Politik dan Regulasi Nasional Dinilai Menentukan Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat

JM Saiful SE, MM

Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh Sumatera Partai Gerakan Rakyat 

Mahasiswa Program Doktor (S3)Pendidikan IPS, sekolah pasca sarjana Universitas Syiah Kuala Aceh

Politik dan Regulasi Nasional Dinilai Menentukan Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat

Oleh: JM Saiful SE, MM

BANDA ACEH - Dinamika politik dan regulasi nasional dinilai memiliki pengaruh besar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, masyarakat diminta tidak bersikap antipati terhadap politik, melainkan perlu memahami politik sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh JM. Saiful SE MM, Koordinator Wilayah Aceh Sumatera Partai Gerakan Rakyat sekaligus calon kandidat doktor IPS (S3)  di Universitas Syiah Kuala.

Menurut JM. Saiful  kehidupan masyarakat dari berbagai sektor tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik dan regulasi pemerintah yang terus berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan dan literasi politik bagi rakyat menjadi hal penting agar masyarakat mampu memahami arah kebijakan negara secara objektif.

“Kehidupan masyarakat Indonesia dari segala lini dan sektor tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan regulasi politik beserta turunannya. Karena itu, masyarakat tidak boleh antipati terhadap politik. Rakyat wajib dicerdaskan dengan ilmu pengetahuan politik itu sendiri,” ujar JM. Saiful. 

Ia menjelaskan, pemerintah bersama DPR RI saat ini terus menggulirkan berbagai reformasi kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, akademisi, pengusaha hingga masyarakat umum.

Di sektor ASN dan pendidikan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 diberikan secara penuh tanpa potongan pajak. Selain itu, penataan tenaga non-ASN juga terus dilakukan melalui mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Sementara di lingkungan TNI dan Polri, pemerintah disebut tengah memfinalisasi aturan turunan terkait penempatan personel pada jabatan sipil agar tetap selaras dengan Undang-Undang ASN serta putusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari agenda reformasi kelembagaan guna memperkuat profesionalisme dan kepastian hukum aparat negara.

Pada sektor ekonomi dan dunia usaha, Presiden Prabowo Subianto disebut menaruh perhatian terhadap berbagai keluhan pengusaha mengenai birokrasi dan proses perizinan yang masih dinilai rumit. 

“Pemerintah pun berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi guna mempercepat pelayanan publik dan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.”

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mengkaji ulang kebijakan bunga kredit usaha seperti KUR dan Mekaar yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha mikro dan kecil. Meski demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor lingkungan dan kehutanan tetap akan dilakukan secara tegas.

Di sisi lain, DPR RI turut menyoroti sejumlah isu strategis nasional, mulai dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), reformasi peradilan hingga pengawasan pelayanan publik. 

“Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sipil, mahasiswa dan kalangan akademisi dinilai penting dalam proses pembentukan undang-undang agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta putusan Mahkamah Konstitusi.”

JM. Saiful. menambahkan, pemerintah juga perlu terus memperkuat ekonomi kerakyatan dan tata kelola lingkungan secara berkelanjutan demi menciptakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.