“SAKET BAN SABOH GEUREUPOH” : Jeritan Sosial dari Rakyat yang Mulai Muak pada Politik Kekuasaan dan Matinya Empati Elite

Media: Gajahputihnews.com
Minggu, 3 April 2026

OPINI 

Oleh :
Prof. Dr. Drs. TM. Jamil, M.Si
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh

“SAKET BAN SABOH GEUREUPOH” : Jeritan Sosial dari Rakyat yang Mulai Muak pada Politik Kekuasaan dan Matinya Empati Elite

KALIMAT itu terdengar kasar. Pendek. Meledak spontan dari mulut seorang mahasiswa dalam RDP bersama DPRA terkait polemik Dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Saket ban saboh geureupoh.”
Sakit semua satu kandang

Namun dalam ilmu sosial dan politik, tidak ada bahasa rakyat yang lahir tanpa sebab. “Tidak ada kemarahan publik yang muncul dari ruang kosong.” Kata-kata yang tajam biasanya lahir ketika luka sosial terlalu lama dipendam, ketika rakyat merasa tidak lagi didengar, dan ketika kekuasaan dianggap kehilangan nurani kemanusiaannya.

Karena itu, “ungkapan mahasiswa tersebut tidak boleh dibaca sekadar sebagai emosi sesaat atau hinaan personal.” Ia adalah gejala sosial. Ia adalah simbol retaknya kepercayaan publik terhadap lembaga kekuasaan.

Tepuk tangan yang mengiringi ucapan itu jauh lebih penting dibanding kalimatnya sendiri. 

“Tepuk tangan adalah tanda persetujuan sosial. Artinya, publik merasa suara mahasiswa tersebut mewakili kemarahan kolektif yang selama ini tertahan dalam diam.”

Dalam perspektif “Symbolic Interactionism dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer,” manusia bertindak bukan semata terhadap realitas objektif, tetapi terhadap makna yang dilekatkan pada realitas itu. Maka ketika publik mendengar kalimat “saket ban saboh geureupoh,” yang mereka tangkap bukan sekadar kata “sakit”, melainkan simbol tentang lumpuhnya empati politik dan membusuknya sensitivitas sosial elite kekuasaan.

Bahasa rakyat sering menjadi lebih keras ketika saluran formal demokrasi dianggap tidak lagi mampu menghadirkan keadilan. Dalam teori kritik sosial, satire, sindiran, bahkan kemarahan verbal adalah bentuk resistensi masyarakat terhadap struktur kekuasaan yang dianggap gagal melindungi kepentingan publik.

Dan persoalan JKA bukanlah isu kecil. Ini bukan sekadar soal administrasi anggaran, prosedur birokrasi, atau tarik-ulur kewenangan antar institusi. 

Ini tentang nyawa manusia. Tentang rakyat miskin yang ketika sakit tidak berpikir tentang konflik politik, tetapi berpikir apakah dirinya masih bisa mendapatkan obat, dirawat di rumah sakit, atau bertahan hidup demi keluarganya.

Ketika pelayanan kesehatan dipenuhi kegaduhan politik, publik akan membaca satu pesan yang sangat berbahaya : bahwa kekuasaan sedang kehilangan orientasi moralnya. Politik tidak lagi dipersepsikan sebagai alat pengabdian, melainkan arena perebutan pengaruh yang tega menjadikan penderitaan rakyat sebagai komoditas kekuasaan.

Di titik inilah demokrasi mulai mengalami krisis legitimasi etik.

Sebab sesungguhnya, kekuasaan tidak runtuh pertama kali karena oposisi. Kekuasaan runtuh ketika rakyat mulai kehilangan rasa hormat. Dan sejarah membuktikan, lembaga politik yang kehilangan legitimasi moral perlahan akan kehilangan kehormatan sosialnya di mata publik.

Mahasiswa dalam konteks ini tidak boleh diposisikan sebagai musuh negara atau pengganggu stabilitas politik. 

Kampus sejak dahulu adalah ruang lahirnya kesadaran kritis dan alarm moral demokrasi. Dalam teori relative deprivation, kemarahan sosial muncul ketika terdapat jurang antara harapan publik dan kenyataan yang mereka alami.

Rakyat Aceh berharap JKA menjadi benteng perlindungan sosial. Namun yang mereka saksikan justru konflik elite, saling menyalahkan, tarik-ulur anggaran, dan pertunjukan retorika politik yang melelahkan.

Ketika rakyat sakit, elite justru sibuk mempertahankan citra dan posisi politiknya masing-masing.

Ironisnya, Aceh adalah negeri yang pernah dipenuhi luka sejarah. Daerah ini pernah melewati konflik panjang, kehilangan nyawa, trauma sosial, dan penderitaan kemanusiaan yang mendalam. Karena itu, elite Aceh seharusnya memiliki sensitivitas sosial yang lebih tinggi dibanding daerah lain.

Sebab daerah yang pernah terluka mestinya lebih memahami arti penderitaan rakyat kecil.

Namun yang disaksikan publik hari ini justru paradoks kekuasaan : semakin tinggi jabatan, semakin jauh empati. Isu kesehatan rakyat diperdebatkan dengan nuansa politik yang dingin, seolah penderitaan masyarakat hanyalah angka statistik dalam lembaran anggaran.

Maka kalimat “saket ban saboh geureupoh” sesungguhnya bukan hinaan. Ia adalah tamparan moral. Dan kritik paling berbahaya dalam demokrasi bukanlah yang datang dari lawan politik, melainkan yang lahir dari hilangnya kepercayaan rakyat sendiri.

Karena itu, DPRA tidak seharusnya merespons kritik mahasiswa dengan kemarahan, defensif, atau upaya pembungkaman moral. Semakin keras rakyat berbicara, semakin besar kemungkinan mereka terlalu lama merasa diabaikan.

Sebaliknya, momentum ini harus menjadi ruang introspeksi kelembagaan. DPRA harus kembali kepada fungsi hakikinya : menjadi representasi penderitaan rakyat, bukan panggung pertarungan ego politik. Kursi parlemen bukan simbol kemuliaan pribadi, melainkan titipan amanah masyarakat kecil yang berharap didengar suaranya.

Pemerintah Aceh, terutama Gubernur Aceh, juga dituntut hadir dengan kepemimpinan moral yang nyata. Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak membutuhkan drama politik, tetapi keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kemanusiaan.

JKA tidak boleh dijadikan arena konflik elite. Pelayanan kesehatan rakyat tidak boleh lumpuh karena ego kekuasaan. 

Pemerintah harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola JKA, membuka transparansi anggaran kepada publik, serta membangun sistem pengawasan independen agar dana kesehatan tidak menjadi ruang permainan politik.

Aceh hari ini membutuhkan elite yang mampu menahan ambisi pribadi demi keselamatan publik. Sebab rakyat modern tidak lagi mudah dibungkam oleh seremoni kekuasaan. Mereka melihat. Mereka mengingat. Dan mereka mulai berani melawan dengan bahasa yang semakin keras.

Sesungguhnya, yang paling menakutkan dalam demokrasi bukan kritik mahasiswa. Yang paling menakutkan adalah ketika rakyat mulai percaya bahwa kekuasaan tidak lagi memiliki hati.

Dan bila itu terjadi, maka gedung-gedung megah parlemen hanyalah bangunan sunyi yang perlahan kehilangan makna, kehormatan, dan kepercayaan rakyat.

Na’uzubillahi Min Zhalik

Kota Dingin Tanah Gayo, Awal Mei 2026