sendiri.

Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya nilai rupiah. Yang runtuh adalah kepercayaan rakyat terhadap negara.

Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah krisis. Bangsa besar adalah bangsa yang mau belajar dari luka sejarahnya. Sebab bangsa yang gagal belajar dari sejarah, pada akhirnya akan dihukum oleh sejarah itu sendiri.

Sagoe Aceh Rayeuk, 21 Mei 2026